Pengusaha Diminta Impor Pupuk Sendiri

RADAR PALEMBANG, IMPOR- Pemprov melalui Dinas Perkebunan Sumsel  mengimbau pengusaha perkebunan untuk membuka keran impor sendiri untuk memenuhi kebutuhan pupuknya. Ini dimungkinkan, sebab pemerintah sudah membuka kebebasan untuk mengimpor dan tak ada lagi aturan khusus.
Sedangkan untuk petani perkebunan  dibawah 2 hektar yang  selama ini masih bergantung dengan pupuk subsidi, diminta  untuk mengajukan realokasi kekurangan di  tahun ini.


“September ini seharusnya data realokasi pengajuan kebutuahn pupuk yang kurang sudah masuk. Ternyata malah belum ada, padahal Oktober itu SK Mentan tentang realokasi pupuk di setiap provinsi sudah diturunkan. Artinya, tinggal bulan inilah waktu pengajuanya,”ujar Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Syamuil Chotib,  kemarin.
Menurut Syamuil, realokasi hanya dikhususkan untuk pupuk subsidi pertanian dan petani kebun dibawah 2 hektar. Bila alokasi tahun ini diperkirakan mencapai 160.000 ton, kemungkinan dikabulkan penambahan hanya mencapai 20-60 ribu ton.
Saat ini, lanjut Syamuil, pihaknya masih menunggu realokasi Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan. “Kita tunggu lah sampai akhir September nanti, untuk selanjutnya diajukan ke gubernur bersama ajuan kebutuhan pupuk pangan, lalu dibawa ke Menteri Pertanian,”jelasnya.
Untuk sementara waktu, sambung Syamuil, pihaknya baru menyelesaikan kebutuhan pupuk untuk perkebunan non subsidi. Yakni, dengan mengeluarkan kebijakan, bahwa mereka berhak melakukan impor sendiri.
“Ya, kita tidak punya kebijakan khusus untuk mengimpor bersama yang dikelola pemerintah seperti komoditi lain. Resikonya, bila pemerintah memfasilitasi impor, harus menyiapkan dana talangan. Ini yang tak bisa dijamin,”kata Syamuil.
Makanya, kebijakan terakhir, diambilah keputusan meminta kebutuhan pupuk perkebunan melakukan impor sendiri. Sumsel sendiri, memenuhi kebutuhan pupuk non subsidi bisa mencapai 86.000 ton lebih.
Terpisah, Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik Wilayah Sumsel Edi menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan sebesar 100.000 ton realokasi pupuk tahun ini. Jumlah itu disebar secara nasional.
“Jadi, daerah mana mengajukan lebih cepat kemungkinan bisa mendapatkan sesuai yang diinginkan. Bila Sumsel ingin menambah alokasinya, seharusnya sekarang ini sudah mengajukan,’’ kata Edi.
Sementara itu, ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumsel (GPPSS) Syamsir Syahbana mengeluhkan minusnya pupuk non subsidi di Sumsel untuk kebun. Akibatnya, beban sektor perkebunan Sumsel kini terus mengalami guncangan luar biasa. Merangkaknya harga pupuk non subsidi hingga Rp 7.000 per kilogram di minggu terakhir, kini hampir menyedot hingga 70 persen dari total cost produksi yang dikeluarkan. Tak heran bila sejumlah perusahaan kalang kabut melakukan reposisi anggaran perusahaan.
Total kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan sekarang mencapai 20 persen diakibatkan kenaikan pupuk tak terkendali sejak tiga bulan terakhir.
“Kalau sebelumnya biaya pupuk hanya menyedot total cost produksi 40-50 persen. Sekarang membumbung hingga 70 persen. Jadi jangan heran. Bila terjadi pemangkasan di beberapa lini pembiayaan. Itupun masih sering defisitdan harus mencari tambal founding dari lainya,”kata Syamsir mengeluh.
Syamsir menambahkan, harga pupuk non subsidi saat ini tak terkendali lagi. Seperti Urea non subsidi mencapai Rp 7.000 per kilogram. Sedangkan subsidi hanya Rp 1.200 per kilogram. “Disparitas ini sangta tidak adil, karena terlalu tinggi, seharusnya pemerintah juga punya kebijakan yang populis menghadapi hal ini,”ujarnya.
Bila tidak, kata Syamsir lagi, konsekuensinya, ini akan berakibat terus meroketnya harga jual pupuk non subsidi di pasaran. Bayangkan saja, kalau, pihaknya menggunakan jenis pupuk non subsidi lainya seperti NPK yang malah sudah menembus harga Rp 10.000 per kilogram, atau  Sp –36  yang juga di harga Rp 7.000 per kilogram, artinya beban ditanggung perusahaan untuk pupuk malah bisa naik lagi hingga 80 persen. Sementara harga pupuk sejenis lainya non subsidi juga meroket. Untuk jenis ZA non subsidi mencapai Rp 5.100 per kilogram, sedangkan subsidi hanya Rp 1.050 per kilogram.  (ayu)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: