Karyawan Pusri Resah

Direksi Jamin tak Ada Penciutan

RADAR PALEMBANG, RESAH-Restrukturisasi ditubuh PT Pupuk Sriwijaya yang rencananya akan dibuat menjadi holding company di bawah naungan PT Agro Kimia Indonesia (AKI), membuat karyawan resah. Pemangkasan jumlah karyawan menghantui pasca proses restrukturisasi yang kini masih dalam tahap pembahasan RUPS tersebut.


Meski tidak ditunjukan secara kentara, namun keresahan itu terlihat jelas ketika koran ini meminta tanggapan karyawan mengenai proses restrukturisasi yang baru pertama kali diadakan sejak Pusri berdiri tahun 1959 silam. Karyawan takut kalau ada perubahan susunan divisi sehingga memungkinkan ada bagian yang digabungkan (merger), mengingat ini tergantung kebijakan manajemen baru mendatang.
Sebagaimana yang dilontarkan salah seorang karyawan yang bertugas di bagian akuntansi PT Pusri. “Kalau nanti ada bagian pemasaran mungkin divisi kami nanti digabung dengan bagian itu, jadi bisa saja kan ada penciutan karyawan,” tandas dia, yang minta namanya tidak disebut. Disela-sela keresahannya itu, pria ini menyadari kalau persoalan semacam itu tergantung pemegang saham. Sebagai pekerja, tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali hanya mengikuti perintah.
Hampir senada dilontarkan karyawan lainnya Mohyen. Meski tahun depan mulai memasuki masa persiapan pensiun (MPP), ia mengaku tetap peduli dengan kondisi Pusri saat ini. Keputusan pemerintah untuk menjadikan PT Pusri dibawah pengelolaan PT AKI, dinilai kurang tepat.
”Ada banyak kajian yang mesti dipertimbangkan dalam proses spin off ini menyangkut finansial pajak serta pekerja. Tapi sepertinya sekarang antara pekerja dengan direksi sudah satu suara dalam rapat yang diselenggarakan kemarin (23/9),” kata pria yang sudah berdinas di Pusri sejak 1974 ini.
Dampak yang bakal terjadi dengan proses spin off ini menyangkut berkurangnya aset kepemilikan Pusri, yang antara lain mencakup delapan unit kapal, unit pengantongan pupuk, pabrik, peralatan dan mesin-mesin serta gudang berkapasitas besar 5-10 ribu ton yang tersebar di tiap kabupaten/kota.
Dalam hal ini, Serikat Pekerja PT Pupuk Sriwijaya juga sudah mengambil sikap. Organisasi ini mengusulkan ada banyak cara yang bisa ditempuh jika memang ingin merestrukturisasi Pusri. Restrukturisasi dengan membentuk Holding bersama perusahaan diluar Pusri dinilai bakal merugikan.
Lantas seperti apa proses yang dianggap baik oleh serikat pekerja? Ketua III Serikat Pekerja PT Pupuk Sriwijaya Abdullah mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan pendapat mengenai hal ini dan telah pula disebarluaskan ke pemerintah  dalam hal ini Kementrian BUMN, Presiden, anggota DPR RI, DPRD serta pemerintah provinsi.
”Sebelum membuat usulan pertimbangan tersebut kami sudah melakukan kajian mendalam terlebih dulu. Jadi usulan kami itu tidak sembarangan,” ujar dia. Namun, Abdullah mengaku tidak ingat bentuk usulan yang telah dibuat tersebut karena dijabarkan dalam bentuk surat.
Sayangnya, hingga kini usulan restrukturisasi versi serikat pekerja tersebut belum mendapat respons. Tapi ini bukan berarti perjuangan telah berakhir, dikatakan Abdullah, pemegang saham belum membuat keputusan terkait proses restrukturisasi yang diinginkan Kementrian BUMN. Agenda RUPS yang semula terjadwalkan mundur 37 hari sehingga agendanya jatuh pada 28 Agustus 2008 lalu. Namun, diputuskan pelaksanaan RUPS tersebut mundur lagi dan belum ditentukan waktunya. ”Peluangnya masih ada sampai kementrian mempertimbangkan usulan serikat pekerja itu.”
Awalnya, tukas dia, karyawan PT Pusri resah dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah tersebut. Namun, setelah proses sosialisasi yang dilakukan direksi dengan karyawan, untuk sementara karyawan bisa memahami.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, rapat direksi bersama karyawan tersebut dilakukan pada Senin (22/9) lalu. Rapat yang dipimpin langsung Dirut Dadang Heru Kodri bersama jajaran pegawai selevel kepala bagian itu, menghasilkan keputusan bahwa tidak akan ada penciutan karyawan sebagaimana yang dikhawatirkan selama ini. ”Memang tidak ada penjelasan secara detil tetapi direksi mengatakan tidak akan ada penciutan karyawan,” ungkap Abdullah.
Tak hanya karyawan yang diliputi rasa khawatir melainkan juga pensiunan. Dana pensiun Pusri (Dapensri) dikhawatirkan akan menciut seiring dengan proses spin off. Jika nantinya holding sudah terbentuk, karyawan PT Pusri akan diberhentikan untuk dipekerjakan kembali di perusahaan yang baru tersebut. Tentunya selepas proses spin off berakhir akan ada perubahan nama perusahaan yang artinya akan mengubah akte secara keseluruhan.
Jadi kemungkinan karyawan akan diberhentikan dari PT Pusri dan bekerja kembali (memulai karir dari awal) di perusahaan yang baru. Ketika proses pemberhentian tersebut, perusahaan Pusri harus membayar pesangon bagi karyawannya. Kemungkinannya, dana yang akan digunakan adalah dana pensiunan yang jumlahnya mencapai Rp 1 triliun tersebut. Sementara jumlah pesiunan Pusri yang bergantung pada dana yang dikelola yayasan tersebut sekitar 3 ribu orang.
”Kecuali selama proses pemberhentian karyawan itu, PT Pusri telah menyediakan dana diluar Dapensri jadi tidak akan mengganggu,” ungkap Ketua Harian Perhimpunan Pensiunan Karyawan PT Pusri, H Rozalie Djailani.
Tetapi, Rozalie menegaskan sebelum proses spin off ini diselesaikan, direksi hendaknya menyelesaikan terlebih dulu persoalan investasi yang belum kunjung selesai. Ada investasi yang sampai sekarang masih alami kerugian. Padahal disisi lain, masih ada pensiunan yang menerima penghasilan dibawah UMR dengan kisaran rata-rata Rp 300-900 ribu perorang. Tapi, bentuk investasi yang merugikan itu enggan dijelaskan Rozalie.(ade)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: