F2R: Coret Politisi Busuk

RADAR PALEMBANG, DCS – Kelompok masyarakat yang bergabung dalam Forum Rakyat Reformasi (F2R) meminta agar KPU Sumsel untuk mengambil sikap tegas terhadap para calon anggota legislatif (caleg) yang bermasalah. Caranya dengan mencoret caleg yang dikategorikan politis busuk tersebut.

”Berdasarkan pantauan kami terhadap DCS yang dikeluarkan oleh KPU Sumsel, terlihat ada beberapa caleg yang kami nilai sebagai orang-orang yang bermasalah. Nah, nama meraka pun sudah dilaporkan oleh masyarakat ke KPU Sumsel pada masa uji publik ini,” kata Ketua F2R Kecamatan Sebara Ulu Arifin Xalender didampingi M Ali kemarin (15/10).

Laporan yang diberikan sambung Arifin adalah orang-orang yang sedang bermasalah dengan hukum. Diantaranya adalah Dj, Su, untuk DPRD Sumsel. Lalu ada juga Nu yang diduga terkait kasus moral.

”Kepada KPU kami meminta agar nama-nama mereka dicoret dan tidak lagi masuk di DCT yang akan diterbitkan pada 31 Oktober mendatang. Kalau boleh kami katakan mereka ini politisi busuk,” kata Arifin sambil menunjukan foto kopi laporan masyarakat kepada KPU Sumsel terhadap Dj dan Nu.

Apalagi mereka kini sedang dalam proses hukum dipihak kepolisian. Tak hanya itu, Arifin juga meminta agar KPU Sumsel segera mencoret nama anggota KPU Kota Palembang Ahmad Fuad Anwar yang kini maju sebagai caleg. Ini perlu demi netraliats KPU sendiri.

Terkait dengan tuntutannya itu maka Arifin berjanji akan melakukan aksi demo ke KPU Sumsel. ”Kami akan mengajukan tuntutan ini ke KPU Sumsel besok (hari ini, red),” tukasnya.

Menanggapi ini Anggota KPU Sumsel Ahmad Bakri menilai permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi. Mengingat tidak ada dasar bagi KPU untuk mencoret nama mereka dari DCS.

”Apa dasarnya ? Kalau mau mencoret itu ada aturannya. Seseorang yang statusnya DPO sekalipun tidak bisa dicoret. Apalagi baru sebagai terlapor,” kata Bakri.

Pihanya bukan takut, tetapi ini berpijak pada azas praduga tak bersalah. ”Seseorang bisa dikatakan bersalah kalau sudah ada keputusan tetap dari pengadilan. Jadi sebelum ada kekuatan hukum tidak bisa. Ingat semua warga negara memiliki hak untuk dipilih. Dan ini hak azazi manusia,” tambahnya.

Terhadap uji publik yang ada, tambah Bakri pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan partai. Termasuk melibatkan institusi terkait.

”Jika kasusnya ijazah palsu, kami akan berkoordinasi dengan Diknas. Kalau hukum ke pengadilan atau ke kepolisian. Jadi lihat-lihat dulu kasusnya,” imbuhnya.(rul)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: