KPK Periksa Tim Gegana

Candra Terancam 5 Tahun Penjara

RADAR PALEMBANG, DIPERIKSA – Roda kasus dugaan suap pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, kembali menggelinding. Tak tanggung-tanggung, kemarin KPK memeriksa sepuluh orang wakil rakyat sekaligus.
Di antara mereka disebut-sebut turut menikmati aliran dana sebesar Rp 5 miliar dari pengusaha Candra Antonio Tan, sementara sebagian lainnya diduga menerima dana Dharna Dachlan, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan. 

Chandra Antonio

Chandra Antonio

Sepuluh legislator yang dihadirkan ke meja pemeriksaan itu adalah Azwar Chesputra, Fachri Andi Leluasa, Robert Yoppi Kardinal, Sumiati, Imam Syuja’,  Mufid A Busyairi, Indria Oktavia Maja, Markum Singodimedjo, Djoemat Tjipto Wardoyo, dan Suswono. Mereka mulai berdatangan sejak pukul 08.00.
Banyaknya wakil rakyat yang diperiksa itu mengakibatkan KPK kehabisan tempat pemeriksaan. Sebab,  penyidik berusaha memeriksa satu persatu para angota dewan tersebut. Akibatnya, pemeriksaan terhadap Billy Sindoro, pengusaha yang juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tertunda.
Sekitar pukul 13.00, pemeriksaan terhadap Azwar Chesputra rampung. Kepada wartawan dia mengakui menerima uang sebesar Rp 100 juta. ”Tapi uang itu sudah saya kembalikan kepada KPK tujuh bulan yang lalu,” jelasnya. Uang tersebut ia terima sekitar tahun 2006/2007. Uang itu diterima melalui sekretarisnya. ”Belakangan memang kita baru tahu uang  dari situ (Candra Antonio Tan,red),” tambahnya.
Azwar mengaku tidak kecewa diperiksa oleh KPK. ”Saya sama sekali tidak kecewa menghadiri pemeriksaan ini,” ucapnya.     Dia juga membantah bahwa dirinya disebut sebagai tim gegana dalam kasus dugaan suap tersebut. ”Siapa saja boleh menyebutnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan anggota DPR Sarjan Tahir, peran Azwar memang terlihat aktif. Azwar, ketika itu terlibat dalam rapat bulan Oktober 2006 yang membahas permintaan dana tersbeut bersama wakil rakyat lainnya, yakni Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra dan Fachri Andi Leluasa. Nah, pada bulan yang sama, Candra Antonio, kemudian menyerahkan cek perjalanan senilai Rp 2,5 miliar. Dari jumlah itu, Azwar menerima bagian Rp 325 juta. Kolega Azwar yang lain, Fachri Andi yang juga diperiksa KPK menerima dana Rp 175 juta.
Bukan hanya itu. Juni 2007, Azwar kembali kecipratan dana sebesar Rp 125 juta, sementara Fachri senilai Rp 235 juta.     Dalam persidangan sebelumnya, petugas KPK yang menyelidiki polah anggota DPR itu menyebut Azwar, Fachri, Yusuf Erwin, Sarjan Tahir, dan Hilman Indra sebagai tim gegana. Tim tersebut bertugas mencarikan dana. Di antara mereka, hanya Hilman yang belum diperiksa KPK.  Sementara anggota DPR lain, yang perannya hanya menerima dana disebutkan dengan istilah potong padi rame-rame.
Selain Azwar, KPK juga memeriksa anggota lain yang turut menikmati dana. Namun banyak dari mereka yang tak bersedia memberikan keterangan. Imam Syuja’ salah satu anggota yang mengungkapkan bahwa pemeriksaan itu hanya menanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dulu.
”Itu hanya yang dulu. Saya juga tidak kenal Candra Antonio Tan,” jelasnya.yang pasti, kata Imam, pihaknya sudah mengembalikan dana kepada KPK senilai RP 20 juta. Imam juga menyatakan tidak mengikuti kunjungan kerja ke Sumatera Selatan itu. Padahal, dalam Surat Dakwaan Sarjan, Imam disebut-sebut menerima dana total senilai Rp 65 juta.
Suswono, anggota DPR lain yang turut diperiksa mengaku juga tidak mengenal Candra Antonio Tan. Namun sesaat setelah menerima aliran dana panas itu, pihaknya bersama anggota DPR yang lain, yakni Tamsil Linrung, Syamsu Hilal, dan Umung Anwar Sanusi telah mengembalikan dana kepada komisi. ”Sekarang sudah ada penetapan tentang dana itu. Artinya uang sudah kami kembalikan kepada negara,” jelasnya.
Suswono mengungkapkan bahwa dana itu diterima dalam dua tahap. Pertama sekitar 2006, pihaknya menerima dana tersebut dari sekretariat komisi, sementara tahun 2007, pihaknya langsung menerimanya dari Ketua Komisi IV.
Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan bahwa pemeriksaan itu dilakukan karena ada keterangan yang perlu didapat. ”Jadi memang ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada mereka (anggota DPR),” ungkapnya.
Johan juga menanggapi pengembalian dana yang dilakukan Azwar, sebab pengembalian tersebut disinyalir melebihi batas waktu gratifikasi yang lamanya 30 hari. ”Dana memang sudah dikembalikan tapi perlu kami dalami lagi, apakah uang itu bertentangan dengan kewajibannya atau dengan uang itu yang bersangkutan berbuat sesuatu (untuk kepentingan pemberi uang),” jelasnya.
Sementara itu,  menurut pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU NO 20 Tahun 2001, Candra Tan  terancam terjerat dua pasal sekaligus, yakni pasal 5 dan pasal 13.
Seperti bunyi Pasal 5 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bahwa  setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling Sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Selain itu, menurut Undang-undang yang sama, yakni pasal 13 disebutkan  setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan  atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 150.000.000,00. (git)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: