PPATK Bisa Telusuri Aliran Dana KPPU

RADAR PALEMBANG, KPPU-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya masih belum menemukan fakta baru terkait dugaan suap yang diterima anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hingga kemarin, dugaan suap yang pernah diterima mantan aktifis mahasiswa terkait keluarnya putusan yang memenangkan PT Direct Vision (DV) atau Astro Nusantara tersebut masih sebatas Rp 500 juta.


Sampai sejauh ini, proses analisis dokumen-dokumen yang disita dari kantor KPPU oleh KPK memang belum rampung. Proses analisa itu dilakukan untuk mencari dugaan penyimpangan lain terkait keluarnya putusan tersebut. Saat penggeledahan Rabu (17/9) lalu, KPK memang menggeledah sekitar 11 kardus dokumen terkait putusan itu.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengungkapkan sampai kemarin proses analisa tersebut memang belum rampung. ”Kami belum selesai. Sejauh ini bukti yang terkuat memang hanya Rp 500 juta itu,” jelasnya. Ini seperti yang pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK M Jassin, sehari sebelumnya bahwa fakta tersebut belum beranjak dari suap setengah miliar rupiah tersebut.
Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan, temuan-temuan yang berindikasi penyimpangan akan dikembangkan lebih lanjut. Salah satunya adalah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Sebab, KPPU selama ini memang selalu menyelesaikan dan menyelidiki  sengketa persaingan usaha yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Paling tidak, untuk membuktikan apakah ada aliran dana lain  terhadap anggota KPPU dalam memutuskan perkara tersebut. Sebab,  KPK sendiri sebenarnya sudah menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa anggota lain yang turut memutuskan perkara itu.
”Kami tidak perlu menggandeng PPATK. Karena selama ini sudah ada MoU dengan lembaga itu. Jadi,  kalau ada temuan untuk  penyelidikan lebih lanjut bisa kami serahkan untuk ditelusuri. Tapi sejauh ini memang belum ada,” jelasnya.
Soal upaya menggandeng PPATK itu, KPK memang tidak pernah mengumumkan secara terbuka. Itu bisa dilihat ketika PPATK menemukan aliran travel cek kepada 400 anggota DPR untuk pemenangan Miranda Goeltom.
Seperti diberitakan Rabu lalu, KPK meringkus anggota KPPU M.Iqbal yang tertangkap tangan menerima suap Rp 500 juta dari Billy Sindoro, mantan presiden direktur (Presdir) PT First Media Tbk, sebuah perusahaan penyedia jasa layanan broadband internet dan televisi kabel milik Grup Lippo. (git)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: