Masa Kerja PPK, PPS Sampai Pemilu 2009

RADAR PALEMBANG, DIPERPANJANG – Perpanjangan masa kerja tak hanya berlaku untuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu) saja. Para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pun diperpanjang untuk menggelar pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden, wakil presiden 2009 mendatang.

”Jika merujuk pada SK mereka saat pelantikan, maka para PPK, PPS di Kota Palembang yang menjadi penyelenggara pemilukada gubernur dan wakil gubernur Sumsel adalah juga sebagai penyelenggara pemilu 2009 mendatang. Apakah itu pileg maupun pilpres,” kata Anggota KPU Palembang Rosyidah kemarin (25/9).
Sebab, tambah Rosyidah, di SK tersebut telah tertulis kalau anggota PPK, PPS se Kota Palembang adalah penyelenggara pemilu 2009 mendatang. ”Jadi kalau mengacu pada SK yang ada, maka sebenarnya kurang tetap kalau dikatakan diperpanjang. Karena memang saat diangkat mereka menjadi penyelenggara pemilu 2009. ”Hanya saja kebetulan saat itu ada pemilukada, sehingga mereka ini diangkat pula menjadi penyelenggara pemilukada,” tukasnya.
Tugasnya sambung Rosyidah, melakukan pemutakhiran dana pemilih tetap (DPT) pemilukada gubernur dan wakil gubernur Sumsel. Yang nantinya akan dijadikan daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilu 2009.
”Sekarang saja mereka sudah bekerja. Sebab pada saat pemilukada kemarinkan ada yang mengeluh karena tidak masuk di DPT. Nah, nama mereka sekarang sudah mulai dimasukan. Sehingga pada saatnya nanti sampai menjelang hari H, data semakin mutakhir dan semakin baik,” sambungnya.
Hal serupa dikatakan oleh Ketua KPU Kota Palembang Kms Khoirul Mukhlis. Berbeda dengan PPK dan PPS, maka KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) masa kerjanya tidak sama. Sesuai dengan SK, maka KPPS masa kerjanya hanya 15 hari sebelum pemilihan dan 15 hari setelah pemilihan. ”Jadi hanya 30 hari saja,” imbuhnya.
Menyinggung soal honor, Mukhlis mengatakan meski merangkap sebagai penyelenggara pemilu 2009 dan pemilukada, namun urusan honor PPK dan PPS hanya menerima satu sumber saja, yaitu dari APBD Sumsel. Sedangkan anggaran APBN yang menjadi sumber honor sebagai penyelenggara pemilu 2009 tidak sama sekali.
”Sistem keuangan tidak mengizinkan seperti itu. Hanya boleh menerima satu saja. Karenanya uang dari APBN dikembalikan. Saat itu kami pilih mana yang honornya lebih besar. Karena untuk pemilukada honornya lebih besar, ya diputuskan dana dari APBD,” tukasnya.(rul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: