Indonesia Butuh Perbaikan Iklim dan Insentif

Sektor Riil Masih Stabil

RADAR PALEMBANG, KRISI GLOBAL-Di tengah pasar finansial yang bergejolak, ternyata ada sektor riil yang belum terkena dampak. Setidaknya, tiga hingga enam bulan ke depan beberapa sektor yang diprediksi masih bisa bertahan. Syaratnya, situasi pasar dalam negeri harus tetap kondusif serta ditunjang pemberian stimulus kepada dunia usaha.

Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G. Ismy menyatakan, krisis di AS berpengaruh kecil bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Meski termasuk menggantungkan pasar AS, industri TPT mampu mencatatkan pertumbuhan ekspor ke AS pada Januari-Juni 2008.

”Ekspor TPT Indonesia meningkat tipis 0,75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi USD 2,14 miliar, sedangkan volumenya naik 0,9 persen,” jelas Ernovian di Jakarta, Kamis (9/10). Meski target ekspor TPT tahun ini terkoreksi dari 10 persen menjadi 7 persen, secara umum ekspor TPT masih aman.

Yang terpenting, lanjut dia, pemerintah harus melakukan perbaikan total terhadap iklim usaha. Misalnya, menurunkan PPh badan usaha dari 30 persen menjadi 25 persen seperti Singapura. ”Kalau Obama terpilih sebagai presiden AS, saya pikir kepercayaan masyarakat Amerika akan pulih dan lambat laun ekonominya bergerak kembali,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Sutan P. Siregar menuturkan, perusahaan-perusahaan sepatu mayoritas masih terikat kontrak pembelian dari berbagai negara hingga Maret 2009. ”Tapi, memang ada sebagian perusahaan di Jawa Barat yang dikontrak dari Amerika. Itu mungkin yang terganggu,” jelasnya.

Namun, secara keseluruhan, dia yakin industri sepatu tetap eksis hingga kuartal pertama 2009. Apalagi, beberapa perusahaan sepatu besar kelas dunia mulai merelokasi pesanan sepatunya dari Vietnam ke Indonesia, seperti Spalding dan lainnya. Yang membuat sedikit khawatir adalah kondisi setelah Maret 2009. ”Apakah kontrak-kontrak tahunan itu diperpanjang atau tidak, itu yang harus diantisipasi,” tegasnya.

Yang juga menjadi kendala adalah pembelian bahan baku yang masih menggunakan kurs Rp 9.100 per dolar AS. Kontrak pembelian bahan baku impor tersebut dilakukan pada Maret 2008 yang berarti akan di-review Maret 2009. ”Jika kurs rupiah terus melemah, kami khawatir margin yang didapat semakin kecil. Tapi, intinya, kami ingin pemerintah tetap menjaga kondisi dalam negeri agar iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya.

Tercekik Kenaikan Bunga

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Wiwie Kurnia menilai, tren kenaikan suku bunga sudah memengaruhi industri pembiayaan di Indonesia. Menurut dia, kenaikan BI rate membuat semua lembaga pembiayaan menyesuaikan suku bunga. ”Baik itu pembiayaan untuk alat berat, sepeda motor, maupun mobil,” katanya.

Meski begitu, dia masih melihat optimisme di industri pembiayaan. Syaratnya, tidak terjadi pengetatan likuiditas perbankan. Karena itu, Wiwie menyesalkan keputusan bank sentral yang menaikkan BI rate menjadi 9,5 persen. Akibat kenaikan itu plus pengetatan likuiditas perbankan, dia memperkirakan omzet pembiayaan bisa turun 15-20 persen setiap bulan. ”Tapi, sampai sekarang belum ada penurunan signifikan. Per bulan rata-rata Rp 10 triliun-Rp 15 triliun,” ucapnya.

Di industri properti, Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Djoko Slamet Utomo mengungkapkan, pihaknya justru berharap mendapat limpahan dari gonjang-ganjing industri keuangan. Pihaknya yakin properti tetap menjadi aset investasi yang menarik ketika sektor finansial runtuh. ”Ini kan ada barangnya. Asal ada uang, beli saja. Tidak akan hilang kok,” tegasnya.

Mengenai dampak krisis AS terhadap pembangunan proyek-proyek properti, Djoko menilai hingga kini masih mudah mendapatkan pinjaman. Menurut dia, struktur pembiayaan properti sekarang berbeda dari 1998-an. Saat itu, pengembang memang banyak melakukan pinjaman ke bank untuk membangun properti.

Namun, saat ini pengembang lebih banyak mengandalkan equity (modal) daripada loan (pinjaman). ”Kalau dulu banyak pinjam uang, sekarang mending kerja sama. Lahannya milik orang lain, lantas kita yang bangun. Itu nanti ada sharing-nya. Tapi, untuk proyek besar masih pakai loan,” jelasnya.

Pendapat berbeda diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia Ambar Tjahjono. Dia menyebutkan, krisis keuangan global membuat pasar ekspor kerajinan dan mebel ke AS turun 30 persen. Untuk pasar Eropa, dia memperkirakan penurunan 10 persen. ”Semua terkena imbas,” tegasnya.

Nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke AS mencapai USD 700 juta dan USD 200 juta. Sedangkan total ekspor mebel Indonesia ke pasar dunia USD 2 miliar dan kerajinan USD 600 juta. Untuk meminimalkan dampak penurunan ekspor, pihaknya terus melakukan diversifikasi pasar. Di antaranya ke Rusia, Timur Tengah, dan Tiongkok. ”Biar bisa survive, kami berharap pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang,” lanjutnya.

Begitu pula di industri elektronik. Ketua Umum Gabungan Elektronik (Gabel) Rahmat Gobel memperkirakan, nilai ekspor produk elektronik turun 5-10 persen tahun ini dan tahun depan. ”Sejak 2006, ekspor produk elektronik Indonesia menurun 10 persen per tahun. Dampak krisis di AS semakin menurunkan ekspor produk elektronik kita,” ungkapnya.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pengastu tetap optimistis target pertumbuhan ekspor 2008 sebesar 12,5 persen akan tercapai. Namun, memperkirakan ekspor 2009 akan terkoreksi. Untuk itu, pihaknya siap memberikan insentif kepada eksporter untuk meningkatkan kegiatannya. Insentif itu berupa pelaksanaan janji-janji pemerintah kepada pengusaha. ”Pokoknya yang belum terlaksana segera direalisasikan,” tukasnya.

Beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah selama ini, antara lain mengurangi ekonomi biaya tinggi yang meliputi penurunan biaya dan waktu untuk transaksi bisnis melalui transaksi satu pintu. Lalu penurunan biaya Terminal Handling Cost di pelabuhan, perbaikan infrastruktur untuk menekan aspek macet di jalan dan pelabuhan, serta cetak biru sistem logistik. ”Untuk melindungi pasar lokal dari barang luar, baik yang legal maupun ilegal, kita berencana merealisasikan pelayanan terpadu, insentif fiskal, dan non-fiskal,” tegasnya.

Selain itu, Depdag juga akan membuat program fasilitas usaha kecil dan menengah, mengamankan dan menstimulasi pasar dalam negeri, serta memberi jalan kepada pengusaha untuk mendapat kemudahan kredit perbankan. Pemerintah juga akan meningkatkan belanja dalam negeri, terutama belanja pemerintah Rp 76 triliun untuk belanja barang dan Rp 90,7 triliun untuk belanja modal. Mari juga berjanji memperketat pengawasan barang beredar dan jasa di pasar domestik. ”Dengan begitu, pasar Indonesia tidak kebanjiran produk luar,” jelasnya. (wir/oki/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: