Cost Recovery Diperketat

RADAR PALEMBANG, MIGAS-Dipatoknya angka cost recovery migas pada 2009 sebesar USD 11,767 miliar, membuat pemerintah menyisir kembali item-item biaya yang bisa dimasukkan dalam negative list atau daftar negatif cost recovery.

Demikian disampaikan Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo. Menurut dia, saat ini pemerintah tengah mematangkan diskusi atau kajian untuk memperketat cost recovery. ’’Saat ini kan sudah ada 17 negative list. Ada kemungkinan  ditambah,’’ ujarnya di Jakarta kemarin malam (23/9).
Cost recovery adalah beban yang harus dibayar pemerintah untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan migas dalam kegiatan eksplorasi dan produksi. Sehingga, jika cost recovery diperketat dan tidak membengkak, maka penerimaan negara dari sektor migas bisa lebih optimal.
Evita mengatakan, pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki perangkat awal untuk memperketat cost recovery dituangkan melalui Peraturan Menteri ESDM No 21 Tahun 2008. Isinya, 17 item biaya atau negative list yang terlarang masuk cost recovery. Daftar inilah yang kemungkinan bakal ditambah. ’’Sedang kami diskusikan,’’ katanya.
Ke 17 item yang tidak bisa lagi masuk dalam daftar cost recovery adalah Personal income tax, rugi penjualan rumah dan mobil pribadi; Pemberian long term incentive plan; Penggunaan ekspatriat tanpa RPTKA dan IKTA; Biaya konsultan hukum yang tidak terkait; Tax consultant fee; Biaya pemasaran migas bagi KKKS yang timbul karena kesalahan yang disengaja; Biaya public relation tanpa daftar penerima manfaat; Biaya community development.
Selanjutnya, Dana site restoration; Technical training untuk expatriat; Biaya merger atau akuisisi; Biaya bunga atas pinjaman; PPH pihak ketiga; Pengadaan barang dan jasa lebih besar dari AFE (perhitungan ulang BP Migas); Surplus material yang berlebihan; Aset yang sudah PIS tapi tidak berfungsi; serta Transaksi dengan affiliates parties yang merugikan negara.
Evita menambahkan, langkah memperketat cost recovery perlu dilakukan karena dalam RAPBN 2009, besaran cost recovery dipatok di angka USD 11,767 miliar. Padahal, sebelumnya, dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah Agustus lalu, besaran cost recovery 2009 diperkirakan mencapai USD 12,9 miliar. ’’Penurunan cost recovery, salah satunya karena asumsi ICP (harga minyakIndonesia, Red) juga turun, dari kisaran USD 95 – 130 per barel, menjadi USD 95 per barel,’’ terangnya.
Dengan dipatoknya angka cost recovery sebesar USD 11,767 miliar, maka jika tahun depan ternyata biaya cost recovery yang diajukan oleh perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melebihi angka tersebut, maka pembayarannya akan ditunda atau di-carry over ke 2010. (owi/JPNN)

Grafis

Cost Recovery
Tahun        Jumlah (USD Miliar)
2005        7,41
2006        7,84
2007        8,52
2008        10,47
2009        11,76

Sumber : BPMigas

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: