Sengketa Lahan, Pemkab Inginkan GBS Ukur Ulang

RADAR PALEMBANG, MUARA ENIM – Sesuai surat pemberitahuan Forum Masyarakat Peduli Rakyat (FMPR) kepada Bupati Muara Enim, mengenai kepemilikan lahan kebun plasma sawit milik PT Golden Blosom Sumatera (PT. GBS) diperkirakan warga Abab yang tidak mendapatkannya akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran tanggal 18 Oktober nanti.

Oleh karenanya, pihak Pemkab Muara Enim sebagai pihak fasilitator meminta PT GBS untuk memberikan solusi yang terbaik sebelum terjadi tindakan demonstrasi tersebut.

“Memang seyogyanya harus tersedia 32 ribu hektar kebun plasma untuk 16 ribu warga Abab, dikarenakan sekarang PT GBS hanya mengelola sebanyak 14 ribu hektar lahan plasma dan inti, serta baru akan melakukan eksplorasi kembali terhadap izin lahan yang dulunya diberikan kepada PT. Imogiri seluas 2900 hektar. Kiranya perlu kita carikan solusinya karena warga Abab yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Rakyat Abab ini mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dengan memblokir jalan-jalan dan menduduki aset PT GBS sendiri,” ungkap Bupati Muara Enim Kalamudin Djinab saat menggelar rapat dengan pimpinan PT GBS bersama unsur muspida di ruang bupati, kemarin.

Kalamudin didampingi Kadis Perkebunan Kabupaten Muara Enim Maryana menyarankan kepada PT. GBS untuk melakukan pengukuran ulang terhdap lahan yang ada. Sementara bagi masyarakat yang telah mendapatkan plasma agar tidak lagi memperjualbelikan lahan kebun sawitnya kepada orang lain sebelum kebun sawitnya berproduksi.

“Saran saya perlu kita ukur ulang kembali lahan yang ada, demo boleh, tapi jangan merusak karena merusak itu pidana. PT GBS siap mengeksplorasi lahan seluas 2900 itu untuk plasma, diharapkan ini bisa menyerap kekurangan dari petani plasma untuk Desa Pangabuan, Betung, dan Tanjung Kurung. Sementara tuntutan warga Desa Betung Barat, Betung Timur, dan Karang Agung yang tidak teralokasi  kita sarankan diberi sekitar 300 hektar  per desanya bagi masyarakat penerima zakat (tak mampu, red), sekarang kan baru sekitar 60 hektar yang diperuntukkan bagi kas desa masing-masing seluas 20 hektar,” tegasnya.

PT GBS sendiri melalui Kabag Umumnya Gunardi didampingi Ibnu Afan Kabag Humas PT GBS mengatakan perusahaan saat ini telah mengeksplorasi lahan seluas 16 ribu hektar di Desa Prambatan dan Tanjung Kurung, sementara izin baru seluas 2.900 hektar yang berlokasi dekat dengan Desa Pengabuan untuk plasma diperkirakan hanya mampu menanami seluas 678 hektar ditambah 125 kapling tanah dikarenakan terdiri banyak rawa-rawa.Sedangkan alokasi plasma saat ini baru akan dialokasikan sebanyak 250 hektar untuk Desa Perambatan dan Desa Tanjung Kurung. Sebab, warga kedua desa ini mendesak lagi kepada Tim P3K setempat, maka perusahaan kembali menambah lahan plasma untuk warga tersebut.

“Mereka mendesak kembali untuk meminta lahan plasma karena katanya desa yang jauh dari lokasi akan mendapatkan plasma sementara desa mereka yang benar-benar berada di lokasi belum mendapatkan tambahan lahan plasma itu. Kita hanya berpatokan pada domisili sesuai izin lokasi, tetapi perjanjian dan peraturan yang ada tetap komitmen akan kami dukung,“ jelasnya. (yan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: