Kejagung Tunggu Berkas AAG

RADAR PALEMBANGT, PAJAK-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan telah menyita ulang berkas dan bukti-bukti terkait penyidikan pajak Asian Agri Group (AAG). Sita ulang dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan pihak AAG menyangkut penyitaan dokumen.


Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan siap menerima kembali berkas dugaan penggelapan pajak senilai Rp 1,3 triliun oleh AAG tersebut. ’’Asal pertimbangan yuridisnya oke, silakan serahkan berkasnya,’’ tegas Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Abdul Hakim Ritonga di kantornya, Senin (6/10) kemarin.
Usai melakukan penyitaan ulang dokumen Asian Agri pada 18 September lalu, DJP menyatakan segera melimpahkan kembali berkas penyidikan ke Kejagung. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution sempat menyatakan bahwa secara material, proses penyidikan kasus itu telah rampung.
Penyitaan ulang dokumen, kata dia, merupakan formalitas untuk memenuhi prosedur penyidikan. Ritonga pun menegaskan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan DJP untuk memproses kasus yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut.
Pada April lalu, DJP  telah melimpahkan berkas tersebut ke Kejagung. Namun sebulan kemudian, Kejagung mengembalikannya ke DJP karena berkas dinilai belum lengkap. Menurut Ritonga, saat pengembalian berkas, pihaknya telah memberi petunjuk kepada DJP  untuk membuktikan terlebih dulu kerugian negara akibat penggelapan pajak itu.
’’Karena itu yang jadi menjadi masalah pokoknya,’’ tegas Ritonga. Kasus dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto itu mulai ditangani DJP sejak Januari 2007. Hingga saat ini DJP telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka.
Di pihak AAG, manajemen bersikukuh minta agar DJP segera menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP). ”Klien kami pantas meminta SKP. Ini untuk mengetahui kekurangan pajak yang akan dibayar klien kami. Tapi, permintaan ini tidak pernah ditanggapi DJP,” terang kuasa hukum Asian Agri, Yan Apul, di Jakarta, kemarin.
”’Kami juga berulang kali kami minta bertemu, namun tidak pernah diterima,” kata Yan. Dia menambahkan, DJP tidak pernah memberikan perhitungan pajak atau kekurangan pajak kepada Asian Agri. ”Klien kami tahunya dari koran saja, kami tidak mau menanggapi pernyataan Ditjen Pajak yang di koran itu,” tegasnya.
Menurut Yan, Asian Agri sebenarnya telah bersedia membayar seluruh utang-utang pajaknya. ”Sehingga, wajar jika Asian Agri memohon kepada Ditjen Pajak untuk menerbitkan SKP,” keluhnya. Sengketa pajak antara Asian Agri dengan DJP ini makin ramai saat Asian Agri menolak pengembalian dokumen dan penyitaan ulang berkas dokumen dari Ditjen Pajak dua minggu lalu.
Alasan pengembalian karena pihak penyidik DJP tidak memberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi fisik seluruh dokumen.
“Karena ini adalah barang bukti yang sudah 1,5 tahun berada pada kantor Pajak, maka perlu diverifikasi secara lengkap, lembar per lembar. Ini untuk mencegah cacat formal.
Tapi Tim Penyidik Pajak memaksa verifikasi hanya random atau sampling saja. Mengapa paksa random sampling, ada apa Tim Penyidik pajak kuatir dilakukan verifikasi lengkap? Maksud kami kan baik, membantu kesempurnaan proses hukum, kok ditolak dan diputarbalikkan faktanya,” beber Yan. (zul/yun/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: