Melihat Pergeseran Prilaku Petani di Daerah Perairan

Lahat Tidur Tergelitik Kemewahan Sawit

Tingginya harga tandan buah segar (TBS) sawit memicu pergeseran animo petani perairan dari kelapa dalam dan padi menuju perkebunan sawit. Setidaknya, sebanyak 30 persen para petani di Kecamatan Muara Padang dan sekitarnya memanfaatkan lahan tidur untuk pengembangan  perkebunan sawit dengan luas lahan yang bervariasi. Sementara itu, dengan alasan medan yang sulit, para petani sawit di wilayah tersebut hanya mampu menikmati harga TBS sebesar Rp 600 per kg.

Sikin – BANYUASIN

PETANI kelapa dalam dan padi menilai, berkebun sawit lebih menjanjikan dan prospeknya lebih baik dari komoditi lainnya. Lebih dari itu, kelapa sawit dapat dipanen secara berkelanjutan dengan umur yang cukup lama pula.


Seperti yang diungkapkan Sukirman, warga Kecamatan Muara Padang. Menurutnya, sawit memiliki prospek yang lebih bagus dari komoditi yang selama ini menjadi unggulan warga setempat, yaitu padi. Jika padi harus di tanam setiap tahun dengan harga gabah yang relatif rendah saat memasuki musim panen, namun tidak dengan kelapa sawit. Para petani cukup menanam satu kali untuk jangka waktu puluhan tahun. Bahkan jika teknis perawatannya sesuai dengna standar, kelapa sawit mampu bertahan hingga di atas 20 tahun.
Dijelaskannya, dari sisi harga pun lumayan mahal dengan keuntungan yang tidak sedikit dibandingkan dengan bertanam padi di sawah. Sehingga wajar, kalau puluhan bahkan ratusan petani padi di daerah Kecamatan Muara Padang dan sekitarnya memanfaatkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, dimana masyarakat memanfaatkan lahan tidur untuk lahan pertanian padi sawah dan kelapa dalam sebagai bahan baku kopra.
“Kalau sekarang sudah banyak masyarakat yang beralih. Mereka tidak mengalihfungsikan lahan pertanian berupa sawah yang selama ini  mereka gunakan untuk bercocok tanan padi. Tapi mereka memanfaatkan lahan tidur yang selama ini tidak digunakan untuk membuat perkebunan sawit. Kalau sawah tetap ada, mereka hanya memanfaatkan lahan tidur saja untuk sawit. Kalau dahulu ‘kan tidak, lahan tidur disulap menjadi lahan produktif untuk ditanami padi atau dibuat sawah, tapi sekarang dibuat kebun sawit,” ujarnya.
Menurut Sukirman, pertimbangan masyarakat setempat cukup logis, pasalnya, areal pertanian wilayah perairan hingga saat ini masih spekulatif dalam hal produksi dan harga, terutama bagi areal yang saluran irigasinya mengalami pendangkalan. Tidak jarang, masyarakat petani setempat harus gigit jari saat jelang panen lantaran kurang mendapatkan asupan air atau terserang hama. Kemudian juga tidak ada jaminan harga dari pemerintah. Walaupun sudah ada ketetapan harga patokan pemerintah (HPP), namun belenggu rentenir sedikit menggerus ketetapan harga yang seharsnya menajdi patokan para tauke gabah setempat.
“Sekarang banyak yang dangkal salurannya. Ada rencana pengerukan oleh pemerintah, ‘tapi kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita juga harus terus bersabar dengan kondisi ini. Tapi yang jelas, saat saluran dangkal, air sulit masuk ke areal persawahan. Akibatnya sawah sering kekeringan,” terangnnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Trias, petani yang juga membuka areal perkebunan sawit. Dijelaskan Trias, sebenarnya masyarakat lebih tertarik dengan berkebun sawit bukan disebabkan berbagai persoalan yang dialami oleh masyarakat di lapangan. Akan tetapi lebih melihat prospek sawit yang dinilai lebih menjanjikan dan lebih mudah perawatannya. Pasalnya, sejak puluhan tahun yang lalu, areal pertanian di wilayah pasang surut sudah mengalami pendangkalan.
Bagaimana dengan harga TBS? Diungkapkan Trias, harga TBS di daerah perairan jauh berbeda dengan harga TRBS di daerah daratan. Di perairan, harga TBS hanya berkisar Rp 600 per kilogramnya. Sedangkan harga TBS di daerah daratan jauh lebih  mahal, bahkan dua kali lipat lebih dari harga tersebut.  Namun, masyarakat perairan masih dapat menikmati keuntungan walaupun dengan harga yang relatif rendah.
Terpisah, Bupati Banyuasin H Amiruddin Inoed mengungkapkan, pihaknya mengimbau kepada para petani padi di areal pasang surut untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pasang surut kepada komoditi selain padi. Pasalnya, pemerintah sudah menganggarkan pembiayaan yang tidak sedikit untuk pembangunan areal persawahan pasang surut tersebut, baik pada saat awal pelaksanaan transmigrasi maupun saat saat pemeliharaan yang sekarang sedang dilaksanakan. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: