Pilkades Penuguan Berbau Money Politics

RADAR PALEMBANG, BANYUASIN – Kisruh politik tingkat desa pada pemilihan kepala desa (pilkades) kembali terjadi di Kabupaten Banyuasin. Warga  Desa Penuguan, Kecamatan Pulau Rimau , protes atas hasil pilkades di daerah tersebut. Warga menilai, pilkades yang baru selesai dilakukan tersebut banyak terjadi penyimpangan dan dinilai cacat hukum. Bahkan, masyarakat setempat menolak hasil pilkades yang memenangkan calon terpilih  Kusnan Basri.


Masyarakat setempat menilai saat jelang pilkades banyak terjadi kejanggalan. Salah satunya, warga setempat mensinyalir kemenangan Kusnan Basri tersebut sarat dengan money politics.
Akibatnya, proses pilkades yang seharusnya dapat berlangsung secara demokrasi sesuai dengan hati nurani rakyat pun tidak dirasakan oleh warga setempat. Proses pemilihan kades yang dinilai banyak manipulasi tersebut pun dilaporkan oleh warga kepada LSM-SOMASI untuk segera meninjau ulang hasil pilkades.
Ketua LSM-SOMASI Sumsel, Nuri, mengatakan surat pengaduan yang diajukan oleh warga tersebut akan terus dilakukan pengusutan terhadap oknum yang terlibat. Jika memang ada unsur pidananya dalam pelaksanaan pilkades tersebut, siapapun yang terlibat akan diseret hingga ke meja hijau.
“Polemik ini muncul karena para calon kades lain yang mencurigai adanya perolehan suara calon terpilih Kusnan Basri tersebut. Para calon yang tidak puas dari hasil kerja pilkades ini, seperti calon Kades Harkani, H Andi Anwar, dan Ramli. Maka semua kecurangan yang dilakukan oleh kelompok kades terpilih ini bisa dibuktikan sesuai dengan pernyataan warga secara tertulis diatas materai yang ditujukan kepada Wabup dan Ketua DPRD Banyuasin agar hasil pemilihan kades tersebut ditinjau kembali. Apalagi Pernyataan tertulis tersebut ditandatangani warga yang diketahui oleh Nur Haya N dan disaksikan antara lain Hermanto, Asnawi dan Dedy Senan,” jelas Nuri.
Dilanjutkan Nuri, salah satu yang memberatakan terpilihanya Kusnan Basri tersebut selain karena banyak kecurangan, warga juga menilai yang bersangkutan tidak layak lagi memipmin desa tersebut. Pasalnya, pada saat menjadi kepala desa beberapa waktu lalu, yang bersangkutan banyak menuai permasalahan. Baik menyangkut tentang pendanaan desa maupun hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan warga. ”Mereka melayangkan surat ke Pemkab Banyuasin dan DPRD Banyuasin. Kalau juga tidak ditindaklanjuti, mereka mengancam akan menghambat roda pemerintahan Desa Penuguan, karena dinilai cacat hukum,” tegasnya. (qen)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: