Pusri Setujui Holding Company

RADAR PALEMBANG, SETUJU-Rencana Meneg BUMN untuk membentuk holding baru pabrik pupuk dengan induk PT Agro Kimia Indonesia didukung penuh oleh PT Pusri Palembang.  Terlebih lagi, menurut pihak manajemen, holding company dengan induk PT Pusri (Persero) yang telah dibentuk sejak tahun 1997 tersebut untuk saat ini sudah tidak efektif lagi dan belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Manager Umum dan Humas PT Pusri, M Djakfar Abdullah menjelaskan, holding company pabrik pupuk dengan induk PT Pusri (Persero) ini sudah berdiri sejak tahun 1997 berdasarkan PP 28/1997. Berdasarkan PP tersebut, induk PT Pusri (persero) ini dibentuk untuk mengatur seluruh anak perusahaan yang ada dibawahnya yakni diantaranya Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Kudus Cikampek, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kimia Gersik dan Mega Elektra sedangkan PT Pusri di Palembang tetap eksis sebagai unit usaha.
“Dengan demikian terdapat dua, PT Pusri pada holding company yakni Pusri (Persero) dan Pusri Unit Usaha, “ungkap Djakfar saat jumpa pers di kantor Pusri, kemarin.
Seperti diketahui, Serikat Kerja PT Pusri saat pertemuan dengan Direksi PT Pusri pada Senin (22/9) yang lalu mengungkapkan dua opsi yakni Pusri Unit Usaha berubah nama yang dibentuk pada tahun 2008 ini atau Pusri (persero) yang dirubah tetapi Pusri unit usaha tetap berdiri.
Tetapi dari dua opsi ini, para serikat pekerja keberatan kalau seandainya opsi pertama yang dijalankan karena hal tersebut akan terbeban pada dana pensiun. Jika nama Pusri unit usaha yang dirubah maka akan terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), artinya perusahaan akan membayar pesangon dan dananya diperoleh dari Dapensri (Dana Pensiun Pusri) sehingga berpotensi mengurangi dana pensiun yang sudah ada.
“Selain itu apabila opsi nama Pusri unit usaha yang diubah dana yang akan dikeluarkan pun cukup besar Rp 2,2 Triliun untuk biaya pajak peralihan nama belum lagi ditambah dengan biaya-biaya lainnya,’’ jelas Djakfar.
Masih kata Djakfar, mengenai mekanisme manajemen perusahaan saat ini, Pusri (Persero) belum berfungsi sebagaimana mestinya karena anak-anak perusahaan yang ada dibawahnya belum mengacu kepada mekanisme sesungguhnya. Anak perusahaan saat ini masih berhubungan langsung dengan kementrian BUMN. “Padahal idealnya mereka harus menjalin komunikasi dengan perusahaan induk (Pusri Persero),’’ tegasnya.
Terpisah, anggota DPRD Sumsel Arudji Kartawinata sekaligus mantan karyawan PT Pusri melalui SMS nya ke RADAR PALEMBANG, mengungkapkan, bahwasannya PT Pusri sudah menjadi bagian dari masyarakat Sumsel. Bahkan seperti milik sendiri. Arudji tetap berpendirian kalau holding yang dilakukan saat ini tak ubahnya menutup PT Pusri.
Mantan karyawan yang mengambil Padini pad Februari 2008 ini menegaskan Pusri adalah korban PP 28 tahun 1997 mengenai holding pabrik pupuk pada saat itu. “Mau buka holding baru sama saja dengan upaya menutup PT Pusri secara perlahan-lahan. Statemen Manajer Humas yang dikatakan hari ini (kemarin, red) hanyalah teoritis saja dan seperti angin sorga,” katanya.
Arudji berkeyakinan kalau dampak yang dikatakan tidak terjadi pasti terjadi. ”Pasti ada gejolak sosial. Sumsel yang selama ini tenang, kondusif pasti akan terjadi gejolak. Damai bisa menjadi kacau, dan juga bisa rusuh jika kebijakan direksi Pusri tidak pro rakyat Sumsel,” sambungnya.
Arudji menegaskan tidak seharusnya semua kebijakan pusat harus dilakukan dan diikuti. Apalagi jika kelak kebijakan yang dilakukan malah menimbulkan masalah dan keresahan. Seharusnya sebelum diambil kebijakan, direksi bisa mengkonsultasikan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini dengan gubernur Sumsel dan DPRD Sumsel.
”Pada tahun 1959 sampai 1976 adalah masa kejayaan PT Pusri. Berikutnya dari tahun 1997 sampai 2001 masa restrukturisasi yang ditandai dengan padini atau pensiun dini. Dan tahun 2002 samspai 2008 ini  yang merupakan massa dimulainya kemunduran PT Pusri,” tukasnsya.
”Saya sebagai wakil rakyat tidak melihat kontribusi Pusri kepada daerah. Saya sebagai pensiunan, kalau tidak karena pula kebanggan atas nama besar PT Pusri dan historis, menilai lebih baik tutup saja PT Pusri dan bikin pabrik dengan nama baru. Tidak sudah di-holding dan dalih lainnya. Jangan sampai seperti intirub, danb patal. Yang kini hanya tinggal kenangan saja,” tukasnya yang mengaku SMS serupa disampaikan ke para pejabat di Sumsel. dari gubernur, ketua DPRD Sumsel, termasuk para anggota DPD RI asal Sumsel.(iya/rul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: