Pemberantasan Korupsi Indonesia Naik Kelas

RADAR PALEMBANG, NAIK— Pemberantasan korupsi di Indonesia mulai membuahkan hasil. Setidaknya itulah hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diluncurkan oleh Transparansi Internasional yang dilakukan Transparansi Internasional Indonesia. Tahun ini IPK Indonesia mendapat skor 2.6 dan duduk di rangking 126 dari 180 negara yang di survei.


Skor ini naik 0.3 dari 2007 dimana saat itu Indonesia duduk di peringkat 143 dari 180 negara. Nilai IPK berkisar 10 yang berarti paling bersih dan 0 sebagai paling korup. Tahun ini, dibanding negara Asean lain, posisi Indonesia lebih baik dibanding Filipina (skor 2.3; rangking 141), Laos (2.0;151), Kambodia (1.8;166), dan Myanmar (1.3;178). Namun kalah dari Singapura (9.2;4), Malaysia (5.1;47), Thailand (3.5;80), dan Vietnam (2.7;121).
”Memang skor kita naik 0.3, paling besar dibanding negara Asean lain, tapi kita skor kita pernah 2.72 pada 1997. Pada  tahun ini skor Korsel naik 0.5,” kata Sekjen TII Rizal Malik dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, kemarin. Turut hadir Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis, Ketua KPK Antasari Azhar, Gubernur DIJ Sri Sultan HB X, dan staf khusus presiden Denny Indrayana.
Menurut Todung lompatan ini signifikan. Menurutnya ini terjadi karena beberapa sebab seperti penegakan hukum oleh KPK dan juga reformasi bikorasi di beberapa departemen dan pemerintah daerah. ”Semoga tahun 2009 skor kita bisa jadi 3.0. Tapi saya khawatir karena tahun itu ada turbulensi politik. Dulu kita diadili oleh DPR (karena mengategorikan sebagai institusi korup) tapi sekarang tidak bisa dibantai. DPR sarang korupsi,” tambah Todung.
Penghitungan skor IPK Indonesia tahun ini diyakini valid. Itu karena ada delapan sumber yang digunakan dalam mengumpulkan persepsi tingkat korupsi menurut pelaku bisnis dan analis negara itu. Misalnya dari Economist Intelligent Unit 2008. Definisi korupsi dalam IPK adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. IPK tidak membedakan korupsi administratif atau korupsi politik.
Antasari mengatakan pihaknya mensyukuri kenaikan skor Indonesia meski tidak besar. Mantan jaksa yang kini memimpin pemberantasan korupsi di level terdepan—selain polisi dan kejaksaan— ini menambahkan jika tinggi atau rendahnya skor IPK tidak tergantung oleh penegakan hukum. Dirinya mengakui jika gebrakannya membuat sejumlah pihak ketakutan. ”Tidak apa-apa, ketakutan akan munculkan kepatuhan,” imbuhnya.
Untuk memaksimalkan efek itu, rencana pengenaan seragam bagi pelaku korupsi sebenarnya hendak diberlakukan. Tapi KPK mengalami hambatan karena mereka tidak mempunyai Rutan tersendiri. Selama ini mereka menitipkan para tahanan di Rutan milik polisi. ”Kami telah bersurat pada polisi agar mengenakan seragam tahanan bagi mereka seperti juga tahanan narkoba dan sebagainya. Tapi ingat asas praduga tak bersalah,” tambahnya. (naz/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: