SBY Panggil Sultan


DPR Dukung Pemerintah Terbitkan Perpu

RADAR PALEMBANG, SULATAN-Rabu besok (8/10), masa jabatan Gubernur Jogjakarta Sri Sultan HB X dan Wakil Gubernur Sri Paku Alam IX berakhir. Namun, kelanjutan kepemimpinan Sultan masih mengambang. Sebab, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keistimewaan Jogjakarta masih menjadi polemik di DPR. Di satu sisi, Jogjakarta adalah daerah istimewa. Itu, antara lain, ditandai dengan gubernur DIJ yang tidak dipilih langsung, melainkan diteruskan oleh keluarga Keraton Jogjakarta.

Tetapi, menurut UUD 45 yang diamandemen, semua gubenur/kepala daerah provinsi dipilih langsung dalam pemilihan kepala daearah (pilkada). Akibatnya, terjadi tarik-menarik terkait kelanjutan kepemimpinan Sultan sebagai gubernur DIJ.

Untuk mencari jalan keluar dari polemik tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini memanggil Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam kapasitas sebagai gubernur DIJ. Menurut Mensesneg Hatta Radjasa, presiden ingin mendengarkan pendapat Sultan tentang RUU Keistimewaan Jogjakarta. Sebab, selama ini yang berkembang di masyarakat seolah-olah ada persoalan antara pemerintah pusat dan Provinsi DIJ tentang RUU tersebut. ”Karena itulah, presiden memanggil Sultan ke istana,” kata Hatta di kantornya, Senin (6/10).

SBY juga akan mengeluarkan keppres baru tentang perpanjangan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ. Sultan HB X dan Paku Alam IX diangkat berdasar Keputusan Presiden No 179/M/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. ”Presiden merasa perlu memperpanjang masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ,” jelas Hatta.

Hanya, Hatta belum memastikan, apakah keppres tersebut akan langsung diberikan kepada Sultan hari ini atau tidak. Yang pasti, lanjut dia, draf keppres itu sudah disiapkan dan telah berada di tangan presiden. ”Dalam draf itu, jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ diperpanjang tiga tahun,” imbuhnya.

Terkait hal itu, Ketua DPR Agung Laksono mendukung langkah pemerintah yang akan menerbitkan produk hukum baru untuk memperpanjang masa jabatan Sultan dan Paku Alam. ”Jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan di Jogja sampai tidak ada gubernurnya,” kata Agung di gedung DPR kemarin.

Kali ini, sifatnya memang sebatas memperpanjang masa jabatan Sultan dan Paku Alam, bukan menetapkan kembali. Sebab, DPR dan pemerintah tengah merumuskan RUU Keistimewaan Provinsi DIJ yang baru.

Menyangkut mekanisme penentuan gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta, pemerintah mengusulkan agar dilakukan pilkada langsung. Usul itu mencoba mendobrak sistem ”istimewa model lama” yang berlaku selama ini. Yakni, Sultan dan Paku Alam otomatis dilantik sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jogja.

Produk hukum apa yang cocok untuk memperpanjang masa jabatan Sultan dan Paku Alam? Agung berpendapat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) lebih pas untuk perpanjangan jabatan tersebut. ”Saya kira, perlu segera ada perpu untuk menyikapi keadaan ini,” jawabnya.

Setelah itu, imbuh dia, baru dipikirkan pembahasan RUU Keistimewaan Provinsi DIJ. Pada prinsipnya, Agung sepandangan dengan usul pemerintah. Menurut dia, nilai-nilai keistimewaan Jogjakarta memang harus tetap dipertahankan. Tapi, itu tidak boleh melanggar atau melabrak UUD 1945 yang mengharuskan kepala daerah dipilih melalui pilkada langsung.

”Jadi, harus dipadu antara pilkada secara demokratis dan pertimbangan dari segi historis,” ujar wakil ketua umum Partai Golkar itu. (tom/pri/mk)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: