Koordinasi Depag Dinilai Lemah

Terkait Belum Tuntasnya Urusan Pemondokan Haji

RADAR PALEMBANG, HAJI-Kegagalan Departemen Agama mencari maktab atau pemondokan haji sesuai target, mulai diritisi berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Said Abdullah menganggap kegagalan memenuhi target pemondokan bukan semata-mata karena perluasan pelataran Masjidil Haram dan naiknya harga minyak mentah dunia, seperti alasan Depag selama ini.

Tapi, lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi dan pengambilan keputusan dari jajaran pejabat dan staf teknis urusan haji Depag.
’’Ini (tidak terpenuhinya pemondokan jamaah di Mekkah, Red) akan mengganggu tahapan penyelenggaraan haji seterusnya,’’ kritik Said
Hal itu, kata dia, terbukti dengan mundurnya jadwal pengundian (pembagian) maktab dan kelompok terbang (kloter). Padahal, lanjutnya, tahun-tahun sebelumnya, Qur’ah (pengundian) selalu dilaksanakan di bulan Ramadan.
Dari pemantauan DPR di Arab Saudi, sampai saat ini juga belum adanya tanda-tanda persiapan tim kesehatan haji karena peralatan medis dan perlengkapan untuk klinik belum ada. Termasuk sisa obat-obatan di Arab Saudi pada musim lalu yang juga tak berbekas.’’Bahkan tim pemantau dari DPR belum melihat adanya penyewaan untuk klinik kesehatan di Mekkah,’’ kata Said yang juga ikut dalam rombongan pemantau haji dari DPR.
Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji (BPIH dan SIH) Depag Abdul Gafur Djawahir mengungkapkan, untuk musim haji tahun ini, sekitar 80 persen Calon Jamaah Haji (CJH) Indonesia akan menempati pemondokan yang berjarak lebih dari 1.400 meter hingga 8 km dari Masjidilharam. Menurut dia, Pemerintah Indonesia akan menyewa sekitar 485 gedung untuk kuota jamaah yang mencapai 210.000 calon jamaah. Namun, sampai saat ini masih ada sekitar 5.000 pemondokan dalam proses penyelesaian dan tinggal menunggu tanda tangan kontrak dengan pemilik rumah.
Said mendesak pemerintah secepatnya menyelesaikan kekurangan pemondokan di Mekkah. Hal ini agar calon jamaah tidak was-was dan kebingungan soal akomodasinya di tanah suci. ’’Karena DPR sudah memberikan kesempatan pemerintah untuk mencari pemondokan sejak Maret 2008 yang lalu,’’ tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Konsumen Muslim Indonesia As’ad Nugroho mempertanyakan kendala pemerintah yang tidak memenuhi target penyelesaian pemondokan haji hingga usai lebaran. Hal itu, kata dia, harus dijelaskan kepada publik. ’’Permasalahnnya, apakah manajemen perumahan di Arab Saudi, apakah persoalan harga, ketidakpastian jumlah jamaah, atau kurangnya keterbukaan informasi kepada jamaah. Ini harus ditelusuri,’’ katanya.
Menurut As’ad, fungsi pengawasan penyelenggaraan haji saat ini cenderung tertutup akibat monopoli pelaksanaan haji oleh Depag. ’’Sehingga, pengawasannya sulit diketahui masyarakat karena sangat sentralistik dan tidak ada yang mengontrol tindak tanduk Depag,’’ tuturnya.
Dia kemudian mencontohkan lemahnya pengawasan terhadap biro haji nakal yang tetap bisa memberangkatkan haji walaupun status kasusnya masih di pengadilan. ’’Saya curiga ada main mata antara penyedia jasa transportasi haji dan Depag,’’ terang dia. (zul/nw/jpnn)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: