Holding, Pusri Lebih Lincah

RADAR PALEMBANG, SPIN OFF – Keputusan untuk melakukan spin off terhadap PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) dinilai akan membawa dampak positif bagi perkembangan pabrik pupuk urea terbesar di Asia Tenggara ini.  Dengan cara  itu diyakini PT Pusri akan lebih lincah dari kondisi sekarang ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pusri Dadang Heru Qodri, seusai menggelar pertemuan dengan para pimpinan dewan kemarin (6/10). Pertemuan sendiri digelar di ruang rapat pimpinan sekitar pukul 10.30 WIB selama 45 menit. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Sumsel Zamzami Achmad, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Bihaqi Soepyan, Ellianudin HB dan Fatimah Rais.
”Kondisi Pusri alhamdulillah baik-baik saja. Artinya produksi masih aman, stok nasional cukup baik. Sehingga kita bisa menjamin kesedian pangan, terutama untuk pupuk bulan November, Desember nanti. Itu yang kita jaga,” buka Direktur Utama PT Pusri Ir Dadang Heru Qodri kemarin (6/10).
Menyinggung dengan pertemuan dengan pimpinan dewan sendiri, Dadang mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada para pimpinan dewan terkait rencana holding PT Pusri. Dadang mengaku bukan pihaknya tidak mau memberikan laporan dari awal, hanya saja sebelum bertemu dengan DPRD Sumsel ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu.
”Kami mohon maaf karena kami perlu klarifikasi dulu dengan pemegang saham. Bahwa ada hal-hal yang harus dibicarakan kalau itu mengenai dampak hukum dan dampak finansial,” sambungnya.
Beberapa hal yang disampaikan ke dewan katanya terkait dengan isu dampak holding yang akan dilakukan. ”Kepada ketua dewan kami sampaikan istilah pengerdilan tidak ada. Karena Pusri nanti akan semakin lincah sebagai private company. Sama dengan Pupuk Kaltim, Kujang, Petrokimia Gersik dan pabrik pupuk lainnya,” imbuhnya.
”Nah, kemudian juga karyawan tidak ada masalah. Jadi dampak ke karyawan tidak ada masalah. Kemudian pensiunan juga tidak ada masalah. Karena tiap tahun pensiunan itu gajinya naik enam persen tiap tahun. Hanya saja pendirinya akan berubah,” kata Dadang.
Jika dulu imbuh Dadang pendirinya menjadi Pusri Palembang. Selanjutnya pemerintah, berharap dengan holding ini Pusri dapat berfikir lebih baik untuk dirinya sendiri. Dan tidak selalu birokrasi terlalu lama kalau akan mengambil suatu kebijakan.”Karena cukup disetujui holiding, seperti juga yang dilakukan anak perusahaan yang sekarang,” katanya.
Lebih jauh terkait kata Pusri lebih lincah, Dadang menjelaskan Pusri sebagai private company kalau semuanya hitungan sudah masuk, dari sisi feasibility study, keuangan kemudian  Pusri mau mengambil kebijakan tidak jadi masalah.
”Jadi kalau Pusri mau joint dengan perusahaan lain tidak masalah. Selama ini kan harus izin dengam kementrian. Sementara kementerian memiliki kesibukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan holding yang lebih kecil, gitu. Ya kan. Jadi misalnya siapa pun yang di holding dia hanya pegang 7 perusahaan, kan jauh lebih kecil. Jadi fokus holding, jadi dia tidak melaksanakan operasi,” katanya.
Berbeda dengan kementrian BUMN yang membawahi 159 BUMN. Belum lagi ada berbagai persoalan yang sangat berat yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. ’’Tetapi intinya begitu. Ada kewenangan kontrol yang dipecah. Yang tadinya langsung ke 159 (BUMN), ini cukup diselesaikan dengan ini,’’tandasnya.
Ini terjadi kata Dadang, semuanya berdiri sendiri dan bebas. Jadi Pusri justru akan lebih mendekatkan diri ke daerah. Karena dia tidak harus berfikir ke pusat, mengingat pusat berfikirnya holding, maka Pusri akan semakin kuat mendekati untuk ke Sumatera.
”Soal aset juga tidak ada masalah. Aset yang semula  dimiliki Pusri tetap dimiliki Pusri. Andai pun beralih, pengurus menyampaikan ada sistem penggantiannya. Kalau yang duluanya BUMN, itu bukan aset Pusri, Pupuk Kaltim, kemudian Pupuk Kujang, itu bukan milik Pusri. Sama-sama BUMN, dititipkan saja,’’ tukasnya.
Dadang mengatakan aset kalau pun akan dialihkan ke pusat akan dilakukan feasibility study terlebih dahulu. Apakah menjadi beban atau tidak. Jika menjadi beban maka akan diserahkan ke pusat lebih baik. Mungkin di pusat tertangani lebih baik dibandingkan di daerah.
Kapan akan dilakukan ? Dadang belum bisa memastikannya. Hanya saja sesuai dengan surat Menteri BUMNB setelah RUPS ada waktu selama 37 hari. Namun RUPS sendiri belum bisa dilakukan.
’’Ada beberapa kendala yang harus dilaporkan. Kami tidak membantah perintah pemegang saham. Tetapi ada yang harus diumumkan di koran, dilakukan akte notaris pemisahannya. Terus ada beberapa pekerjaan yang memutuskan itu akan terjadi waktunya 3 bulan untuk dilakukan RUPS,’’ sambungnya.
Terkait dengan stok saat ini, Dadang menegaskan, sudah terjaga untuk dua minggu ke depan. ’’Stok ada 400.000 ton untuk se Indonesia untuk memenuhi kebutuhan.  Harus kita jaga untuk dua minggu, kita upayakan. Kemudian harga dunia masih bagus. Sehingga kalau kita bicara, kita memberikan kontribusi yang baik,’’ tukasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Sumsel Zamzami Achmad meyambut baik komitmen yang ada. Selama ini tiga persoalan yang ada sudah terjawab dengan baik, dan tidak perlu terjadi.
’’Ada tiga masalah yang menjadi pertanyaan saat itu. Pertama soal pengerdilan, ternyata tidak ada sama sekali. Lantas pengurangan pegawai juga tidak akan terjadi sama sekali. Termasuk hilangnya nama Pusri tidak akan ada. Nah, dengan tidak terjadinya ketiga hal tersebut maka bisa dikatakan dewan menyetujuinya,’’tandasnya.
Hanya saja kata Zamzami, sebelum itu dilakukan pihak PT Pusri masih akan menjelaskan lebih detik ke dewan. Terutama ke komisi, dan fraksi di DPRD Sumsel. Rencananya paparan akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober mendatang.(rul)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: