Tim SOHE Menggugat KPU Siap Meladeni

RADAR PALEMBANG, GUGATAN – Satu hari setelah rekapitulasi dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, tim advokasi pasangan Syahrial Oesman – Helmy Yahya (SOHE) akan mendaftarkan gugatannya. Gugatan tersebut secara resmi didaftarkan ke Mahkamah Agung RI pada Senin (15/9).
”Merujuk pada hasil perhitungan suara hasil pilgub Sumsel periode 2008 – 2013 yang diduga banyak kecurangan dan penyimpangan, terutama di wilayah Kabupaten Musi Banyuiasn maka kami merasa sangat perlu menyikapinya. Terutama dengan menempuh upaya hukum,” tegas Ketua Tim Advokasi Tim SOHE Bambang Hariyanto SH MH melalui pers rilisnya, kemarin.


Kecurangan, kata Bambang, terutama terindikasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, menyikapi indikasi kecurangan tersebut maka tim SOHE telah menggelar rapat pada 11 September lalu. Hasilnya, baik tim sukses maupun advokasi sepakat untuk menggelar gugatan terhadap keputusan KPU Sumsel.
”Yang kami gugat adalah Penetapan KPU Sumsel No 45/KPTS/KPU.SS/CIX/2008 tertanggal 11 September ke Mahkahah Agung. Konsekwensinya selama proses pemeriksaan pemohon keberatan berlangung di MA, maka belum ada kepastian hasil pilgub yang sah. Sehingga belum ada pemenang atau peraih suara terbanyak yang dapat diproses oleh KPU Sumsel,” ujarnya.
Pengajuan gugatan ini sambung Bambang sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir (3) jo pasal (2) pasal 3 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2005, pasangan SOHE berhak mengajukan keberatana dalam tiga hari setelah KPU membuat keputusan. Oleh karenanya Tim Advokasi SOHE berencana mendaftarkan permohonan keberatan pada Snein 15 September 2008.
Sementara itu, Ketua Posko Gotong Royong Tim SOHE Dharmadi Jufri mengatakan pihaknya sangat optimis akan meraih kemenangan dalam gugatan tim advokasi. ”Berkaca dengan dibeberapa daerah yang gugatan sengketanya berhasil dimenangkan maka kami sangat optimis,” tegasnya.
Terkait dengan materi diakui oleh Dharmadi pihaknya tidak hanya akan mengajukan secara materil tetapi secara formal juga akan dilakukan. ”Berdasarkan nodel C1 KWK, dan form D maka kami akan konfrontir. Kalau ini ditelusuri jumlah yang digelembungkan akan didapatkan dalam jumlah yang sangat signifikan,” tukasnya.
Asalkan, kata Dharmadi, hakim bisa memutuskan sesuai dengan hati nurani dan fakta yang ada. Bahkan hakim pun dapat membuat temuan-temuan baru dalam keputusannya. ”Karenanya kami akan menggugat tak hanya dari sisi materil saja, tetapi formal pun dilakukan,” pungkasnya.
Menanggapi ini, Anggota KPU Sumsel Helmi Ibrahim mengatakan setalah diputuskan pada pleno 11 Sepetmber yang lalu, maka domain atau kewenangan berada di ketua KPU Sumsel (Syafitri Irwan). Namun sebagai orang yang mengerti hukum, maka dirinya mengatakan setiap kasus yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu.
“Kasusnya akan dilihat case per case. Apakah masalah pribadi atau masalah ditingkat mana. Kalau pribadi maka gugatan tidak bisa dilakukan kepada KPU. Kalau pribadi apakah itu suatu kesengajaan atau tidak. Sebab, KPU tidak pernah memberikan perintah seperti itu,” tegas Helmi.
Akan tetapi kalau institusi, lanjutnya, pada level mana hal tersebut terjadi. Sebab KPU Sumsel sendiri sebagai penyelenggara tidak bisa digugat karena sifatnya hanya berupa rekapitulasi saja. Sedangkan yang melaksanakan ditingkatan bawah. ”Kalau di TPS yang salah maka gugatan ke KPPS. Kalau yang salah di PPK, ya PPK yang digugat. Tidak bisa ke kami,” katanya.
Selain itu, Helmi mengatakan, jika gugatan memang ada, pihaknya akan mempelajari terlebuh dahulu gugatan tersebut. Materi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat seperti apa.
”Kami hanya pasif saja menunggu apa yang digugatkan. Kami tidak bisa aktif terhadap gugatan. Tetapi kami akan mengklarifikasi, memverifikasi gugatan yang masuk. Baru kalau tahu materinya kami bisa menjawabnya,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Tim Advokasi Kms M Amin SH mengatakan melakukan gugatan merupakan hak Tim SOHE. “Itu hak mereka untuk mengajukan gugatan. Kan setelah tiga hari diputuskan oleh KPU mereka pihak yang kalah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung,” tegas Amin.
Sebagai pihak yang akan digugat maka KPU Sumsel telah siap dengan segala gugatan yang akan diajukan. ”Kami siap untuk menghadapi gugatan itu. Hanya saja kami sebagai pihak tergugat maka sikapnya pasif dan menunggu panggilan dari Mahkamah Agung,” tukasnya.
Terkait jika yang digugat dilevel bawah, Amin mengatakan hal tersebut tidak masalah. ”Memang kontraknya dengan KPU Sumsel. Tetapi ingat KPU kabupaten/kota, dan penyelenggara dibawahnya adalah institusi yang terkait. Pihak yang merupakan  bagian yang tidak terpisah dari penyelenggaraan pemilukada,” ujarnya.
Apalagi kata Amin yang digugat nanti adalah keputusan akhir dari pemilukada. Dalam hal ini keputusan yang dikeluarkan oleh KPU provinsi. Makanya dapat dipastikan yang akan digugat adalah KPU provinsi. Bukan penyelenggara dibawah KPU provinsi.(rul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: