Aulia Akui Aliran Dana ke Parlemen

RADAR PALEMBANG,BLBI- Gubernur Bank Indonesia Burhanudin Abdullah ternyata baru mengetahui ada ketidakberesan aliran dana Bank Indonesia dari kantong Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp 31,5 miliar, dua tahun belakangan. Di tingkat operasional, Burhanudin ternyata tidak mengetahui bagaimana uang negara miliaran rupiah  itu dicairkan.


Kemarin di Pengadilan Tipikor Burhanudin dihadirkan sebagai saksi atas dua anggota Komisi IX DPR RI Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin yang turut menikmati pencairan dana tersebut. Selain, Burhan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menghadirkan besan Presiden SBY. Mantan Deputi Gubernur BI Aulia Tantowi Pohan.
Burhan mengungkapkan bahwa dia baru mengetahui kasus tersebut tahun 2006. Padahal, aliran dana tersebut sudah dilaksanakan sejak tiga tahun sebelumnya. ”Yang mulia saya baru tahu tahun 2006,” jelas Burhan kepada anggota majelis hakim Masrurdin Chaniago, kemarin.
Dia menambahkan ibaratnya dana tersebut seperti penghalusan permintaan kepada parlemen. ”Awalnya saya tidak tahu namun belakangan baru memahami,” jelasnya. Dia membantah, bahwa pemberian dana sebesar Rp 31,5 miliar  tersebut merupakan inisiatif Bank Indonesia atau permintaan DPR.
Burhan mengungkapkan baru mengetahui ada ketidakberesan setelah Antony Zeidra Abidin mengungkapkan kekesalannya pada akhir Desember 2005. Ketika itu, Antony mendatangi Burhan. Anggota Komisi IX itu datang bersama anggota DPR lain, Boby Suhardiman. ”Dia bilang sangat kesal mengapa aliran dana tersebut bisa terungkap ke publik,” jelasnya. Antony berharap agar BI mau menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut Burhan, Anthony juga menerangkan bisa saja tidak mengakui adanya dana ke parlemen. ”Silahkan saja saya tidak mengaku karena memang tidak ada bukti,” jelasnya.
Namun beberapa hari setelah pertemuan itu, Ketua BPK Anwar Nasution juga mendatangi Burhan untuk membahas persoalan tersebut. Dia juga mengungkapkan kekecewaan. Namun, menurut Burhan, Anwar tidak menjelaskan formula penyelesaian adanya ketekoran aliran dana YPPI itu. ”Pak Anwar juga tidak ada mengungkapkan jalan keluarnya seperti apa,” terangnya.
Selang beberapa hari kemudian, Burhan juga berusaha mendatangi kembali Anwar Nasution. Dia menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan dana itu, YPPI bisa menggunakan tanah milik BI di kawasan Kemang. ”Seolah-olah ketua BPK setuju dengan usulan itu,” ucapnya. Namun, belakangan masih saja menjadi laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Persidangan itu juga membeberkan peranan Anwar Nasution dalam amandemen UU BI. Kuasa hukum Anthony Maqdir Ismail membeberkan bahwa pada 23 September 2005, Anwar pernah mengirimkan surat kepada Antony. Isinya ketidaksetujuan UU BI yang menerapkan pasal 34 dan 35 tentang pemberlakuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan OJK ini memang bakal mereduksi kekuasaan BI untuk mengawasi perbankan dan lembaga keuangan lain. Maqdir mencoba menelusuri apakah uang tersebut sebagai jasa untuk menghapuskan dua pasal tersebut.
Namun ketika dikonfirmasikan kepada Burhan, dia mengaku tidak mengetahuinya. ’’Saya tidak tahu. Tapi bahwa OJK memang masih butuh waktu untuk diberlakukan,” terangnya.
Sementara itu, besan SBY Aulia Tantowi Pohan dalam pemeriksaan mengaku bahwa pencairan dana tersebut atas persetujuan Gubernur Burhanudin Abdullah. ”Saya hanya memutuskan di tataran kebijakan saja. Soal aliran dana tersebut bisa ditanyakan kepada Rusli (Rusli Simanjuntak) dan Oey (Oey Hoey Tiong),” ucapnya. Pengucuran dana tersebut sebanyak Rp 31,5 miliar.
Aulia mengakui pencairan tersebut dalam beberapa tahap. Pertama, 27 Juni 2003, sebesar Rp 7,5 miliar, 15 Juli 2003 sebesar Rp 7,5 miliar selanjutnya 15 September 2003, Rp 16,5 miliar. ”Untuk pencairan yang Rp 16,5 itu memang tidak ada laporan kepada saya,” terangnya.
Namun Aulia tidak menjlentrehkan lebih lanjut bagaimana dana tersebut sampai ke tangan wakil rakyat. ”Saya tidak tahu. Tanya saja kepada Rusli,”ujar pensiunan pegawai BI tersebut.
Majelis hakim juga menanyakan kepada Aulia mengapa aliran dana Rp 31,5 miliar tersebut tidak diserahkan kepada Setjen DPR agar menjadi dana resmi. ”Saya kira Antony itu juga representasi DPR. Dana itu memang hanya untuk proses diseminasi saja,” terangnya. (git/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: