DPD Sumsel Tolak Holding Pusri

RADAR PALEMBANG, TOLAK – Gelombang penolakan terhadap rencana Menteri Negara BUMN yang akan melakukan holding terhadap PT Pusri terus berlanjut. Kali ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumsel secara tegas menyatakan menolak rencana tersebut.


Kepastian penolakan ini dikatakan oleh Anggota DPD Sumsel Ruslan Wijaya ketika dihubungi via ponselnya kemarin (25/9). ”Minggu lalu  tepatnya tanggal 12 September 2008 kami telah mengirimkan surat kepada Menteri Negara BUMN terkait status PT Pupuk Sriwijaya. Selain ke Meneg BUMN, surat tersebut juga kami tembuskan ke pimpinan DPD RI, pimpinan komisi VI DPR RI, pimpinan komisi IV DPR RI, Direktur Utama Pusri, gubernur Sumsel, dan pimpinan DPRD Sumsel,” kata Ruslan.
Pada surat dengan nomor HM.610/74/IX/DPD/2008 dan ditandatangani oleh empat orang anggota DPD (Asmawati, Kafrawi Rahim, Jum Perkasa, Ruslan Wijaya) tersebut, kata Ruslan, pihaknya mempertanyakan tiga hal. Ini dilakukan menindaklanjtui tembusan surat dari Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pupuk Sriwijaya tanggal 10 September 2008 yang ditujukan  terkait dengan surat No 234/SPSS-IX/2008 yang ditujukan kepada Meneg BUMN.
”Pertama, kami menegaskan bahwa PT Pusri sesuai dangan Peraturan Pemerintah (PP) No 27 tahun 1998 yaitu kembali ke PP No 20 tahun 1969 kerena PT Pusri sudah ada sejak 24 Desember 1959, yang merupakan pabrik pupuk pertama di Indonesia dan merupakan cikal bakal seluruh pabrik pupuk yang ada di Indonesia,” tegasnya.
Poin kedua, kata Ruslan, DPD mengingatkan kontinyuitas sejehara PT Pusri yang berdiri sejak 1959 merupakan kebanggaan karyawan, persiunan dan kebanggaan seluruh masyarakat Sumsel yang harus dipertahankan. Oleh karenanya, nama PT Pusri harus dipertahankan dan tetap berkedudukan di Provinsi Sumsel.
”Dalam hal rencana PT Pusri melakukan restrukturisasi hendaknya tidak melakukan pengurangan karyawan dan juga tidak mengurangi tingkatan kesejahteraan karyawan. Termasuk kelangsungan kesejahteraan para pensiunan serta memberikan sumbangan kontribusi bagi pembangunan daerah,” tukasnya.
Menyikapi ini pula, sambung Ruslan, dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan jajaran Direksi PT Pusri. Rencananya ini akan dilakukan pada Senin 13 Oktober 2008 mendatang bertempat di PT Pusri. ”Agendanya melakukan dengar pendapat tentang peluang dan tantangan pembentukan new holding PT Pusri,” tukasnya.
Kembali ditegakan Ruslan, dampak yang akan terjadi jika dilakukan holding model yang ada jelas sangat merugikan. Salah satunya jika dilihat dari sisi kontribusi ke daerah. CSR (corporate social responsibility) dan dana bina lingkungan misalnya. Jika dibentuk holding baru dipastikan pusat kantor tidak lagi di Palembang.
”Nah karena tidak lagi di Palembang maka alokasi untuk Sumsel bisa berkurang. Dan beralih ke wilayah lainnya. Karena pusatnya lain. Selain itu akan timbul pula gejolak sosial akibat berkurangnya dana tersebut. Masyarakat yang sebelumnya diperhatikan, kini tidak lagi,” tukasnya.
Dari sisi lumbung pangan, kata Ruslan, ini bisa mengganggu. ”Itu pasti akan terjadi. Dan alokasi untuk Sumsel akan berkurang. Mengingat pusatnya tidak lagi di Palembang. Tenaga kerja juga demikian, pasti akan terkena dampak. Karena manjemen baru, dan mereka tidak akan peduli dengan kondisi akibat manajemen lama. Bisa jadi terjadi penciutan tenaga kerja,” tandasnya.
Ruslan malah bertanya mengapa holding yang ada saat ini saja diperkuat. ”Sebagai orang Sumsel kami menginginkan kalau pun harus dilakukan holding, PT Psuri sebago core atau sebagai intinya. Bukan Pusri yang ikut,” tandasnya.(rul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: