Disnaker Antisipasi PHK Sepihak

RADAR PALEMBANG,PHK-Anjloknya harga-harga sejumlah komoditas seperti sawit dan karet membuat perusahaan kalangan kabut. Kinerja keuangan perusahaan melorot drastis sehingga bisa memicu rasionalisasi terhadap karyawan. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi mewarning seluruh perusahaan di Sumsel tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

“Yang namanya PHK itu memang hak perusahaan. Namun mereka harus melakukan perundingan dengan karyawan terkait atau melalui Serikat Pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut,”ungkap Kabid Pegawasan Ketenagakerjaan Disnnaker Sumsel Ki Agus Zainuddin kemarin.

Perundingan dalam hal ini, harus mengakomodir seluruh kepentingan pegawai dan buruh yang ada. Mulai dari pola pesangon hingga perundingan kewajiban dan hak begi pegawai yang di PHK.

Dalam hal ini juga, pihak perusahaan harus tetap mengakomodir keinginan para pegawai. Mulai dari persetujuan mereka dengan adanya rencana PHK oleh perusahaan hingga keinginan para pegawai tentang pesangon dan permintaan lainya.

Tak hanya soal itu. Pegawai pun berhak tahu tentang kondisi perusahaan sebenarnya. ‘’Bila memang rugi, paparkan agar bisa diketahui oleh para pegawai. Artinya hasil audit sesungguhnya harus diketahui, sehingga pegawai bisa lebih mengerti.’’

Jangan sampai, keinginan perusahaan untuk mem-PHK karyawan, hanya menjadi keputusan sepihak, dan karyawan hanya menerima keputusan final. Sehingga timbul, gejolak-gejolak yang tak dinginkan dari para buruh.

Usai dilakukan perundingan di tingkat internal. Pihaknya juga bakal melakukan pemanggilan lebih jauh ke pihak Disnaker. Menjelaskan rencana dan upaya PHK yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan yang ada.

’’Makanismenya sama, kita butuh penjelasaan mengenai kondisi audit perusahaan, lalu kondisi laba rugi dan kondisi karyawan juga aset. Sehingga pihak Disnaker juga berhak memberika pertimbangan bagi perusahaan tersebut, layak atau tidak melakukan PHK,’’jelasnya.

Jika dilihat tak rasional dari sisi audit keuangan dan lainya, maka Disnker akan menyarankan hal lebih baik. Namun bila hasilnya kondisi perusahaan dalam kondisi tak memungkinkan, pihak Disnaker akan mengizinkan.

Proses selanjutnya, pihak perusahaan bisa langsung mengajukan nama-nama dan devisi apa yang dilakukan PHK. Setelahnya baru di setujui oleh Disnaker, untuk dilanjutkan dalma tahap persetujuan pembayaran pesangon dan lainya.(ayu)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: