LPJK Tarik 100 SBU Illegal

Desak Penertiban Baring Entry

RADAR PALEMBANG, KONSTRUKSI – Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi (LPJK) Sumsel dalam waktu dekat akan melakukan penarikan 100 Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disinyalir tidak sah secara hukum, dan bias mengganggu proses tender proyek di tingkat bisnis jasa konstruksi.


Dari total sekitar 3.500 SBU yang ada, saat ini baru ditemukan 100 SBU yang disangka illegal karena tak sah, atau ada kesalahan prosedur di kalangan pemilik jasa konstruksi.
”Ini akan kita tertibkan, untuk menjaga kualitas perusahaan jasa konstruksi di Sumsel,”kata Ketua LPJK Sumsel Eddy Ganefo di sela-sela rapat  pembentukan dan  pemilihan Majelis pertimbangan periode 2008-2013 di Quality, kemarin.
Dari 100 SBU itu, lanjut Eddy,  akan diproses di LPJK untuk selanjutnya diminta melakukan regestrasi ulang pembuatan SBU baru untuk pemberlakukan tender tahun depan. Bila tidak begitu, pemilik SBU asli pasti akan dirugikan, karena sama-sama berpeluang merebut tender proyek yang ada.
Eddy juga mengatakan, upaya pemalsuan SBU saat ini cukup beragam. Bahkan ada yang hanya cukup scanner milik orang, tanpa harus mendaftar secara sah. “Termasuk modus pemalsuan lain dengan mencetak sendiri dan sebagainya,’’ katanya.
Kondisi semacam ini, menurutnya,  semakin hari semakin meresahkan, bila tak segera ditertibkan. Pasalnya, tak hanya pihak anggota pemilik jasa konstruksi yang sah dan terdaftar, namun pemerintah dan badan swasta sebagai pemilik tender atau pemilik proyek yang sangat dirugikan.
Selain tak ada jaminan kualitas pengerjaan, lanjut Eddy, juga tak ada jaminan pemeliharaan bila sewaktu-waktu terjadi kerusakan pada bangunan. Karena, secara tak langsung tak ada pengesahan pendaftaran pemeliharaan dari pemilik proyek.
“Sumsel ini sepertinya menjadi sasaran empuk perusahaan dengan SBU palsu. Selain peredaran proyeknya semakin besar, Sumsel wilayah pengembanganya luar biasa. Sehingga, belum ada pengetatan terlalu ketat, membuat pihak tak bertangung jawab masuk dengan mudah,’’ papar Eddy.
Nah, tambah Eddy, LPJK periode mendatang memiliki tugas berat menyisir peredaran SBU palsu. Termasuk, bakal segera mengungkap persoalan baring entry yakni merupakan gerakan yang menahan perudahaan untuk bisa ikut tender.
“Ini polanya macam-macam. Ada yang berupa kebijakan tertentu hanya mengharuskan perusahaan tertentu mengikuti tender. Tapi ada juga menggunakan berbagai pola lain seperti diwajibkanya kontraktor  luar harus punya SITU (Surat Izin Tempat Usaha) sebagai syarat tender. Padahal, SITU itu diwajibkan ada bagi kontraktor luar yang sudah dinyatakan menang tender,’’ jelas Eddy.
Nah, hal-hal seperti itu bertentangan langsung dengan aturan UU Jasa kontruksi. Termasuk menghambat persaingan secarasehat antar kontrktor . Padahal saat ini siapapun berhak mendapatkan porsi sesuai haknya, dan bukan dikebiri.
Dibincangi mengenai nilai proyek bisa direbut tahun depan, Eddy mengaku nilai pertambahan bakal diambil dari proyek swasta, bisa mencapai lebih dari Rp 500 miliar. “Jumalah ini hampir seimbang dengan nilai proyek APBN/APBD,’’ tukas Eddy. (ayu)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: