Pemerintah Tetap Batasi Usia Hakim Agung

RADAR PALEMBANG, HAKIM AGUNG-Kontroversi usia pensiun hakim agung sudah sampai Istana. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, untuk menghindari kontroversi, pemerintah telah mengeluarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pointer DIM ini antara lain usulan pemerintah untuk undang-undang Mahkamah Agung (MA) yang mengatur usia Hakim Agung.
‘’Jangan berpikir proses pembahasan undang-undang ini akan menghambat regenerasi hakim agung. Pemerintah dan DPR sudah mempertimbangkan,’’ kata Hatta di Istana Negara Jakarta, kemarin (22/9). Karena itu, kata Hatta, semua pihak harus menunggu dulu komisi-komisi untuk melakukan pembahasan.

‘’Pemerintah sudah memberikan DIM nya untuk dibahas. Ini agar pemerintah dan DPR satu suara,’’ katanya.
Karena masih dibahas, Hatta minta persoalan usia pensiun hakim agung tidak perlu dipersoalkan. ‘’Jangan kita melihat, oh hakimnya sudah mau pensiun, jangan begitu,’’ tegasnya. Dasar pemikirannya, lanjut Hatta, perpanjangan masa jabatan hakim diperlukan agar tidak terjadi salah persepsi.
‘’Undang-undang tentang Mahkamah Agung memerlukan pembahasan yang matang karena digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Yang penting, kita ingin perbaiki sistemnya. UU ini bukan dipersiapkan hanya untuk kondisi saat ini,’’ tambahnya.
Khusus membahas UU MA ini, sambung dia, pemerintah dan DPR sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Bahkan SUDAH melakukan perbandingan-perbandingan dari  negara lain, termasuk dari negara yang sudah mapan memilih Hakim seumur hidup. ‘’Tapi kita tidak pilih cara itu (memberi jabatan hakim agung seumur hidup, Red),’’.
Dari Gedung MA, para hakim agung yang akan memasuki masa pensiun bulan depan, tidak terpengaruh dengan isu miring soal perpanjangan masa pensiun. Para hakim MA lebih fokus memperbaiki kinerja daripada menanggapi isu masa pensiun.
‘’MA menyambut baik kesepakatan Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Agung (MA) yang menyepakati perpanjangan usia pensiun hakim agung 70 tahun,’’ terang Kabiro hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA Nurhadi di Gedung MA, kemarin.
Menurut Nurhadi, berapapun usia yang ditetapkan Panja revisi UU MA, kinerja hakim agung harus baik. ‘’Tidak perlu diperdebaykan, apakah 65 tahun atau kembali pada 67 tahun dengan perpanjangan atau 70 tahun bagi MA itu tidak masalah. Asal kinerja hakimnya juga tidak bermasalah,’’ katanya.
Nurhadi berpendapat, kritikan terhadap kinerja MA, bukan urusan MA untuk menilainya. MA hanya melakukan evaluasi internal untuk perbaikan. Penilaian kinerja diserahkan kepada DPR. ‘’Pihak yang berwenang menilai kinerja MA adalah anggota dewan. Soal batasan usia, DPR tentunya memiliki pandangannya tersendiri,’’ tukasnya.
Dia menambahkan, jika batas pensiun hakim agung 70 tahun itu diketok di paripurna DPR, para hakim agung akan mendapat kesempatan untuk menyelesaikan program-program yang sudah dirancang. ‘’MA butuh kearifan. Di banyak Negara bahkan ada yang menjabat seumur hidup. Jadi, kita serahkan pembahasan ke DPR,’’ tegasnya.

// Masa Jabatan Tak Berlaku Surut //
Keinginan memperpanjang masa pensiun hakim agung hingga 70 tahun tak akan berjalan mudah. Sejumlah penolakan terus bermunculan, menyusul kesepakatan terakhir yang terbangun di Panitia kerja (Panja) DPR soal RUU Mahkamah Agung (MA).
Salah satu yang telah siap berada di barisan penolak adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga wakil daerah itu, kini, sedang menyusun draf pandangan resmi yang akan diajukan ke DPR dalam waktu dekat. Untuk memantapkan draf tersebut, kemarin, mereka telah mengundang Koalisi Nasional untuk Peradilan Bersih (KNPB) dan sejumlah pakar bidang hukum lainnya, untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).
”Intinya, kami merasa ada yang aneh atas kengototan DPR dan Pemerintah saat membahas paket RUU bidang hukum tersebut,” ujar Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPU) DPD Muspani, di komplek parlemen, Jakarta, kemarin (22/9).
Menurut dia, proses pembahasan yang berlangsung relatif singkat itu telah memunculkan tanda tanya besar bagi banyak pihak. ”Tidak seperti pembahasan RUU lainnya, kali ini, keduanya terkesan sepakat agar disegerakan, ini ada apa?” gugat senator asal Provinsi Bengkulu tersebut.
Keanehan yang lain adalah didahulukannya pembahasan revisi UU MA ketimbang revisi UU Komisi Yudisial (KY). Padahal, menurut putusan MK No. 005/PUU-IV/2005, revisi UU KY seharusnya didahulukan. ”Sedangkan UU MA dan MK adalah bagian upaya sinkronisasi dan harmonisasi saja,” tambah Muspani.
Melalui sidang paripurna DPR pada 2 September lalu, ketiga paket RUU di bidang hukum itu memang baru resmi disetujui untuk dibahas di DPR. Namun, memasuki minggu ketiga sejak saat itu, pembahasan RUU MA sudah memasuki tingkat panitia kerja. Bahkan terakhir, panja juga telah menyepakati perpanjangan masa pensiun hakim agung dari 65 tahun menjadi 70 tahun.
Di tempat yang sama, pakar Hukum Tata Negara asal UGM Fajrul Falaakh menyatakan, penetapan baru untuk masa jabatan hakim agung tidak serta merta akan membuat masa pensiun mereka jadi molor. ”Penetapan masa jabatan itu tidak berlaku surut,” tegasnya.
Bagi para hakim agung yang sudah memasuki masa pensiun, harus tetap mengikuti UU yang lama. Analoginya, kata Fajrul, adalah seperti penetapan batas usia untuk presiden pada pembahasan RUU Pilpres. ”Jika umur maksimal capres ternyata misalnya disepakati 50 tahun, kan tidak mungkin presiden sedang menjabat yang berumur di atasnya disuruh mundur,” paparnya.
Kalaupun pada akhirnya DPR menyepakati masa pensiun hakim agung adalah 70 tahun, maka hal itu baru berlaku untuk hakim yang akan diangkat. ”Sedang yang sekarang yang sudah mau pensiun, ya pensiun saja sesuai aturan UU lama,” pungkasnya.

// Bantah Isu Suap //
Sementara itu, secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso sangat menyesalkan munculnya isu suap di rapat panja RUU MA yang menyepakati umur pensiun hakim agung 70 tahun. Secara halus, dia menyindir anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Gayus Lumbuun yang menghembuskan isu tersebut.
’’Saya rasa itu berlebihan, nggak fair, dan menghina pendapat fraksi-fraksi lain,’’ katanya. Menurut Priyo, Gayus sebaiknya membangun argumentasi lain yang sifatnya lebih substansial. ’’Malah kalau data (suap, Red) itu memang ada, sebaiknya segera diungkap saja. Daripada menimbulkan perasaan tidak enak,’’ cetusnya.
Sebelumnya, Gayus memang menyampaikan bahwa dirinya memilih mundur dari panja RUU MA. Sebab, jelas dia, di tengah pembahasan revisi UU MA, mencuat isu suap.
Ini berkaitan dengan balas jasa para pihak yang berkepentingan terhadap hakim agung yang akan memasuki masa pensiun. Mereka mendorong perpanjangan masa pensiun hakim agung menjadi 70 tahun. Isu aliran uang ini, imbuh Gayus, juga melanda kubu yang mendukung pembatasan maksimal 65 tahun. (tom/pri/dyn/yun/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: