Uji Publik RUU Pornografi Panen Penolakan

JAKARTA – Penolakan pengesahan RUU Pornografi terus menguat karena uji publik RUU ini yang dinilai tidak mewakili seluruh Masyarakat Indonesia. Masyarakat Sipil Tolak Pengesahan RUU Pornografi pun membuat uji publik tandingan. Alhasil, anggota pansus RUU dari Fraksi PAN dihujani kritikan sepanjang acara.


Uji publik kelayakan RUU Pornografi ini digelar di Jakarta Media Center, Kamis (25/9) yang dihadiri berbagai macam kalangan. Mulai dari anggota DPR, ahli hukum, LSM Kontras, LSM perempuan, LSM perlindungan anak dan LSM transgender. Selain itu dihadiri juga sutradara perempuan Nia Dinata.

Hampir seluruh peserta uji publik menolak tegas disahkannya RUU Pornografi. Mulai dari panelis yang hadir sampai semua peserta. Hanya anggota pansus DPR RI dari PAN, Latifah Iskandar yang selalu berusaha netral sejak awal Uji Publik ini digelar.

Dimulai dari Koordinator Kontras Usman Hamid yang menyatakan, bahwa RUU Pornografi ini harus ditolak. Sebab, tidak ada bukti empiris yang meyakinkan bahwa pornografi berkorelasi secara mekanik dengan perkosaan, pencabulan atau kehancuran bangsa.

Usman juga sempat menuding prosesi RUU ini lebih terlihat sebagai sebuah konsolidasi politik kelompok tertentu. “Termasuk legislator yang akhir-akhir ini terjerat kasus, seperti korupsi gratifikasi hingga kasus perselingkuhan,” kata Usman.

Sementara itu, sutradara Nia Dinata menegaskan bahwa RUU Pornografi berkaitan erat dengan industri kreatif. Sebab, hampir semua bentuk materi seksualitas yang dimaksud dalam RUU berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, yakni gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair dan gerak tubuh.

“Definisi membangkitkan hasrat seksual sangat sempit dan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Hal itu akan jadi bumerang bagi karya-karya akan datang,” kata wanita yang selalu tampil modis ini.

Penolakan senada juga dilontarkan Koordinator Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Ratna Batara Munti. Menurutnya RUU Pornografi akan mengundang negara melakukan penggaran HAM. mengukuhkan pandangan dikotomis perempuan bermoral dan tidak bermoral.

“Pandangan bahwa RUU harus segera disahkan karena maraknya pornografi di masyarakat seolah-olah tidak ada perangkat hukum sama sekali adalah keliru dan menyesatkan,” kata Ratna.

Masuk dalam sesi tanya jawab, hampir semua peserta melontarkan penolakan, bahkan disertai beberapa komentar dan orasi yang memojokkan anggota dewan. Satu-satunya anggota Pansus Latifah tampak tenang dan seksama mendengarkan.

“Saya hadir di sini untuk berusaha mendengar sebaik-baiknya. Saya yakin yang disampaikan adalah niat baik dan mempunyai kontribusi untuk membuat RUU ini menjadi yang terbaik,” ujar Latifah.

Lebih lanjut dikatakan wanita berjilbab ini, sebagai anggota pansus tidak pernah bisa menjanjikan bahwa RUU ini akan ditolak. Menurutnya, saat ini masih terbuka ruang untuk dialog. Bahkan adanya isu pengesahan sudah ditentukan oleh pansus adalah tidak benar. “Dalam perjalanan nantinya pasti ada langkah kompromi,” ujarnya bijak.

Untuk diketahui uji publik sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah, melalui mediasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan di 4 tempat, yakni Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan Selatan pada 12-14 September 2008 dan Jakarta pada 17 September. (rie/JPNN)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: