Polisi Dan TNI Bisa Didanai APBD

RADAR PALEMBANG, APBD-Pemerintah pusat memberi lampu hijau bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan APBD. Salah satunya, dengan mengeluarkan Permendagri 59/2007 yang menggantikan Permendagri 13/2006. Dalam aturan itu, pemda lebih fleksibel melakukan penganggaran.
”Filosofinya agar dana di daerah itu tidak idle (mandeg). Apalagi, tahun depan porsi untuk daerah lebih besar,” kata Direktur Administrasi Anggaran Daerah Sunarni pada wartawan dalam diskusi kebijakan strategis Depdagri di Hotel Jayakarta kemarin (21/09).


Dalam pidato presiden tentang RAPBN 2009 dana untuk daerah naik dari Rp 174, 2 triliun menjadi Rp 303,9 triliun. Rinciannya dalam bentuk dana bagi hasil Rp 89,9 triliun, dana alokasi umum Rp 183,4 triliun, dana alokasi khusus Rp 22,3 triliun dan dana otonomi khusus Rp 8,3 triliun. ” Daerah bisa memberi dana bagi kegiatan operasi TNI atau kepolisian,” ujarnya.
Kebijakan ini baru karena sebelumnya TNI dan Polisi yang merupakan instansi vertikal sudah mempunyai anggaran tersendiri dalam APBN. ”Tapi, tetap diatur dengan syarat pertanggungjawaban yang jelas. Nanti dimasukkan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan langsung,” kata Sunarni.
Pejabat berjilbab ini mencontohkan, kegiatan pengamanan pilkada yang dimasukkan dalam pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) provinsi. ”Anggota TNI dan polisi yang ikut berjaga mendapatkan tambahan dana dari pos APBD,” katanya.
Setelah kegiatan selesai, laporan penggunaan APBD untuk instansi vertikal juga harus diketahui menteri keuangan. ”Itu untuk menghindari tumpang tindih dengan pertanggungjawaban APBN,” katanya.
Menurut Sunarni, pejabat di daerah sekarang sangat hati-hati menyusun APBD maupun pertanggungjawabannya. ”Ada kegamangan petugas karena takut bermasalah dengan penegak hukum,” katanya. Untuk itu, petugas dari Direktorat Jendral Bina Administrasi Anggaran Daerah Depdagri berkeliling ke seluruh provinsi untuk menjelaskan aturan ini.
”Kami perlu ketemu dengan jaksa-jaksa di daerah agar tidak salah tangkap orang. Yang sering muncul pertanyaan soal dana hibah dan bantuan sosial,” tambahnya. Kasus hibah dan bansos APBD ini memang menjadi masalah hukum di beberapa daerah. Misalnya, kasus penggunaan dana APBD untuk bansos yang menyeret walikota dan wakilnya menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain itu, menurut Sunarni, pemda juga kekurangan tenaga akuntansi profesional yang bisa menyusun laporan keuangan dengan cermat dan tepat. ”Kepala daerah harus sigap menyiapkan tenaga-tenaga ini di dinas-dinas agar penyerapan anggaran yang lebih besar tahun depan tak terhambat,” katanya.(rdl)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: