Sistem Modernisasi Tingkatkan Penerimaan Pajak

RADAR PALEMBANG, PAJAK-Metoda modernisasi yang diterapkan kantor pajak di Palembang khususnya KPP Madya sejak lebih dari setahun terakhir, dapat memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak. Pendapatan sampai akhir September 2008 meningkat 69,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.


Kantor pelayanan pajak madya Palembang yang melayani wajib pajak badan beromzet besar, merupakan salah satu kantor pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dalam memberikan pelayanan kepada satiap wajib pajak. Pelayanan diberikan secara personal dan tuntas dengan konsep one stop service atas setiap permasalahan atau permohonan perpajakan yang diajukan wajib pajak.
Indikator keberhasilan penghimpunan penerimaan pajak itu terlihat dari hasil pencapaian penerimaan pajak. Rencana penerimaan pajak selama tahun 2008 dipatok sebesar Rp 1,863 triliun. Adapun rencana penerimaan pajak hingga 30 September Rp 1,203 triliun.
Sementara realisasi penerimaan pajak neto hingga 30 September mencapai Rp 1,493 triliun atau 124,14 persen dari target penerimaan yang ditetapkan. Posisi ini telah mencapai 80,17 persen dibandingkan rencana tahun 2008.
Realisasi penerimaan pajak selama sembilan bulan pada tahun 2007 sebesar Rp 880,597 miliar. Sedangkan realisasi penerimaan pajak 2008 sampai dengan 30 September 2008 sebesar Rp 1,493 triliun. Jadi kalau dihitung-hitung terjadi pertumbuhan 69,61 persen dengan jumlah wajib pajak 1000 WP.
Penerimaan bruto tahun ini diperoleh daripajak penghasilan (PPh) Rp 899,24 miliar (59,29 persen), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Rp 524,94 miliar atau 34,61 persen dan pajak lainnya Rp 92,35 miliar atau 6,10 persen.
”Kalau dilihat pertumbuhan 69,61 persen yang terjadi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, jauh melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya di kisaran 6 persen. Bila dibandingkan pertumbuhan alami juga jauh lebih besar, maksimal secara alami pertumbuhan hanya sebesar 13,2 persen,” ujar mantan Kepala KPP Madya Palembang Liberti Pandiangan, kemarin.
Mengenai nilai tunggakan yang terjadi di KPP Madya, sampai posisi 30 September 2008 angkanya tercatat Rp 111,3 miliar, dengan pencairan sebesar Rp 61,7 miliar. Atas tunggakan ini WP diberikan kesempatan selama satu bulan jatuh tempo untuk melakukan pelunasan.
Libertin menjelaskan, selanjutnya penerimaan pajak masih bisa ditingkatkan akibat perkembangan bisnis di provinsi ini berkembang cukup pesat. Penerimaan yang bisa ditingkatkan mendatang yakni sektor retailer distribusi perdagangan, perkebunan kelapa sawit serta perkebunan karet.
’’Tapi sepertinya, tahun depan penerimaan bakal sedikit tergerus dengan diberlakukannya UU pajak penghasilan. Wajib pajak yang kami kelola merupakan WP badan. Persentase kewajiban PPh bagi mereka diturunkan dua persen menjadi 28 persen, dan 2010 nanti diturunkan lagi jadi 25 persen,’’ jelas Liberti.
Sementara itu, melalui keputusan Menkeu No 649/KM.1/UP.11/2008 tentang mutasi para pejabat eselon II dilingkungan Depkeu yang dikeluarkan tanggal 16 September 2008, Liberti Pandiangan yang semula menjabat Kepala KPP Madya Palembang digantikan posisinya oleh Drs Anggrah Warsono Mcom. Sedangkan Liberti Pandiangan diangkat sebagai Kepala SubditKepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan di Kantor Pusat DJP Jakarta. Sebelumnya Anggrah Warsono menjabat sebagai kepala KPP penanaman modal asing satu di Jakarta.(ade)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: