Ditjen Pajak Bentuk Tim Benahi Rumah Dinas

RADAR PALEMBANG RUMAH DINAS-Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendorong penertiban penggunaan rumah dinas direspons aktif oleh berbagai departemen terkait. Setelah Departemen Luar Negeri menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk segera mengosongkan rumah yang dimaksud, kini giliran Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan mengambil langkah aktif.

Secara internal, pihak Direktorat Jenderal Pajak membentuk tim untuk membenahi pemanfaatan rumah dinas di lingkungannya. Menurut data KPK, hanya 24 persen rumah dinas dilingkungan DJP yang sesuai peruntukannya.
Pejabat Sementara (Pjs) Direktur P2 Humas Departemen Keuangan Agus Hudiono mengakui bahwa  hingga kini kurang lebih sekitar 70 persen rumah dinas masih digunak an oleh yang tidak berhak.
“Secara internal telah dibentuk tim pembenahan rumah negara yang bertugas melakukan update data rumah dan penghuniserta penertiban dan menyampaikan surat himbauan, surat perintah pengosongan dan sebagainya,” ujarnya di Jakarta kemarin (7/10).
Menurut Agus, segala upaya pembenahan dilakukan lebih lanjut bekerjasama dan dikoordinasikan dengan KPK. Agus membantah tudingan bahwa ada rumah-rumah dinas yang dijual dan tidak lagi digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
“Sampai saat ini tidak ditemukan adanya pengalihan hak atas aset negara yang ada dalam administrasi DJP,” imbuhnya.
Pemanfaatan rumah dinas yang dilakukan diluar haknya adalah pensiunan ataupun mereka yang telah dimutasi. “Rumah-rumah dinas yang ditempati oleh yang tidak berhak misalnya pensiunan, kemudian pegawai yang sudah mutasi keluar Jakarta atau keluar DJP tetapi belum menyerahkan kembali rumah dinas itu,” paparnya.
Dia menjelaskan bahwa DJP tetap melakukan progress pembenahan secara internal maupun bekerjasama dengan KPK. “Saat ini telah ada beberapa rumah dinas yang dikembalikan. Diharapkan secara keseluruhan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Agus.
Sementara Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengemukakan bahwa sebenarnya masalah pengosongan rumah dinas sudah disikapi oleh Deplu jauh sebelum hal ini diangkat oleh KPK. Langkah-langkah yang sudah ditempuh Deplu antara lain dengan memanggil para pensiunan tersebut serta memberikan surat pemberitahuan untuk mengosongkan rumah.
Faiz mengatakan bahwa pihaknya kini tengah berupaya menggunakan cara-cara persuasif supaya mantan pegawai Deplu berkenan meninggalkan rumah dinas pada akhir tahun nanti. “Kami berharap akhir tahun rumah sudah dikembalikan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan imbauan penertiban penggunaan rumah dinas tersebut sebenarnya sudah lama dilakukan.
Sejauh ini, sudah ada beberapa departemen yang melaporkan pemanfaatan rumah tersebut. Di antaranya Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Depkumham, Depag dan Deplu. Namun, belum semua rumah-rumah dinas tersebut sesuai penggunaannya
Haryono memaparkan bahwa ada 28 hektar tanah Ditjen Pajak yang diatasnya berdiri ratusan rumah dinas. Untuk mengembalikan fungsi rumah dinas tersebut, KPK mendorong departemen yang bersangkutan untuk bersikap tegas kepada para penghuni tersebut.
Terhadap pengembalian aset negara tersebut, departemen yang bersangkutan juga dilarang keras untuk memberikan ganti kerugian meskipun penghuni saat ini sudah melakukan renovasi saat menempati rumah tersebut. (iw/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: