Pemda Didorong Bangun ZKI

RADAR PALEMBANG, DORONG – Departemen Dalam Negeri terus berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu caranya dengan mendorong pemda membangun zona kawasan industri (ZKI). Imbauan itu dituangkan dalam PP 45/2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
”Kami harap gubernur dapat memfasilitasi itu. Lahan disiapkan dengan baik, jalan juga dibuat dengan baik agar investor puas,” ujar Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah Depdagri Djiman Nurjiman Sarosa, dalam diskusi kebijakan strategis Depdagri 2008 di Hotel Jayakarta kemarin (20/09).
Menurut Djiman, zona industri dibutuhkan di setiap provinsi agar pengusaha tak sembarangan mendirikan perusahaan. Apalagi, jika nanti melanggar tata ruang wilayah. ”Jika sudah ada zona industri, prospek investasi juga jelas dan terukur,” kata mantan walikota Jakarta Barat itu.
Dia mencontohkan, zona industri Cikarang di Banten yang mampu menyedot dana segar bagi apbd provinsi yang dipimpin Ratu Atut itu. ”Selain itu, ada kebijakan keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, jadi penanam modal menjadi semakin yakin,” katanya.
Selain Banten, menurut Djiman beberapa daerah sudah mulai membuka zona industri. Misalnya di Sragen, Jembrana, Jogjakarta dan Surabaya. ”Yang masih belum begitu banyak di luar Jawa, terutama daerah-daerah yang sebenarnya potensial untuk pengembangan kawasan industri,” katanya.
Selain itu, Djiman juga menyesalkan masih banyaknya peraturan daerah yang menghambat masuknya investasi ke daerah. Depdagri mencatat ada sekitar 6500 peraturan daerah (perda) yang tergolong sebagai perda anti investasi . ”Sebanyak 1002 perda itu sudah dibatalkan karena semangatnya hanya mengejar retribusi saja tapi mengabaikan aspek pelayanan kepada pengusaha,” katanya.
Dia menambahkan, berdasar penelitian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), persoalan perda merupakan salah satu kendala daya tarik investasi daerah. Ada lima kendala menurut KPPOD, yakni kelembagaan (31%), sosial politik budaya (26%), tenaga kerja dan produktifitas (13%), ekonomi daerah (17%), dan infrastruktur fisik (13%).
”Masalah perda ini termasuk elemen kelembagaan. Masalah kelembagaan ini juga terkait pelayanan dan perilaku aparatur, kepastian hukum, serta kepemimpinan kepala daerah,” katanya. Saat ini PP 45/2008 yang baru disahkan Juni lalu itu sedang dibawa road show ke seluruh provinsi di Indonesia.
”Gubernur harus diyakinkan kalau ingin uang menggerojog masuk, harus bisa berbaik-baik dengan pengusaha. Tentunya berdasar prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum,” katanya.
Juru bicara Mendagri Saut Situmorang menambahkan, selain perda yang mempermudah investasi gubernur juga harus bisa menjaga stabilitas keamanan. ”Mudah membangun usaha tapi kalau tidak aman juga bisa membuat investor lari,” katanya. (rdl/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: