Aliran Dana Untuk Hindarkan Penahanan


Antony Sebut Keterlibatan Kejagung

Kejaksaan Agung kembali terseret masuk pusaran penanganan skandal aliran dana Bank Indonesia. Persidangan yang mengagendakan pemeriksaan saksi untuk dua anggota parlemen Komisi IX DPR RI, Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin kembali mencuatkan fakta menarik terkait keterlibatan lembaga adyaksa tersebut. Dalam persidangan, Antony membeberkan rekaman bahwa sebagian dana Bank Indonesia itu digunakan untuk menghindarkan para mantan pejabat bank sentral dari penahanan.


Rekaman itu diperoleh Antony saat mengklarifikasi temuan skandal aliran dana BI kepada Deputi Biro Hukum Oey Hoey Tiong. Ketika itu, Antony merekam semua pembicaraan dengan Oey.
Pernyataan ini makin menguatkan dugaan sebelumnya bahwa ada aliran dana BI ke Kejagung. Dalam persidangan (7/8) lalu, saksi Baridju Salam (Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia) dan Bendahara YPPI Ratnawati Priyono mengungkapkan adanya permohonan diseminasi stake holder ke Kejaksaan Agung sejumlah Rp 13,5 miliar. Permohonan itu sebelumnya diajukan Oey Hoey Tiong, pada 4 Juli 2003.
Antony menanyakan bahwa dana bantuan hukum untuk para mantan pejabat BI sejatinya hanya dianggarkan Rp 5 miliar. Tapi kenyataannya, BI justru mengucurkan Rp 68,5 miliar. Dana tersebut bakal digunakan untuk lima orang. Nah, mendapat pertanyaan itu, Oey memberikan jawaban, bahwa uang tersebut disiapkan untuk proses hukum berikutnya.
”Ini kan baru dua orang (Soedrajad Djiwandono dan Sjahril Sabirin, red), yang dua orang ini juga nambah. Ini kan baru proses untuk tidak ditahan saja,” ujar Oey dalam salinan rekaman Antony. Aliran uang untuk melobi kasus hukum tersebut juga diketahui Anwar Nasution, yang ketika itu menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Namun, anggaran tersebut disebutkan untuk pengacara.
Antony juga berupaya mengejar jawaban Oey. Dia berusaha menelusuri asal dana untuk memberikan bantuan hukum tersebut. Disebutkan bahwa dana tersebut berasal dari luar.
Dana itu, kata Oey, diserahkan sendiri masing-masing mantan kepada oknum kejaksaan yang menerima. Dengan dana tersebut, maka para pejabat terhindar dari penahanan. ”Begitu selesai maka surat penahanan langsung disobek,” terangnya.
Bagaimana teknis pemberian dana tersebut. Dalam rekaman itu, Oey menyebutkan bahwa Soedrajad mencari orang sendiri yang bisa di lobi. ”Dia (Soedrajad), pakai orang sendiri. Kita tidak tahu orangnya siapa. Yang penting serahkan dana. Dia menjajaki butuh sekian kemudian diajukan kepada dewan (Dewan Gubernur),” jelasnya. Dana tersebut, menurut Oey, dikasihkan lima milyar sekaligus.
Antony kemudian mengungkapkan mengapa Rapat Dewan Gubernur (RDG) 22 Juli sampai berani mengambil keputusan tersebut. Oey menyebutkan bahwa tidak disebutkan secara spesifik untuk apa dan untuk siapa. ”Itu memang dikamuflasekan sedemikian rupa,” ucap Oey.
Di samping merekam pembicaraan dengan Oey tersebut, Antony juga mencoba mendatangi Rusli Simanjuntak. Dia berusaha menagih komitmen BI yang bakal menutup skandal aliran dana Rp 31,5 miliar tersebut.
Menurut Antony, begitu skandal tersebut terkuak, para anggota DPR juga berusaha mengembalikan dana yang telah mereka terima. Namun jumlahnya, hanya Rp 15 miliar. ”Ini yang merasa kami terima,” jelasnya.
Namun permintaan itu, rupanya ditolak Rusli. ”Tidak mungkin bapak yang lolos, kami bagaimana,” ujarnya. Karena sikap itu, Antony merasa diikat diajak bertanggung jawab dalam skandal yang totalnya mencapai Rp 100 miliar tersebut.
Rusli, kata Antony, juga mencoba mendinginkan pikiran mantan Ketua Sub Komisi Perbankan tersebut. ”Pak Rusli bilang, sudahlah jangan dipikirkan sebab yang dihukum saya,” ungkapnya. Bahkan, kata Antony, Aulia juga mengingatkan bahwa kasus tersebut bisa diatasi segera. Namun Antony bersikeras agar segera diselesaikan sebab namanya disebut dalam audit BPK yang kali pertama membongkar dugaan korupsi tersebut.
Dalam persidangan itu, Antony juga berusaha berkilah bahwa penyerahan uang kepada anggota DPR tersebut dilakukan dalam empat tahap. Sementara versi kesaksian Rusli Simanjuntak dalam persidangan kemarin penyerahan dilakukan dalam lima tahap.
Versi Rusli, penyerahan itu dilakukan pada 27 Juni 2003 sebesar Rp 2 miliar dilakukan di Hotel Hilton, 2 Juli 2003 sebesar Rp 5,5 miliar diserahkan di kediaman Antony di Jalan Gandaria Tengah, 12 Agustus 2003 sebesar Rp 7,5 miliar di rumah Antony, 16 September 2003 sebesar Rp 10,5 miliar di Hotel Hilton dan terakhir 8 Desember Rp 6 miliar di rumah Antony. Penyerahan uang itu dilakukan secara bertahap karena uang berada dalam deposito beberapa bank, dimana jatuh tempo penarikannya berbeda-beda. Yang bikin prihatin, penyerahan uang sebesar itu ternyata tanpa mekanisme tanda terima. Ini terpaksa dilakukan karena Rusli merasa bahwa auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengizinkan metode tanpa pencatatan tersebut.
Soal informasi ini, Antony memberikan sangkalan. Dia membantah menerima uang tanggal 2 Juli dan 12 Agustus tersebut. Menurutnya, ketika itu Antony tengah berada di luar negeri. Sementara rumah dalam keadaan kosong. Rumah di Gandaria tersebut baru ditempati akhir Agustus. ”Saya tidak tahu kemana uang tersebut,” ujar pengacara Antony, Maqdir Ismail. (git/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: