Pemerintah Terlalu Reaktif Soal Krisis Global

ERWIN AKSA

ERWIN AKSA

Krisis pasar keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS)dan telah merembet ke negara maju dan berkembang lainnya membuat pemerintah RI kalang kabut.  Kalangan dunia usaha menilai, pemerintah terlalu reaktif. Berikut Pandangan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa.

Sesalkan Kebijakan Bunga Tinggi, Siap Jika Harus PHK

Akankah krisis ekonomi 1997/1998 terulang? Gejalanya ke arah sana. Kurs rupiah terus melemah dan harga saham tak sekadar jatuh tapi runtuh. Bagaimana sikap dan antisipasi para pengusaha? Berikut petikan wawancara dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa kemarin:

Bagaimana Hipmi melihat krisis finansial global saat ini?
Menurut saya itu krisis finansial ini sudah dalam kategori sangat luar biasa. Bayangkan beberapa lembaga keuangan besar seperti Lehman Brothers, AIG, mengalami kebangkrutan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ada apa ini? Beberapa sudah di-take over. Meski begitu kita menilai gejolak ekonomi di Amerika Serikat belum terasa di Indonesia. Setidaknya hingga akhir tahun.

Apakah pemerintah kelihatan terlalu ketakutan menghadapi gejolak krisis finansial AS itu?
Saya pikir memang begitu. Kita melihat pemerintah terlalu reaktif menghadapi krisis finansial di Amerika Serikat itu. Yang kita sesalkan Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate di tengah kondisi seperti ini. BI rate naik 25 basis poin, sementara negara lain seperti Australia justru menurunkan hingga 100 basis poin utnuk menggerakkan sektor riil. Padahal semua orang tahu, kenaikan BI rate itu akan membebani pengusaha.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak ini?
Biasa-biasa sajalah seperti tidak ada apa-apa. Tetapi tetap sikapi segala perubahan dengan sebaik mungkin sehingga keputusan pemerintah tetap baik bagi semuanya termasuk pengusaha. Kalau memang sejak awal pemerintah ingin fokus menggerakkan sektor riil ya sudah fokus aja. Yang lain nanti dulu. Yang pasti kita menilai pemerintah terlalu reaktif dalam menghadapi masalah ini.

Bagaimana sikap Hipmi menghadapi situasi yang tidak kondusif seperti ini, apakah akan ada efisiensi?
Pasti kita akan melakukan efisiensi kalau situasinya seperti ini. Bisa jadi itu kita lakukan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu sudah menjadi konsekuensi kalau daya saing produk kita terus berkurang sementara biaya produksi meningkat. Belum lagi kita terserang produk-produk yang dialihkan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Ini yang harus diantisipasi.

Bagaimana cara untuk mengamankan produk dalam negeri dari serangan produk asing?
Bea Cukai harus bekerja ekstra keras untuk mencegah hal itu terjadi (masuknya produk asing secara ilegal). Memang kecenderuangannya akan ada peningkatan karena mereka pasti pasar yang potensial selain Amerika dan Indonesia merupakan pasar yang potensial karena penduduknya besar. Tapi pemerintah bisa juga menaikkan tarif impor terhadap produk-produk tertentu supaya tidak banyak yang masuk. Produk tekstil dan sepatu yang saya pikir paling banyak mendapat tekanan.

Sampai kapan situasi seperti ini akan berlangsung?
Dampak buruk krisis finansial Amerika Serikat ini bisa saja dipercepat (selesainya, Red) asal pemerintah tidak panik. Langkah-langkah antisipasi sedang dilakukan dan dikaji. Yang penting bagaiamana menjaga agar produk dalam negeri mampu berkompetisi dengan produk impor. Kalau perlu beri insentif untuk mengurangi efek suku bunga tinggi. Buat saja Inpres, Perpres atau apa sajalah untuk memberikan dorongan bagi pengusaha.

Apakah perlu ada proteksi terhadap industri dalam negeri supaya tidak terimbas krisis ini?
Tentu saja perlu karena produk kita daya saingnya masih lemah. Apalagi  menghadapi produk  Tiongkok yang murah karena mendapat subsidi bunga kredit perbankan untuk perusahaan yang produknya diekspor. Kita juga minta supaya penyerapan dana APBN juga dipercepat untuk menggerakkan sektor riil. Saat ini penyerapan APBN masih sangat rendah.

Alasannya banyak instansi pemerintah takut menggelar tender karena ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?
Itu yang harus diubah paradigmanya. Justru KPK, kepolisian harus dilibatkan supaya dengan paradigma yang sama yaitu untuk meningkatkan pembangunan. Kalau tender berjalan dengan baik maka penyerapan APBN akan optimal. Ini memang masih perlu disatukan bahasanya antara KPK, polisi dan aparat pemerintah agar tidak takut menyelenggarakan tender. (wir/fan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: