DCS Lima Partai Bakal Dipending

RADAR PALEMBANG, DIPENDING – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang berencana menunda pengumuman daftar calon sementara (DCS) lima partai politik. Pasalnya, kepengurusan lima partai tersebut di tingkat Kota Palembang ternyata ganda.
”Sampai saat ini ada lima partai yang kepengurusannya di tingkat Kota Palembang yang kami lihat masih bermasalah. Mengingat ada dua versi kepengurusan yang ganda,” tegas Ketua KPU Kota Palembang Kms Khoirul Mukhlis dibincangi di ruang kerjanya, kemarin.


Kelima partai tersebut tegas Mukhlis adalah PPDI (Partai Penegak Demokrasi Indonesia), PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), PIS (Partai Indonesia Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional) dan PKB (Partai Kebangkita Bangsa). Memperjelas persoalan tersebut,  maka KPU Kota Palembang berencana melakukan klafrifikasi ke pengurus pusat partai bersangkutan, lalu ke Departemen Hukum dan HAM, dan KPU pusat.
”Rencananya kami akan melakukan hal tersebut hari ini (kemarin, red). Dan diharapkan sebelum pengumuman DCS pada tanggal 26 September semua sudah selesai,” terangnya.
Lalu bagaimana kalau belum selesai ? Mukhlis menegaskan kalau belum juga selesai maka pihaknya besar kemungkinan akan tetap mengumumkan DCS partai-partai yang ada. Namun untuk kelima partai tersebut pihaknya akan menundanya, sampai ada kejelasan pengurus mana yang sah.
”Jadi dari 38 partai, maka hanya 33 partai saja yang diumumkan. Sedangkan lima yang ganda terpaksa dipending pengumumannya sampai dengan kejelasan masalah tersebut,” urainya.
Sementara itu, sekitar pukul 11.30 WIB kepengurusan DPD PAN Kota Palembang atas nama Gani Banjar Utama mendatangi KPU Kota Palembang. Dalam pertemuan dengan anggota KPU Kota Palembang Gani dan rombongan meminta KPU Kota Palembang bersikap netral.
Saat itu Gani mengatakan kalau yang sah adalah kepengurusan partainya. Sebab kepenguran PAN dirinya mendapatkan pengakuan dari DPP PAN dengan No: PAN/B/KU-SJ/031/VII/2008 tertanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir dan Sekretaris Jenderal Sulkifli Hasan.
”Isinya berdasarkan hasil rapat harian 27 Agustus 2008 telah diputuskan, menegaskan kepengurusan DPD PAN Kota Palembang yang sah adalah kepengurusan hasil musyarawah daerah tangga; 16 Januari 2006. Sesuai dengan SK DPW PAN Provinsi Sumsel No PAN/06/Kpts/K-S/020/X/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 tentang pengesahan kepengurusan DPD PAN Kota Palembang yang mengatasnamakan saya sebagai ketuanya,” urainya.
Selain itu, sebelumnya DPD telah melegalisir SK kepengurusan DPD PAN atas nama dirinya. Nah, dengan dilegalisirnya SK tersebut menandakan kalau yang sah adalah atas nama kepengurusan dirinya. Bukan kepengurusan atas nama lainnya.
”Pergantian harus dilakukan dengan cara Musdalub. Bukan dengan cara rapat pleno biasa. Sedangkan syarat Musdalub itu paling lambat satu tahun sebelum pemilu,” sambungnya.
”Kami meminta KPU Kota Palembang jangan hanya mengklarifikasi ke PDW. Sebab perseteruan ini antara DPD dan DPW. Karenanya harus juga ke DPP. Meski sebenarnya SK itu yang mengeluarkan DPW. Tetapi ingat, meski wewenang di DPW, namun harus diketahui oleh DPP,” tukasnya. (rul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: