KPUD Banyuasin Dinilai tak Netral

RADAR PALEMBANG, BANYUASIN – Partai Persatuan Nahdatul Umat Indonesia (PPNUI) kubu Rufinsi, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral. Pasalnya, KPU Banyuasin sama sekali tidak menjalankan hasil kesepakatan dari pertemuan yang merupakan islah antara kedua kubu.

yakni PPNUI kubu Taruman Pasa dan Kubu Rufinsi beberapa waktu lalu di Hotel Clasie Palembang. Padahal, seharusnya KPU konsisten untuk melaksanakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, bukannya menganulir hasil kesepakatan secara sepihak.
“Pertemuan kami pada waktu itu yang disaksikan Ketua DPW PPNUI Sumsel Syamsul Wijaya dan dua anggota KPUD Banyuasin, H Fathul Rozik Zen dan Imam Supeno, merupakan bentuk islah antara kami dengan Taruman Pasa. Pada waktu itu sudah ada kesepakatan dengan salah satu poinnya adalah penggabungan pencalegan. Namun, kenyataannya hal tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh pihak KPU. Dalam hal ini, KPU Banyuasin sama sekali tidak netral dan telah berpihak, serta tidak melihat aturan partai. Kalau dari KPU kembali menuntut kami untuk islah, lalu islah yang bagaimana lagi, ‘kan sudah dilakukan islah,” terang Ketua DPC PPNUI Banyuasin Rufinsi kemarin.
Lebih lanjut dijelaskan Rufinsi, indikasi ketidaknetralan dari KPU adalah adanya upaya KPU untuk memenangkan PPNUI kubu Taruman Pasa. Dengan dalil mereka telah melakukan verifikasi ke Pusat atau DPP PPNUI. Namun, lanjut, Rufinsi, saat KPU sewan ke DPP PPNUI, KPU hanya menemui salah satu pihak, yaitu pihak yang pro kepada Taruman Pasa, tidak menemui dua belah pihak. Sehingga, pertimbangan dan keputusan KPU menjadi berat sebelah.
“Maka dari itu kami minta KPU agar melakukan verifikasi secara tuntas jangan verifikasi secara sepihak. Sebab di Dephumkam menyebutkan Sukron sebagai Ketua DPP, namun KPU menemui versi Taruman Pasa, menemui Pjs yang mengurusi pencalegan. Selaku penyelenggaran harus dituntaskan, mestinya diselesaikan di tingkat DPW tidak harus hingga ke DPP, kalau memang mereka netral,” jelas Rupinsi didamping Sekjen DPC PPNUI Banyuasin, Ertawati.
Sementara itu Ketua DPW PPNUI Sumsel Syamsul Wijaya juga menandaskan, apa yang telah dilakukan oleh KPU Banyuasin sama sekali tidak mencerminkan netralitas KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu yang independen. Karena hasil  verifikasi di Dephumkam kubu Taruman tidak terdaftar melainkan nama Rupinsi dan Ertawati.  “Seharusnya KPU juga membaca aturan partai, tidak mengambil keputusan sepihak seperti itu. Itu ‘kan namanya berpihak kepada salah satu kubu. yang mengambil keputusan di DPC adalah setingkat lebih tinggi dari DPC dalam hal ini DPW. Dengan tidak adanya itikad  baik dari Taruman dan dengan segala permasalahan yang melibatkannya, DPW PPNUI Sumsel tertanggal 29 September memberhentikan Taruman Pasa dari keanggotaan partai. SK pemberhentian tersebut bernomor  165/DPW.PPNUI/XI/2008,” terangnnya. (qen)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: