Pengalihan Proyek Dilakukan Sepihak

RADAR PALEMBANG, BANYUASIN – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuasin melalui Bupati H Amiruddin Inoed melarang keras peralihan objek proyek yang telah diperdakan tanpa seizin pemerintah dan DPRD selaku regulator. Pasalnya, pengalihan proyek APBD dengan sendirinya sebagai pelanggaran perda yang telah ditetapkan dan pengalihan proyek hanya bisa dilakukan setelah adanya usulan kepada DPRD melalui perubahan perda.


“Proyek-proyek tersebut ‘kan dari dana APBD dan semua itu telah diperdakan. Kalau ada pengalihan proyek secara tiba-tiba itu namanya melanggar perda. Sama sekali tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Semuanya ‘kan ada aturannya, termasuk proyek-proyek yang digarap kontraktor sudah masuk semua dalam perda,” terangnya.
Menurut Buoati, perubahan dan pengalihan objek proyek yang telah diperdakan hanya bisa dilakukan dengan perda tersebut sesuai dengan usulan baik dari pihak eksekutif atau dari masyarakat. Selama perda tersebut tidak diubah, maka kontraktor atau dinas yang bersangkutan telah melanggar perda.  Seluruh proyek APBD yang telah diperdakan harus dikerjakan pembangunannya sesuai dengan perda yang telah ditetapkan oleh DPRD dan pemerintah.
“Tidak ada alasan bagi kontraktor untuk melakukan perubahan atau pengalihan objek proyek. Misalnya dalam perda pembangunan jalan sepanjang 5 Km, lalu dibangun hanya 2 Km, itu namanya melanggar perda. Karena pembanguan tersebut tidak sesuai dengan DIP-nya. Prosesnya, usulan perubahan itu kita sampaikan kepada dewan, lalu dewan membahasnya melalui ABT, kemudian ditetapkan baru bisa dilakukan perubahan fisik atau pengalihan rencana awal pembangunan proyek tersebut,” terangnnya.
Bagaimana jika pengalihan tersebut berdasarkan atas keinginan masyarakat? Dibeberkan Amiruddin, kendati hal tersebut merupakan keinginan masyarakat, aturan tetap tidak bisa dilanggar. Artinya, masyarakat harus tetap mengusulkan rencana pembanguann tersebut kepada pemerintah atau kepada dewan.
Mengenai sanksi, Amiruddin secara tegas menjelaskan, kontraktor yang melakukan pengalihan proyek dan melakukan perubahan dari rencana semula akan mendapatkan teguran keras. Bahkan, proyek yang sedang dikerjakan bisa distop oleh pihak pemerintah selaku kuasa atas pembangunan proyek tersebut. Apalagi, jika pengalihan tersebut sama sekali tidak dikomunikasikan dengan pihak pemerintah. ”Semuanya ‘kan harus sesuai dengan atuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Perubahan bisa dilakuakn dengan melakukan revisi  perda terlebih dahulu. Tanpa diawali revisi perda, tidak ada proyek yang diubah atau dialihkan ke tempat lainnya,” pungkasnya.
Sekedar mengingatkan, beberapa proyek APBD Banyuasin tahun 2008 mengalami perubahan tempat objek pembangunan. Bahkan di antaranya ada yang pindah lintas kecamatan tanpa dilakukan perubahan perda atau revisi perda terlebih dahulu. Padahal, semua proyek APBD telah diperdakan dan ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD bersama dengan eksekutif.

Di antara yang dialihkan tanpa koordinasi dengan Pemkab Banyuasin maupun dengan DPRD Banyuasin adalah pembangunan jalan sepanjang 300 meter di Kecamatan Betung. Seharusnya, jalan tersebut dibangun di Jalan Depati Lahmad, namun tanpa sepengetahuan pihak pemkab dan DPRD, secara sepihak proyek dialihkan ke jalan penghulu Ali Basjir. Pengalihan tersebut tentunya melanggar perda pembangunan jalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu beberapa proyek PDAM di Kabupaten Banyuasin juga mengalami pengalihan pembangunan tanpa dilakukan revisi kontrak dan perdanya. (qen)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: