Urus DAU Makan Biaya Miliaran

RADAR PALEMBANG, DAU-Penggunaan dana APBD untuk mengurus Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) disinyalir terjadi di hampir semua daerah. Di Pemko Medan, hal itu juga terjadi. Hanya, untuk kasus Pemko Medan sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah masuk dalam paket perkara korupsi yang menjerat Walikota Medan non aktif Abdillah dan Wakilnya, Ramli Lubis.
Dari total kerugian negara perkara penggunaan dana APBD Pemko Medan yang menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencapai Rp 50.588.210.655, sebanyak Rp 3,495 miliar diantaranya diterima orang-orang Jakarta yang punya kewenangan mencairkan DAU dan DAK.


Dalam daftar penerima aliran dana APBD Kota Medan 2002-2006 yang didapat JPNN.Com, terlihat 8 kali pengeluaran untuk mengurus dana yang sebenarnya sudah merupakan haknya Pemko Medan. “Saya yakin di daerah-daerah lain juga terjadi seperti itu. Ini disebabkan KPK tidak mengusut para pelakunya, termasuk para calo pengurus DAU dan DAK itu. Selama calonya masih berkeliaran, kasus seperti ini bakal terus terjadi,” ungkap Koordinator Bidang Hukum Indonesia Corruptions Watch (ICW) Emerson Juntho kepada JPNN.Com, Selasa (7/10).

Emerson mengatakan, uang rakyat yang lenyap akibat permainan pengurusan DAU dan DAK itu jumlahnya sangat besar, mengingat jumlah kabupaten/kota se-Indonesia sekarang ini lebih dari 450. “Kalau satu daerah saja lebih dari Rp 3 miliar, berapa uang rakyat yang dimakan calo DAU dan DAK?” ujarnya.

Dia mendesak KPK melakukan shock teraphy dengan menangkap beberapa calo DAU dan DAK. “Kalau satu saja yang ditangkap, pasti yang lain takut. Jangan hanya kepala daerah saja yang ditangkapi,” imbuh Emerson. Cara lain, KPK mempercepat proses reformasi birokrasi di sejumlah lembaga yang berkaitan dengan pengurusan DAU dan DAK.

Dari data rekapitulasi perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara korupsi di Pemko Medan, terlihat bahwa dana yang dikucurkan untuk mengurus DAU dan DAK untuk setiap tahapnya jumlahnya cukup besar. Antara lain, pada 10 Maret 2003 sebanyak Rp149 juta dan pada 18 Maret 2003 sebesar Rp50 juta untuk mengurus anggaran di Departemen Keuangan (Depkeu).

Tidak hanya oknum pegawai Depkeu, oknum pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) pun ikut-ikutan memakan uang rakyat Medan sebesar Rp 20 juta untuk urusan pencairan DAU. Maklum, BPS punya peran penting mengeluarkan data, misal jumlah penduduk, sebagai salah satu faktor penghitung besaran dana tersebut. Hanya saja, dalam lampiran dakwaan dan tuntutan yang disusun JPU, nama oknum pegawai BPS atau pun Depkeu tidak ditulis.

Uang APBD Kota Medan meluncur lagi ke Jakarta dalam jumlah besar pada 7 Januari 2004 yakni sebesar Rp 1,5 miliar, yang juga untuk mengurus DAU dan DAK. Pada hari yang sama, keluar lagi Rp 701 juta yang disebutkan untuk mengurus anggaran di Jakarta. Hal yang sama terjadi lagi pada 6 Januari dan 10 Januari 2005, yang besarnya masing-masing Rp200 juta dan Rp100 juta. (sam/JPNN)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: