Hadapi Krisis, Langkah BI Kontradiktif

RADAR PALEMBANG, LANGKAH BI- Fraksi PKS menilai langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia dalam menghadapi situasi krisis keuangan ternyata bersifat ad hoc dan kontradiktif serta tidak konsiten dan tidak kredibel. Kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin dari 9.25 persen hingga mencapai 9,5 persen justru akan mengeringkan likuiditas di pasar, yang pada gilirannya mengakibatkan mekanisme penyaluran kredit menjadi tersendat.

“Kenaikan BI rate sebenarnya bisa saja membuka keran arus modal masuk sebagai akibat selisih suku bunga antara BI rate dengan tingkat suku bunga internasional, yang artinya terjadi peningkatan likuiditas. Akan tetapi, peningkatan likuiditas semacam ini tentu memberikan resiko yang sangat besar, dimana arus modal ini sangat bersifat spekulatif,” kata Anggota Panitia Anggaran Rama Pratama dari Fraksi PKS DPR RI, Senin (13/10) dalam  Raker Panitia Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI.

Dijelaskan Rama, peningkatan BI rate disanding dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) ternyata tidak mengatasi permasalahan. Memang likuiditas di pasar bisa meningkat karena perbankan akan lebih leluasa menyalurkan kreditnya dengan menurunnya rasio GWM, akan tetapi Bank akan menghadapi pilihan terbatas dalam menyalurkan kredit karena hanya masyarakat yang beresiko tinggi saja yang mau memanfaatkan kredit dengan suku bunga yang tinggi. Sementara masyarakat yang memiliki resiko rendah masih mempunyai alternatif pembiayaan lain.

Lebih lanjut, kebijakan BI juga dinilai kontradiktif dengan kebijakan pemerintah untuk membuy back saham BUMN. Kebijakan buy back ini diharapkan akan mampu mendongkrak indeks harga, akan tetapi kebijakan BI menaikkan BI rate justru akan menurunkan harga-harga saham. “Ini memberikan sinyal yang tidak baik tentang adanya permasalahan koordinasi yang buruk antara otoritas fiskal dan moneter,” tegasnya.

Fraksi PKS memandang bahwa secara umum perubahan asumsi ini memang perlu dilakukan. Namun terkait beberapa besaran asumsi makroekonomi kami menilai perlunya dilakukan penajaman pembahasan di panitia kerja. Guna mengantisipasi agar kondisi ekonomi bangsa tidak semakin parah, Fraksi PKS menyarankan sebagai berikut: Pertama, koreksi angka pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menuju kisaran 5,5 persen sampai 6,1 persen adalah sebuah pilihan yang dapat dipahami. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa imbas dari krisis keuangan telah berdampak pada perlambatan perekonomian dunia. Kecenderungan terjadinya pergeseran dari resesi menuju depresi di Amerika Serikat akan mengurangi porsi konsumsi dunia secara signifikan. Perlambatan ini tentunya akan sangat berpengaruh pada perekonomian domestik kita.

“Namun sekali lagi perlu kami tekankan tentang pentingnya aspek kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sebagaimana diketahui, bagian dari penduduk Indonesia yang akan merasakan pukulan berat akibat suatu krisis sudah pasti adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Hal utama yang menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan sehingga bisa berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai dengan memprioritaskan sektor tradeable yang tentunya memiliki efek pengganda yang cukup tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja, seperti sektor pertanian dan manufaktur, yang merupakan sektor kunci dan yang memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lain.

Kedua, perubahan asumsi nilai tukar menjadi Rp9400 per US Dollar dari sebelumnya sebesar Rp9150 per US Dollar adalah besaran yang wajar di tengah tekanan terhadap rupiah akibat kenaikan permintaan Dollar di pasar uang. Stabilitas nilai tukar akan menjadi sangat penting demi menjaga daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dari luar negeri yang menyakitkan.

Ketiga, terkait dengan suku bunga SBI 3 bulan yang diusulkan sebesar 8,5 persen, Fraksi PKS masih menganggap besaran ini terlalu tinggi. Di tengah kebutuhan likuiditas riil di masyarakat, tingkat suku bunga yang tinggi tentu akan menjadi ganjalan yang berat. Dengan kisaran suku bunga antara 7,5 hingga 8 persen, Fraksi PKS masih menganggap target nilai tukar yang telah disebutkan diatas masih dapat dicapai, mengingat spread suku bunga antara BI rate dengan suku bunga internasional masih tetap terjaga karena tren penurunan suku bunga yang memang sekarang tengah menggejala di negara-negara lain. Disinilah diperlukan kerja keras dari BI untuk menjaga konsistensi dan kredibilitasnya dalam melakukan harmonisasi kebijakan.

Keempat, mengenai target besaran inflasi sebesar 7 persen, seyogyanya besaran target tersebut dikoreksi menjadi lebih rendah seperti sebelumnya atau sekitar 6,2 persen. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Tentunya hal ini tidaklah mudah. Pemerintah bersama Bank Indonesia harus bekerja keras disertai koordinasi yang semakin intensif, efektif dan semakin berkualitas dalam menciptakan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.

Menjaga momentum pertumbuhan, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden RI, tentunya juga dapat dicapai pemerintah melalui penuntasan berbagai persoalan yang terkait dengan penyerapan anggaran. Kemampuan APBN untuk memberikan stimulus fiskal masih diragukan mengingat tidak efektifnya mekanisme penyerapan anggaran ini. Untuk itu upaya pemerintah untuk melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran sebagai respon atas rendahnya daya serap selama ini akan kami dukung sepenuhnya.

Selain itu, yang juga harus dicermati pemerintah dalam mencapai besaran asumsi makroekonomi tahun ini, khususnya pertumbuhan ekonomi, adalah peningkatan daya dukung sisi penawaran. Untuk itu kami juga menekankan sekali lagi bahwa pemerintah perlu meningkatkan kinerja sisi penawaran dengan percepatan program-program pembangunan di bidang infrastruktur.

Terakhir, terkait pembiayaan defisit anggaran, FPKS menilai bahwa usulan penurunan defisit anggaran dari 1,7 persen menjadi 1,3 persen adalah sebuah keniscayaan. Kelesuan kondisi yang dihadapi dunia Investasi dan permasalahan politik yang menyertainya, membuat pemerintah akan menemui kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi obligasi negara. Kondisi pasar global yang tengah bergejolak akhir-akhir ini, menyebabkan terjadinya potensi peningkatan tingkat suku bunga di pasar obligasi yang pada gilirannya mengakibatkan semakin mahal dan sulitnya pembiayaan dari SUN. Untuk itu, Fraksi PKS mendukung upaya alternatif berupa pengoptimalan instrumen pembiayaan berbasis syariah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara.

Sedangkan upaya memperoleh alternatif pembiayaan melalui penambahan pinjaman kepada lembaga multilateral perlu disikapi secara hati-hati, agar jangan sampai pinjaman tersebut kembali menjadi kontributor atas ketergantungan RAPBN 2009 pada utang yang pada akhirnya menjadi beban kepada generasi mendatang. (Fas/JPNN)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: