BPOM : Waspadai Produk Kadaluwarsa

RADAR PALEMBANG, MAMIN-Masyarakat harus lebih waspada untuk memilih produk-produk yang akan dikonsumsinya menjelang lebaran. Hal ini disebabkan belum tuntasnya kasus susu Tiongkok  yang mengandung melamin, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan himbauan baru terkait masa kadaluwarsa produk makanan.


Langkah ini dilakukan mengingat pada saat lebaran, konsumsi makanan kemasan meningkat. Baik dalam penjualan langsung atau dikemas dalam bentuk parsel dan bingkisan lebaran.
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan BPOM Tien Gartini menjelaskan pihaknya akan segera mengumumkan produk-produk yang kadaluwarsa tersebut sebelum lebaran.“Yang sudah jelas kadaluwarsa akan segera diumumkan. Kami berupaya agar sebelum  Lebaran sudah bisa diumumkan,”ujarnya dalam diskusi yang digelar sebuah stasiun radio swasta di Jakarta kemarin (27/9).
Tien menjelaskan bahwa masyarakat diminta aktif untuk mengecek dan memeriksa produk-produk yang akan dibelinya. Bila ditemukan penyimpangan agar segera melaporkan pada pihak-pihak yang terkait.
BPOM juga menjelaskan tips bagi konsumen agar bisa terhindar dari kasus susu Tiongkok yang mengandung melamin dan makanan kadaluwarsa.”Harus dilihat kode produksinya itu 12 digit, kemudian ada kode MD. Kalau hanya 7 digit dan berkode ML jangan dibeli. Tanggal kadaluwarsa juga harus diperhatikan. Kalau ditemukan bisa dilaporkan,” sebutnya.
Pemerintah sendiri bakal memusnahkan produk-produk yang terbukti mengandung melamin. Produk-produk itu di antaranya, susu bubuk merek Guozhen yang di pasarkan lewat miltu level marketing (MLM), Oreo Stick wafer kemasan plastik dan kardus, kembang gula M&M’S kemasan kuning dan coklat, biskuit Snickers, kembang gula White Rabbbit kemasan biru dan merah, dan empat jenis Soybean Drink With Milk kemasan hijau, kuning, serta soyspring instant milk Cereal, soyspring instant peanut milk.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supardi menjelaskan bahwa dalam sample produk impor asal Tiongkok ditemukan positif mengandung melamin dengan kadar melamin berkisar antara 8.51 mg/kg (ppm) sampai dengan 945.86 mg/kg (ppm). “Terhadap produk yang mengandung melamin tersebut akan segera dilakukan pemusnahan,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin (27/9).
Sebelumnya BPOM mengumumkan 19 produk Tiongkok yang mengandung susu dan terdaftar di Badan POM, namun hanya 6 yang beredar di Indonesia. Adapun sisa 13 produk yang belum ditemukan diantaranya jenis 3 susu fermentasi Jinwei Yougoo, 2 Eskrim Meiji Indoeskrim Gold Monas, Chocolate Sandwich cookie Oreo, 3 kembang Gula Dove Choc, kembang Gula Merry X-Mas, kembang gula Penguin, Makanan ibu hamil dan menyusi Nestle Nesvita Materna, Selai susu Nestle Milkmaid.
Dari 13 produk tersebut, Menkes menghimbau agar masyarakat berpartisipasi dan melaporkan jika menemukan produk-produk tersebut diatas. “Kepada masyarakat dihmbau untuk membantu memberi informasi bila menemukan produk impor asal china yang mengandung susu bermelamin ke unit layanan pengaduan konsumen (ULPK) Badan POM ke nomor (021-4263333, (021) 32199000,” lanjutnya.
Sementara Pengurus Harian YLKI Indah Sukmaningsih mengatakan, kasus susu Tiongkok dan makanan kadaluwarsa ini merupakan bukti ketidakberdayaan konsumen di Indonesia. “Masalah ini juga terjadi akibat ketidakberdayaan pemerintah untuk mengawasi semua makanan yang beredar di negeri ini, sehingga tidak bisa melindungi masyarakat,” kritiknya.
Indah juga menilai bahwa persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya berbagai cara dilakukan mereka untuk mengelabui konsumennya. “Ini dilakukan para produsen karena persaingan yang begitu hebat dan karena masyarakat menginginkan harga yang murah,” sebutnya.
Di sisi lain pemerintah tidak pernah memberikan edukasi pada konsumen. “Informasi produk yang seharusnya menjadi hak konsumen tidak dikelola baik oleh negara, bahkan cenderung diabaikan,” imbuhnya.
Sedangkan Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengemukakan bahwa yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana bisa melindungi masyarakat, tidak lantas saling melempar tanggung jawab. “Dalam berbagai kasus yang terjadi, seringkali yang nampak adalah saling lempar, padahal ini tanggung jawab pemerintah secara utuh,” ungkapnya.
Dia juga menyoroti lemahnya posisi hukum yang dimiliki oleh BPOM dalam masalah pengawasan dan penindakan. “Ini karena BPOM kurang kuat, seperti sekarang ini ketika BPOM melakukan operasi, lebih banyak orang melihat wibawa polisi dibanding BPOM,” kata politikus PDI-P tersebut.
Kewenangan BPOM memang terbatas, meski mengetahui ada barang yang tidak benar, BPOM tidak bisa menangkap dan memberi sanksi karena tidak punya payung hukum. “Bila BPOM mempaunyai payung hukum, akan lebih banyak yang bisa dilakukan,” pungkasnya.(iw/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: