KPK Ingatkan Pejabat tak Terima Hadiah

RADAR PALEMBANG, GRATIFIKASI-Hujan hadiah biasanya terjadi di musim hari-hari besar keagamaan, seperti lebaran Idul Fitri dan Idul Adha pada Islam dan Natal pada Kristen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk tidak menerima gratifikasi/hadiah. Bila tetap menerima hadiah, KPK mengimbau agar pejabat yang bersangkutan melaporkan sekaligus menyerahkan hadiah tersebut kepada KPK, dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 hari.


KPK melalui juru bicaranya Johan Budi mengatakan, menghadapi hari-hari raya keagamaan tahun 2008, KPK merasa perlu untuk kembali mengimbau dan mengingatkan kepada masyarakat dan penyelenggara negara untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang justru tidak mendukung upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Johan, KPK kembali menghimbau kepada masyarakat luas untuk tidak memberikan ucapan selamat kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam bentuk iklan di media massa baik cetak maupun elektronik, atau pemberian gratifikasi dalam segala bentuk kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dan berhubungan dengan tugas atau pekerjaan atau jabatannya.
”Sebaiknya pemberian tersebut disalurkan kepada rakyat miskin, korban bencana alam dan pihak-pihak yang lebih membutuhkan bantuan baik dalam bentuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya seperti pendidikan atau kesehatan sebagai bentuk kesetiakawanan sosial,” imbaunya.
KPK juga mengingatkan kepada penyelenggara negara berdasarkan undang-undang No 31/1999 jo UU No 2/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 12 bahwa gratifikasi/pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
”Gratifikasi yang dimaksud adalah segala bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” paparnya.
Untuk itu, kata Johan, bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang telah menerima gratifikasi dalam segala bentuk termasuk yang terkait perayaan hari-hari keagamaan tahun 2008 agar melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK, selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi tersebut. ”Selanjutnya, KPK akan menetapkan status kepemilikan gratifikasi itu apakah menjadi milik negara atau milik penerima,” pungkasnya.(05/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: