Kasus AAG DJP Tetap Tempuh Jalur Hukum

RADAR PALEMBANG, PAJAK-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap akan menempuh jalur
hukum dalam dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group (AAG). Jalur
administratif dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), tidak
bisa dilakukan karena kasus tersebut sudah masuk proses penyidikan.
Berkas penyidikan diharapkan rampung (P21) paling lambat akhir
Desember tahun ini.


“Pemerintah masih berketetapan melalui jalur hukum, tidak seperti
diminta wajib pajak (AAG) seperti jalur administrasi. Kalau jalur
admnistrasi pakai SKP. Memang kalau penyidikan tidak ada SKP,” kata
Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP Moch. Tjiptarjo di kantornya
kemarin (23/9).
Dia optimistis sebelum akhir Desember seluruh berkas penyidikan AAG
sudah bisa diserahkan kepada Kejagung. “”Kita berharap belum sampai
berganti tahun pelimpahan sudah tuntas (P21),” katanya.
Tjiptarjo mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan kelompok usaha
bidang kelapa sawit ini memang cukup besar, yakni totalnya Rp 1,3
triliun, dengan melibatkan 15 tersangka. Permintaan penerbitan SKP
hanya akan memperpanjang proses penyelesaian dugaan penggelapan pajak
tersebut.
Penyidikan pajak sebenarnya bisa dihentikan, asal pihak AAG
mengajukan permintaan penghentian penyidikan ke Menteri Keuangan.
Sesuai klausul pasal 44a UU KUP, Menteri Keuangan bisa  meminta Jaksa
Agung menghentikan penyidikan, dengan alasan penerimaan negara. Jika
disetujui Menteri Keuangan dan Jaksa Agung, wajib pajak harus membayar
pokok pajak ditambah denda 400 persen. Sehingga AAG harus membayar
lima kali lipat dari total Rp 1,3 triliun.
Tjiptarjo meragukan AAG bersedia membayar Rp 6,5 triliun dengan
meminta penghentian penyidikan. “Makanya minta pakai SKP,” kata
Tjiptarjo. Penghentian penyidikan dengan klausul 44b pernah dilakukan
pada kasus penggelapan pajak Ramayana.

Kasus Lain
Selain AAG, DJP juga masih banyak dugaan penggelapan pajak lainnya.
“Asian Agri yang terbesar. Tetapi tugas kita masih banyak, pasien kita
masih mengantri,” kata Tjiptarjo.
Kepala Sub Direktorat Penyidikan DJP Pontas Pane merinci beberapa
kasus yang masih ditangani. Pada 2008, sekitar 80 kasus masih diproses
penyidikan dengan dugaan kerugian negara Rp 1,914 triliun. Kemudian,
15 kasus dengan 12 tersangka sudah diserahkan kekejaksaan tetapi belum
P21 (P-19), dugaan kerugiannya Rp 507,725 miliar.Dua kasus lain sudah
status P 21 dengan 2 tersangka dan dugaan kerugiaanya mencapai Rp
32,989 miliar.
Sementara itu, terdapat sembilan kasus yang telah divonis dengan 12
tersangka dengan dugaan kerugian negara Rp 414,966 miliar. Kerugian
negara yang berhasil dikembalikan dalam bentuk denda Rp 112,574
miliar. Selama 2007 sebanyak 8 kasus sudah divonis dengan kerugian
negara Rp 100,109 miliar dan denda Rp 6,678 miliar. (sof/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: