Potensial Loss Pajak Rp 500 Miliar

RADAR PALEMBANG, LOSS-Perubahan UU pajak penghasilan yang kini telah diterapkan pemerintah tak hanya menimbulkan potensial loss bagi penerimaan pajak nasional, melainkan juga penerimaan Sumsel-Babel. Adanya perubahan PTKP bakal menghilangkan penerimaan hingga Rp 500 miliar.


‘’Kalau dilihat kontribusi penerimaan (PPh) kanwil ke pusat rata-rata berkisar Rp 400-500 miliar. Ini yang kira-kira potensial loss yang dialami akibat kebijakan ini,’’tukas Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumsel dan Babel, Yunus Darmono, disela-sela acara sosialisasi UU PPh di Hotel Sandjaja, kemarin.
Penurunan penerimaan ini, sambung Yunus akan terjadi selama tahun 2009 mendatang yakni saat aturan tersebut diterapkan per 1 Januari 2008. Tahun depan masih dalam tahap sosialisasi UU tersebut sehingga penerimaan pajak akan berkurang. “Tapi pada tahun berikutnya 2010, kami harapkan naik tepatnya ketika jumlah WP bertambah.”
Berkurangnya penerimaan tahun depan akibat dari peningkatan aturan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), untuk WP pribadi yang tadinya kena pajak dari penghasilan Rp 13,2 juta pertahun, dalam UU baru naik jadi Rp 15,840 juta. Lalu Wajib pajak kawin dari penghasilan Rp 1,2 juta naik jadi Rp 1,32 juta. Berikutnya, pajak bagi istri bekerja, yang tadinya Rp 13,2 juta dinaikan jadi Rp 15,840 juta, dan wajib pajak tanggungan dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta.
Namun, bagi masyarakat aturan pajak penghasilan yang baru ini justru memberi keringanan. Fasilitas kemudahan tersebut antara lain kewajiban pajak atas sisa lembaga nirlaba, misalnya hasil penelitian di universitas tidak dikenakan pajak. Lalu pembebasan pajak juga berlaku bagi beasiswa, bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Pembebasan juga dikenakan bagi bantuan atau santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu. Selanjutnya mengenai biaya promosi dan penjualan ditegaskan sebagai pengurangan penghasilan bruto yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan (PMK).
Tak hanya pengurangan pajak, pemerintah juga membuat aturan bagi sektor penerimaan pajak baru. Sebut saja, imbalan bungan yang diperoleh WP sehubungan dengan pelaksanaan UU KUP ditegaskan sebagai objek pajak. Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah, juga merupakan objek pajak. Bunga obligasi yang diterima reksadana. Serta surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.(ade)    s

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: