PPNUI Akan PTUN kan KPU Lahat

RADAR PALEMBANG, PILBUP – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) akan mem-PTUN-kan KPU Lahat. Langkah itu ditempuh menyikapi keputusan KPU Lahat yang menyatakan sahnya dukungan kepada pasangan Chahya (Dr H Chairil Zaman MSc- H Hariyanto SE MM), bukan Harjuna (H Harun Syarif- H Junaidi).


Hal ini dikemukakan oleh Ketua DPW PPNUI Syamsul Wijaya saat dibincangi di KPU Sumsel kemarin (24/9). “Dalam waktu dekat ini kami akan mendaftarkan gugatan terhadap KPU Lahat di-PTUN,” buka Syamsul.
Gugatan ini, sambung anggota DPRD Sumsel itu, digelar atas keputusan KPU Lahat yang memberikan dukungan PPNUI kepada pasangan Chahya, bukan kepada Harjuna. Padahal, jika mengacu pada keputusan DPW, dan DPP, jelas dukungan PPNUI hanya diberikan kepada Harjuna.
“Keputusan tersebut tidak benar. Sebab kepenguran yang memberikan dukungan kepad Chahaya itu tidak sah. Kepengurusannya sudah habis sejak Mei 2008. Jadi DPC PPNUI tidak dipegang oleh pengurus yang lama, tetapi sudah dipegang oleh caretaker saudara Indra  dan Iqbal Novan,” sambungnya.
Sebenarnya kata Syamsul, KPU Lahat sudah mengklarifikasi ke DPP kepada Ketua DPP langsung yaitu Prof KH Syukron Makmun. Tetapi kenyataannya meski telah mengklarifkasi ke DPP ternyata keputusannya lain.
“Sebenarnya dengan habisnya kepengurusan harus digelar Musda. Tetapi untuk menggelar Musda membutuhkan waktu. Nah, sebelum musda ini telah ditunjuk caretaker. Sekarang kalau dikatakan caretaker tidak sesuai dengan AD/ART kami itu salah. Karena dalam AD/ART kami memang seperti itu. Kalau belum ada kepengurusan baru, ya harus ditunjuk caretaker seperti sekarang,” pungkasnya.
Akibat keputusan KPU Lahat  imbuh Syamsul, pasangan Harjuna tidak bisa maju di pemilukada Lahat. Yang disebabkan kurangnya dukungan kepada Harjuna. Selain itu Harjuna pun sudah menggugat DPW PPNUI dan Ketua Umum DPP karena dinilai ketidakkonsistenan dukungan.
“Padahal PPNUI telah mengeluarkan Keputusan No 093/DPP-PPNUI/VII/2008 tertanggal 12 Agustus 2008 perihat penguatan dukungan kepada Harjuna. Karena tidak konsisten maka Harjuna menggugat kami dengan nomor gugatan nomor 21/G/2008/PTUN-PLG tertangga; 19 September 2008,” tukasnya.
++Minta Keterangan++

Sementara itu, gugatan pasangan bakal cabup-cawabup H Harun Syarif dan H Junaidi (Harjuna) mengadukan KPU Lahat, ditindaklanjuti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setelah menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kemarin (24/9), Ketua PTUN mengadakan pertemuan dengan memanggil kedua belah pihak.
Dalam pertemuan itu, pasangan Harjuna sebagai penggugat diwakili kuasa hukumnya, M Yusuf Amir SH dan Sudarman Tunggir SH, sedangkan KPU Lahat melalui kuasa hukumnya, Firmansyah SH dan rekan. Pertemuan berlangsung selama beberapa jam.
“Memang hari ini (kemarin, red), kedua pihak yang bersengketa kami panggil untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan adanya gugatan dan berkaitan dengan permohonan yang diajukan. Saya selaku Ketua PTUN, ingin mendapat penjelesan dari kedua belah pihak,” ujar H Eddy Nurjono SH, Ketua PTUN Palembang, kepada Sumatera Ekspres.
Pertemuan itu, merupakan bagian sidang pemeriksaan persiapan, yang dilakukan secara tertutup sebelum nantinya sidang yang terbuka untuk umum. Dengan begitu, Ketua PTUN memiliki gambaran mengenai kasus tersebut, dan dapat memberikan masukan bagi majelis hakim yang akan memeriksa serta mengadili. “Karena dalam sidang pemeriksaan persiapan, kami memanggil penggugat, tergugat dan pihak ketiga yang berkaitan dengan kasus ini,” tuturnya.
Selanjutnya, berkas perkara akan didistribusikan kepada majelis hakim yang terdiri dari tiga orang. Setelah itu, berdasarkan kesepakatan, majelis hakim menetapkan jadwal sidang pertama yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. “Penentuan jadwal sepenuhnya wewenang majelis hakim. Namun sepertinya, sidang paling cepat digelar seminggu usai lebaran. Tergantung kesiapan majelis,” kata Eddy.
Mengenai proses sidangnya sendiri, pihaknya mengupayakan dilakukan dengan prinsip peradilan yang cepat, dan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung (MA), tidak lebih dari enam bulan. “Tetapi, itu juga sepanjang penggugat dan tergugat tidak membuat persidangan berlangsung lama, seperti ketidakhadiran dalam sidang. Kami harapkan kedua pihak selalu menghadiri sidang nantinya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, gugatan pasangan Harjuna ke PTUN didaftarkan melalui tim advokasinya pada 19 September lalu dengan nomor register 21/G/2008/PTUN.PLG. Dalam amar gugatannya, Harjuna meminta KPU Lahat mencabut SK No:14/KPU-LT/2008 yang diterbitkan KPU Lahat 16 September 2008 lalu. Dan meminta KPU Lahat menunda seluruh tahapan pemilukada hingga adanya keputusan incrach (tetap, red) dari PTUN Palembang. Pengaduan ini terkait tidak masuknya nama pasangan Harjuna sebagai pasangan cabup-cawabup Lahat yang lolos verifikasi, sebagaimana dalam SK KPU tersebut. (rul/mg3)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: