DPD-Tokoh Ngotot Pertahankan Pusri

Holding Butuh Dana Rp 2,5 Trilliun

RADAR PALEMBANG,PUSRI-Rencana Holding PT Pusri dengan PT Agro Kimia Indonesia (AKI) terus mendapatkan tentangan keras. Setelah DPRD Sumsel meminta kejelasan  kepemilikan saham Pemprov 40, giliran tokoh Masyarakat Sumsel bersama DPD-RI asal Sumsel ngotot agar penerapan PP 28  tahun 1997 dioptimalkan. Sedangkan, untuk PT Pusri sendiri hanya satu kata, harus tetap utuh.


Desakan itu dilontarkan, karena sebenarnya Holding PT Pusri sudah pernah dilakukan sejak tahun 1997 lalu, dengan keputusan Peraturan Mentri RI Nomor 28 tahun 1997 tentang penambahan modal RI ke dalam modal PT Pusri Persero.
Di dalam klausul pasal 2 ayat (1) penyertaan modal dimaksud berupa perusahaan negara PT Pupuk Kaltim (Kaltim), lalu modal PT Pupuk Petro Kimia Gresik (PKG), lalu modal PT Pupuk Kujang (PK), dan modal PT Pupuk Isknadar Muda (PIM) yakni dengan total Rp 1,8 trilliun.
“Sayangnya, holding itu agak mandul dan tak berjalan optimal,’’ kata Anggota Tim Restrukturisasi Budianto didampingi oleh anggota DPD RI Kafrawi Rahim, dan juga Ruslan Wijaya, Jum Perkasa, Asmawati dan para tokoh masyarakat lainya yang hadir di kantor DPD RI kemarin.
Anehnya,  kata Budianto, Agustus 2008 lalu malah Meneg BUMN meminta Pusri untuk Holding dengan PT AKI, dimana Pusri juga harus spin of membentuk perusahaan Pusri Palembang. Padahal untuk membentuk Pusri Palembang berstatus spin of butuh dana besar lebih kurang Rp 2,5 trilliun.
“Dari pada dibuang ke sana, enakan mendirikan perusahaan lagi mengembangkan pabrik. Jumlah dana itu cukup besar, dan butuh pertimbangan berbagai pihak,’’  ujar Budianto.
Kalau pemerintah hanya ingin Pusri sebagai pabrik kinerjanya optimal dengan Holding, masih kata Budianto, lebih baik holding pada ketentuan Permen Nomor 28 itu dioptimalkan lagi, tanpa harus dengan AKI.
Melalui upaya ini asset Pusri cukup besar, saat ini tercatat memiliki 8 kapal dengan kapsitas  masing-masing 7.500 tobm lalu 500 gerbong kereta api, gudang di seluruh kecamatan di Indonesia, kantor PPD Propinsi di seluruh Indonesia saham di PIM, dan kepemilikan saham 90,06 persen di PT Rekayasa Industri Kalibata, ini tidak hilang.
Selain itu juga, jaminan terhadap seluruh karyawan  ada. Namun bila harus Holding kembali dengan PT AKI. Apakah ada jaminan, dalam jangka panjang tak ada privatisasi, juga terhadap karyawan tak ada perampingan. “Jika benar Holding PT PUsri dengan AKI nanti oke, kita harus minta jaminan dari Meneg BUMN, tak ada privatisasi dan perampingan karyawan,”.
Selain hal itu, mereka juga masih akan meminta sejarah lama dibuka  kembali. Tentang benar atau tidaknya pemprov Sumsel masih memiliki saham di Pusri 40 persen di sejarah lama.
Semua harus ada kejalasan, sehingga antara hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap ada. Sumsel tetap menginginkan nama Pusri ada. Dan Tidak hilang dengan adanya rencana Holding ini,
Artinya, upaya win-win solution harus tetap ada, jangan sampai ada pihak dirugikan. Terlebih lagi, Pusri yang merupakan pabrik tertua thuan 1959 ini, kini sedang berkibar. “Kita tak ingin ada upaya pihak-pihak menghilngkan Pusri, walau secara perlahan,” pungkas Budianto. (ayu)

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: