Pemda Harus Siap Penerimaan Turun

Harus Cadangkan Risiko Fiskal

RADAR PALEMBANG, PENERIMAAN PEMDA-Pemerintah Daerah (Pemda) penghasil minyak, gas, dan sumber daya alam tak terbarukan lainnya diminta bersiap-siap jika penerimaannya merosot akibat penurunan harga. Dana Bagi Hasil (DBH) sewaktu-waktu bisa menciut, ketika harga minyak mentah di pasar dunia kembali menurun.

”Kami meminta daerah supaya pengelolaan keuangannya fleksibel. Jadi tidak hanya siap ditambah, tapi juga siap turun,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (25/9). Pemerintah pusat juga meminta Pemda menyediakan cadangan risiko fiskal.

Hal lain yang mesti diperhitungkan Pemda adalah sifat sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Pemda harus menyadari penerimaan di sektor migas dan sumber daya alam tak terbarukan lainnya akan berkurang bahkan habis di kemudian hari. Sehingga dari sebagian DBH, dianjurkan untuk disisihkan dalam semacam tabungan yang nantinya digunakan untuk program pelayanan masyarakat.

”Jadi ada semacam dana yang dipakai untuk memberikan suatu stabilitas dan kontinuitas pelayanan masyarakat. Jangan sampai sekarang mandi minyak, kemudian habis pemdanya gulung tikar,” kata Mardiasmo.

Cadangan atau tabungan yang disisihkan dari penerimaan migas dan sumber daya tak terbarukan tersebut, juga bisa digunakan untuk mengembangkan potensi pembangunan daerah yang lain. Sehingga potensi daerah bisa lambat laun dialihkan ke sektor yang lain. ”Misalkan (sekarang sebagai) daerah penghasil tambang, dana tersebut digunakan untuk penguatan sektor pertanian dan perindustrian. Jadi daerah sudah siap,” kata Mardiasmo.

Pantia Anggaran DPR dan Pemerintah menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 95 per barel, atau lebih rendah dari usul RAPBN-nya yaitu USD 100 per barel. Produksi siap jual atau lifting minyak ditargetkan 960 ribu barel per hari, lebih tinggi dari RAPBN-nya sebesar 950 ribu barel per hari.

Asumsi lainnya, lifting gas diargetkan 7.526,3 MMSCFD, atau sama dengan RAPBN-nya. Sedangkan produksi batu bara ditargetkan sebesar 250 juta ton, atau lebih tinggi dari usul RAPBN sebesar 230 juta ton. Seluruh target tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja Asumsi yang disetujui Panitia Anggaran DPR dan Pemerintah. Panitia Kerja Belanja Daerah akan mulai bekerja setelah Lebaran. (sof)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: