671 Guru Honda Dikenai Pajak 15%

RADAR PALEMBANG, EMPAT LAWANG  – Guru honda (honor daerah) di Empat Lawang memprotes besarnya ketetapan pajak yang dibebankan pemerintah terhadap honor yang mereka terima setiap bulan. Per bulan tunjangan mereka dipotong sebesar 15 persen atau Rp 45 ribu dari total Rp 300 ribu honor yang mereka terima setiap bulannya. Kebijakan ini, diakuinya sangat memberatkan dan merugikan semua guru honda yang hanya berpenghasilan jauh dari mencukupi.


“Nasib kami ibarat telur di ujung tanduk. Setiap bulan kami harus mengeluarkan uang Rp 45 ribu sebagai pajak dari honor yang kami terima,” tegas Alfian Hamzah, ketua guru honda Empat Lawang, kemarin.
Diungkapkannya dari 9 bulan honor yang harusnya mereka terima baru dibayar oleh pemerintah selama 6 bulan. Ini sesuai surat keputusan Bupati Empat Lawang. berdasarkan jumlah ini, harusnya honor yang mereka terima sebesar Rp 1.800.000, namun saat pembayaran uang mereka dikenai pajak sebesar Rp 15 persen. Jadi para guru honda hanya menerima Rp 1.530.000 atau dipotong Rp 270 ribu yang disebut-sebut sebagai pajak penghasilan.
Ini yang membingungkan mereka, sebab berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2000 tentang Menkeu dan masih berlaku hingga saat ini, potongan pajak penghasilan hanya berlaku untuk penghasilan sebesar Rp 5-10 juta dengan ketetapan 5 persen, sedangkan penghasilan Rp 25-50 juta ketetapan pajaknya sebesar Rp 15 persen. “Kalau penghasilan cuma Rp 300 ribu, masak dikenai pajak 15 persen. Ini kan jelas tidak benar,” ungkapnya.
Akibat kebijakan ini 671 guru honda dirugikan. Hal ini sudah ditanyakan langsung ke pihak Dinas Pendidikan Empat Lawang, namun jawaban yang diberikan tidak jelas dan tidak memuaskan. Mereka hanya mengatakan, ini adalah aturan yang harus diikuti. “Tiga orang di diknas termasuk Kadiknas sudah saya tanyakan, jawaban mereka tidak ada yang jelas,” imbuhnya.
Karena tidak puas, mereka juga menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri, namun karena bupati belum mengetahui persoalan ini, sebab persoalan ini sebelumnya ditangani mantan penjabat bupati H Indra Rusdi. Meski begitu, Bupati sudah menyatakan untuk menindaklanjuti masalah termasuk mempertimbangkan honor mereka.
Tak cuma itu, guru honda yang sudah mendapat honor tidak mendapatkan tunjangan subsidi, begitu sebaliknya guru yang mendapatkan subsidi tidak mendapatkan honor. “Kita benar-benar bingung dengan kebijakan ini,” pungkasnya.
Terpisah Kadiknas H Syahril membenarkan soal pemotongan tersebut, menurutnya ini sesuai petunjuk dari BPKP. Uang ini langsung disetorkan ke rekening negara. “Jadi, ini bukan kebijakan kita melainkan ketentuan dari negera,” imbuhnya. Syahril meminta guru Honda tidak terlalu dibesar-besarkan masalah ini, sebab tahun depan pihaknya akan memperjuangkan honor para guru honda dari Rp 300 menjadi Rp 500 ribu. “Saya minta ini jangan terlalu dibesar-besarkan,” imbuhnya. (obi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: