DAK Nihil Kontraktor Kelimpungan

RADAR PALEMBANG, LAHAT –  Akibat pembayaran yang dialokasikan dari Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) nihil, puluhan kontraktor mengaku kelimpungan lantaran Pemkab Lahat belum dapat membayar pencairan dana berbagai pekerjaan yang telah dikerjakan. Mereka meminta Pemkab mencarikan dana talangan sebagai upaya antisipasi.


Secara umum, para pemborong berbagai proyek Pemkab Lahat  yang didanai APBD tersebut mengajukan pencairan dana tahap pertama sebesar 30 persen sesuai perkembangan volume pekerjaan. Namun pencairan dana yang diharapkan turun pertengahan September, hingga saat ini belum ada kejelasan. Kondisi ini membuat mereka yang hanya mengandalkan dana pinjaman bank, kelabakan. Terutama untuk mengatasi pembayaran upah, pembelian material, dan lainnya.
Salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sudah lama, pencairan pembayaran yang diajukan tidak kunjung selesai, dan pihak kontraktor membutuhkannya untuk membayar keperluan yang mendesak.
“Kami hanya minta kepada pemerintah, untuk segera mencairkan dana tersebut. Sebab keperluan untuk membayar segela tagihan baik itu, material, upah buruh harus segera dibayar,” katanya, saat ditemui kemarin (26/9).
Ia menambahkan, agar dana tahap pertama sebesar 30 persen harus rampung sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dilakukan selama proyek berjalan. Sehingga pihaknya dapat membeli keperluan yang lain untuk menyelesaikan 100 persen proyek.
“Untuk itulah, mohon kerjasamanya, agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya kepada RADAR PALEMBANG.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Lahat H Tajjudin mengatakan, keterlambatan pembayaran terjadi akibat kekosongan kas daerah khususnya pada pos DAK, lantaran salah satu pos sumber pendapatan dari pemerintah pusat ini belum sepenuhnya dikucurkan ke Pemkab Lahat.
“Untuk pos DAK, memang ada kekosongan, lantaran sumber pendapatan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dikucurkan ke Pemkab Lahat,” katanya.
Menurut, mantan Asisten III Lahat ini, untuk pembayaran berbagai proyek pemerintah sebelumnya teralokasi dana sebesar Rp 13,7 miliar. Namun dana tersebut saat ini sudah terserap. Sementara untuk mengucurkan DAK tahap kedua harus melampirkan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang telah dikucurkan sebelumnya.
“Nah ini belum dilakukan, karena itu DAK selanjutnya belum diberikan pemerintah pusat,” terang Tajudin.
Lantas apa trik untuk mengatasi keluhan para pemborong yang juga mitra pemerintah ini? Tajjudin mengungkapkan,  telah mengalokasikan anggaran dana yang diambil dari Pos Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 30 miliar. Melalui sistem change case (dana talangan,r ed)  ini diharapkan mampu menolong para pemborong.
Namun, pihaknya meminta para pemborong juga melengkapi berbagai persyaratan khususnya kewajiban yang harus dipenuhi. Antara lain mereka harus melunasi berbagai pajak serta syarat lain seperti melaporkan kemajuan fisik hasil pekerjaan yang dilakukan.
“Jangan cuma mengajukan bayarannya saja, namun tidak bisa melaksanakan kewajiban, saya tidak akan menyetujui pembayaran siapapun orangnya kalau kewajibannya kepada pemerintah tidak dipenuhi, pajaknya harus dibayar begitu juga laporan kemajuan fisik, ini sangat penting karena kami juga dituntut adanya pemasukan PAD khususnya dari pos pajak,” ungkapnya. (cr01)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: