Hapus Pajak Barang Mewah


Pengusaha Minta Penyederhanaan PPN

RADAR PALEMBANG,PAJAK-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta  pemerintah memberikan perlakuan khusus di bidang perpajakan bagi sektor agraris. Pemerintah diminta menentukan “deemed” pajak masukan sebesar 9 persen.  Sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor hanya 1 persen.

Sektor agraris yang dimintakan perlakuan khusus antara lain untuk  barang-barang hasil primer di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Perlakuan khusus ini penting, karena negara yang telah maju justru memproteksi hasil primer pertanian. “Dengan demikian, barang-barang ini merupakan Barang Kena Pajak,  tetapi diberikan perlakuan “deemed” Pajak Masukan atau Nilai Lain,”  kata Ketua Umum Kadin Indonesia M. S. Hidayat dalam diskusi Bedah RUU  PPN di Jakarta, Senin (22/9).

Mekanisme mirip “deemed” Pajak Masukan, sebenarnya sudah pernah diwujudkan dalam fasilitas perpajakan untuk beberapa komoditas, di antaranya minyak goreng. Untuk barang tersebut, PPN-nya hingga kini masih dalam status DTP (ditanggung pemerintah). Artinya, pengusaha tidak memungut pajak masukan dari konsumen akhir, namun juga tidak bisa dikategorikan sebagai non BKP (Barang Kena Pajak).

Barang primer terutama pertanian, juga memiliki permasalahan yang cukup kompkeks. Pembebasan pajak sejumlah komoditas pertanian sehingga menjadi barang non BKP, juga bukan solusi yang baik. Sebab jika bebas PPN dalam negeri, impor dari luar negeri juga harus bebas  PPN. “Pembebasan PPN hasil pertanian telah menyuburkan masuknya barang impor produk pertanian seperti buah-buahan. Hal ini mengakibatkan produk pertanian dalam negeri menjadi tidak kompetitif,” kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi.

Di tempat yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memang akan mengubah beberapa mekanisme PPN. Perubahan ini bertujuan memberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu dalam menghitung PPN terutang. “Dengan diterapkannya “deemed” Pajak Masukan, memberikan dasar hukum bagi pemberian fasilitas PPN yang sudah diberikan selama ini,” kata Menkeu.

Mekanisme “deemed” juga dinilai akan menyederhanakan sistem PPN. Mengenai obyek pajak ang bisa menggunakan “deemed”, menurut Menkeu tidak perlu ditentukan dalam UU. Namun cukup dalam Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Menteri Keuangan, agar bisa memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan. Menurut Menkeu, selain sektor agraris, mekanisme “deemed” bisa dikenakan kepada obyek pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya.

Hapus PPnBM

Di sisi lain, pengusaha juga meminta penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sofjan mengatakan di Asia, selain Indonesia, PPnBM hanya dipungut di Vietnam yang rezim perpajakannya terkenal masih buruk. “Jadi ini perlu kita pertimbangkan, seperti AC, kulkas, mesin cuci, di negara lain semuanya sdh nol. Kalaupun ada PPnBM tetapi persentasenya yang wajar, jangan sampai 200 persen,” kata Sofjan.

Namun pemerintah menganggap PPhBM masih perlu. Sri Mulyani mengatakan jika beberapa barang secara politik tidak bisa dihitung sebagai barang mewah, penghapusan PPnBM tidak masalah. Namun pendapatan per kapita masyarakat Indonesia belum homogen. “Apa nanti tidak ada perasaan  jealous? Rezim pajak itu juga serve keadilan,” kata Menkeu.

PPnBM juga berbeda dengan cukai. PPnBM lebih ditekankan untuk mendorong rasa keadilan. Sedangkan cukai, menurut Menkeu, didesain untuk membatasi konsumsi karena alasan kesehatan maupun keselamatan. (sof)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: