Mahasiswa Serukan Kontrak Politik

RADAR PALEMBANG, KONTRAK- Mahasiswa Universitas Sriwijaya asal Lahat yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Lahat (Ikamala)  menyerukan kepada masyarakat Kabupaten Lahat untuk mengadakan kontrak politik terhadap ketujuh pasang Cabup-Cawabup yang akan bertarung pada Pilkada Lahat 30 Oktober mendatang.


Seruang itu disampaikan disela-sela menggelar aksinya kemarin, Mahasiswa mulai beregerak di seputaran Jalan Mayor Ruslan dan melakukan long march dengan menempuh rute dari Simpang Kodim Lama berakhir di Simpang Empat Pasar Lematang, kemarin.
Dengan mengendarai kendaraan, mahasiwa membawa poster  yang bertuliskan seruan-seruan berupa Pilkada damai. Aksi tersebut digelar Ikamala dengan menyebarkan selebaran berupa sepuluh perjanjian politik kepada masyarakat yang sedang melakukan aktifitas perdagangan.
Menurut Koordinator Lapangan Febri, selama ini masyarakat sudah banyak yang tertipu dengan janji-janji palsu diucapkan para kontestan pada saat kampanye. Sehingga, dengan membuat kontrak politik maka masyarakat akan sangat mudah dalam menagih janji yang pernah diikrarkan, sebab janji secara lisan tidak dapat dipegang, sedangkan janji yang dibuat secara tertulis tidak hanya dapat ditagih, melainkan dapat dijadikan alat untuk menekan kontestan tersebut.
“Oleh karena itu, kontrak politik adalah sebuah keharusan bagi Cabup-Cawabup saat ini, sebab kita menghendaki perubahan yang lebih baik lagi maka kita harus mengawal jalannya Pilkada dan membuat alat kontrol terhadap pasangan yang terpilih nanti,” terang Febri.
Adapun sepuluh kontrak politik yang diinginkan itu antara lain, realisasi pendidikan terjangkau dan berkualitas serta kepastian anggaran pendidikan 20 persen dari APBD, berantas kriminalitas dan premanisme serta tegakkan supremasi hukum sebagai bentuk pemerintahan yang berkeadilan, revitalisasi budaya asli daerah, tingkatkan lapangan pekerjaan dan naikkan standar UMT.
Selanjutnya, perbaikan sistem tata kota dan optimalkan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan rakyat, berantas KKN di seluruh aspek birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, wujudkan Lahat yang religius dan berwibawa, jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu dan gratis untuk masyarakat tidak mampu, seandainya dalam waktu dua tahun tidak terjadi realisasi sesuai kontrak politik maka kandidat Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih siap mundur dari jabatannya. (cr01)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: