BI Siapkan Likuiditas Darurat

Aset Properti Bisa Menjadi Jaminan

RADAR PALEMBANG, KRISIS-Berbagai langkah terus diambil pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis finansial global. Kini pemerintah segera mengubah UU Bank Indonesia (BI) melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Aturan darurat ini melengkapi perpu lain yang segera diajukan. Yakni revisi UU Lembaga Penjamin Simpanan dan Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
Perubahan utama dalam Perpu Amandemen UU BI menyangkut kondisi yang memungkinkan bank sentral memberikan suntikan likuiditas kepada perbankan secara lebih longgar. Relaksasi menyangkut agunan yang menjadi jaminan bank, dari semula menggunakan aset berkualitas yang mudah dicairkan menjadi bisa dengan aset berkualitas lainnya.
Contoh aset berkualitas mudah dicairkan adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Setelah perpu terbit, suntikan likuiditas darurat bisa dilakukan dengan agunan lainnya asalkan masih berkategori berkualitas.
Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom mengatakan, kebijakan tersebut merupakan hal yang normal dan biasa dilakukan di negara maju. ”Karena itu, BI mempersiapkan perpu untuk menghadapi situasi yang diperlukan,” kata Miranda di Kantor Depkeu, kemarin (10/10).
Dalam situasi normal, tambah Miranda, perbankan selalu memiliki aset berkualitas yang mudah dicairkan. Namun, saat terjadi pengetatan likuiditas, bank bisa kesulitan memiliki aset tersebut. ”Tapi, mereka masih memiliki aset berkualitas dalam bentuk lainnya,” ujarnya. Upaya itu masih sesuai dengan aturan di UU BI yang berlaku.
”Cuma, dulunya bentuk paper yang bisa diterima seperti SUN dan SBI. Sekarang bisa diperluas dalam bentuk aset berkualitas tinggi lainnya meskipun tidak terlalu likuid atau tidak mudah dicairkan,” katanya. Menurut Miranda, aturan dalam UU BI yang berlaku saat ini terlalu ketat dan dibuat hanya untuk kondisi normal. ”Itu tidak dapat dipakai untuk keadaan perbankan saat krisis,” lanjutnya.
Kriteria agunan yang lebih rinci akan dijelaskan dalam aturan turunan. Miranda menyebut sejumlah contoh. ”Kalau bank punya aset, misalnya gedung yang berkualitas, dengan letak dan harga jelas, kepemilikannya juga jelas, itu bisa diterima sebagai agunan,” ujarnya.
Miranda menegaskan, dukungan likuiditas itu berbeda dengan dana talangan (bailout). ”Bukan bailout. Tapi liquidity support. Itu adalah saat perbankan mengalami kesulitan likuiditas,” katanya. Menurut Miranda, ketiga perpu yang terkait dengan penanganan krisis segera diterbitkan dalam beberapa hari ke depan.
Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Dradjad Hari Wibowo mengatakan, kriteria aset berkualitas lainnya bisa menimbulkan penyelewengan dalam valuasi dan rating. Ini seperti yang terjadi di AS. Di negara itu aset dengan rating triple A bisa ambruk karena peringkatnya palsu.
”Dalam kasus BLBI dulu, negara banyak dirugikan karena masalah valuasi dan rating ini. Jadi, sistem valuasi dan rating yang kredibel harus dibangun dulu. Jika tidak, hal ini bisa menjadi sumber korupsi,” ujarnya.
Yang lebih berbahaya adalah jaminan aset yang berupa gedung. Sebab, nilai gedung, tanah, dan properti lain sangat rawan digelembungkan. ”Waktu zaman BLBI dulu, bank-bank me-mark up nilai aset-aset tersebut secara gila-gilaan,” kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut.
Anggota lain Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Harry Azhar Azis  mengatakan, penyampaian perpu mengesankan situasi saat ini berada dalam kondisi benar-benar darurat. ”Sebab, perpu itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi darurat,” kata legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati kemarin telah mengonsultasikan perpu kepada Ketua DPR Agung Laksono. Menurut Menkeu, parlemen telah memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah mengenai kondisi ekonomi saat ini. ”DPR pada prinsipnya memahami dan menyetujui adanya suasana yang berbeda. Karena itu, kita memfinalkan tindakan-tindakan ini dengan berkonsultasi terus dengan dewan,” kata Sri Mulyani.
Perpu tentang amandemen UU LPS akan meningkatkan penjaminan simpanan di bank yang besarnya kini maksimal Rp100 juta. Sedangkan Perpu JPSK berisi protokol manajemen krisis. Menkeu melanjutkan, konsultasi dengan DPR juga menyangkut hal-hal yang mungkin dilakukan pemerintah bersama BI untuk menghadapi situasi saat ini.
”Tadi sudah dikonsultasikan dengan DPR, hal-hal yang memungkinkan pemerintah bersama BI melakukan tindakan supaya bisa mencegah krisis. Kalau seandainya terjadi suatu persepsi yang makin negatif dari luar negeri,” imbuh Sri Mulyani.
Setelah rakor di Depkeu, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan, sebagai pengacara negara, jaksa agung akan senantiasa memberikan pendapat hukum. ”Selain itu, penindakan juga sejalan dengan kepastian hukum,” kata Hendarman.

SBY Minta Investor Tenang

Terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali meminta pasar tetap tenang meski Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menunda pembukaan perdagangan efek Jumat, kemarin. Presiden meyakinkan pasar bahwa penutupan itu tidak berkaitan dengan kondisi perekonomian domestik.
”Kita harus tetap tenang dan berpikir jernih. Jangan mengambil tindakan yang tidak tepat karena rumor. Jangan sampai krisis global ini justru mengancam perekonomian Indonesia,” ujar Presiden SBY ketika meresmikan Masjid Bani Umar di Bintaro, Tangerang, Banten, kemarin.
Presiden meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan lima langkah penyelamatan ekonomi. Terutama menggerakkan sektor riil, menambah likuiditas di pasar, menjaga stabilitas fiskal-moneter, serta memenuhi kebutuhan rakyat. SBY juga meminta korporasi menjaga kemandirian ekonomi dengan mengutamakan pendanaan dalam negeri.
Perusahaan negara juga diperintahkan tidak memperburuk kondisi dengan melakukan spekulasi di pasar uang dalam negeri. Bank Indonesia (BI) akan memenuhi kebutuhan valas bila perusahaan harus menggunakan valas dalam jumlah besar dalam transaksi ekonomi. ”Kita tidak boleh bergantung kepada perekonomian luar negeri. Kita kembangkan kerja sama global, namun tidak berarti kita bergantung kepada negara lain,” tegasnya.
Dalam keterangan pers setelah salat Jumat, Wapres Jusuf Kalla memastikan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) baru kembali buka pekan depan. Kalla yakin, otoritas bursa memilih waktu yang tepat untuk kembali membuka perdagangan efek. ”Saya yakin pekan depan sudah buka. Kita serahkan kepada otoritas bursa untuk menentukan waktu yang terbaik,” kata Kalla.
Wapres menjelaskan, rencana pembukaan perdagangan pada Jumat dibatalkan karena tekanan dari bursa-bursa regional. Dalam pembukaan kemarin, bursa-bursa global mengalami koreksi tajam karena sentimen negatif perekonomian Amerika Serikat. ”Kita tidak terburu-buru. Untuk apa memaksakan dibuka cepat-cepat kalau investor masih panik,” ungkapnya.
Terkait turunnya nilai tukar rupiah, Wapres yakin bahwa BI mampu mengendalikan nilai tukar sehingga tidak menambah kepanikan masyarakat. ”Posisi tupiah sekarang masih aman,” kata dia.
Kalla kemarin juga bertemu dengan Dirut Bulog Mustafa Abubakar. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menanyakan stabilitas stok pangan dalam negeri. Pemerintah tidak menginginkan ada kelangkaan pasokan pangan sehingga memperburuk inflasi dan menimbulkan kepanikan di masyarakat. ”Stok (beras) masih aman,” ujarnya. (sof/noe/ok/JPNNi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: