Anggaran Pendidikan 2009 Rawan Manipulasi

Temuan BPK thd Depdiknas sampai Semester II-2007
Denda Belum Dipungut:Rp122.902.938

Kerugian Negara: Rp 2.812.620.337

Pemborosan: Rp 6.865.170.201

Tanpa Bukti PertanggungjawabanRp: 16.784.367.406

Tidak Tepat Sasaran: Rp 10.511.986.336

Penyimpangan Pengelolaan Aset: Rp 815.570.178.523
TOTAL: Rp 852.667.225.741

RADAR PALEMBANG, PENDIDIKAN-Anggaran Pendidikan 2009 diprediksi melonjak sebesar Rp 224 triliun. Namun, besarnya anggaran  tersebut berpotensi menimbulkan semakin banyak praktek manipulasi yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dihimpun oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan kekhawatiran tersebut. Pada semester II tahun 2007, BPK menemukan pelanggaran anggaran pendidikan oleh Depdiknas senilai Rp 852 miliar.


Temuan BPK terhadap Depdiknas tersebut meliputi adanya denda yang belum dipungut, kerugian negara, pemborosan, pertanggungjawaban tanpa bukti, dana yang tidak tepat sasaran, dan penyimpangan pengelolaan aset oleh Depdiknas. Penyimpangan yang disebut terakhir menyedot anggaran Rp 815 miliar, terbesar dibandingkan pelanggaran lainnya.
Koordinator Bidang Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan menyatakan, dengan anggaran tahun 2007 yang ”hanya” mencapai 126,0 triliun, nominal pelanggaran yang ditemukan BPK sedemikian besar. Dengan lonjakan anggaran diprediksi sebesar itu, Pemerintah sampai saat ini belum memiliki rencana strategis (renstra) untuk memaksimalkan dana tersebut.
”Tidak bisa diperkirakan berapa jumlah pelanggaran yang akan terjadi (2009) nanti,” kata Ade.
Menurut Ade, masalah kebijakan penggunaan anggaran selalu bermasalah setiap tahun. Salah satu contohnya, Depdiknas tidak pernah memiliki porsi yang jelas alokasi dana bagi pendidikan dasar hingga tinggi.
Apalagi, pembahasan Depdiknas dengan Dewan Perwakilan Rakyat selama ini jauh dari kata transparansi. Jangankan terlibat, tidak ada ruang bagi publik untuk sekedar tahu bagaimana proses pembahasan anggaran tersebut. ”Ada rezim Rahasia Negara yang selalu ini dipegang kuat oleh Depdiknas,” kata Ade.
Lebih lanjut Ade mengingatkan, rezim yang dibawa oleh Depdiknas itu sudah menimbulkan praktek korupsi anggaran pendidikan di semua tingkatan. Jika pada pembahasan anggaran 2009, sistem pembahasan anggaran yang sama masih terjadi, dikhawatirkan pelanggaran yang dilakukan akan semakin besar. ”Karena polanya sama, harus ada pihak ketiga yang mampu mengawasi proses ini,” desak Ade. (bay)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: