Pemerintah Tetapkan 10 Langkah Stabilitas Ekonomi

Pemerintah akhirnya menetapkan 10 langkah dalam rangka stabilisasi ekonomi untuk menghadapi situasi pasar finansial global. Keputusan itu hasil Rapat Kabinet yang digelar pada Selasa (28/10/2008), dibacakan oleh Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Berikut 10 langkah tersebut:

1. Menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dengan mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valasnya di bank dalam negeri dalam 1 clearing house. BUMN diwajibkan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke kantor kementerian BUMN dan transaksinya dilaksanakan melalui perbankan (Bank BUMN) secara mingguan dan di update setiap hari.

2. Menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan baik bilateral maupun multilateral.

3. Menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga dengan menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank.

4. Menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap Surat Utanga Negara dengan melakukan stabilitsasi pasar SUN yakni pemerintah bersama dengan BI melakukan pembelian SUN di pasar sekunder. Pembelian kembali SUN dilakukan secar bertahap dalam jumlah yang terukur.

5. Menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa dengan memanfaatkan bilateral swap arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea dan Bank of China apabila diperlukan.

6. Menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli dengan meenyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor with resource yang berlaku mulai 1 November.

7. Menjaga keberlangsungan ekonomi terutama sekto riil dengan pengurangan pungutan ekspor CPO menjadi nol persen per 1 November.

8. Menjaga kesinambungan fiskal 2009. Langkah yang akan diambil untuk menjaga kesinambungan APBN akan diumumkan segera setelah mendapat persetujuan DPR dalam 2 hari kedepan (Kamis).

9. Mencegah importasi ilegal mulai 1 November. Ada dua langkah pertama, menerbitkan ketentuan tentang importansi komoditi tertentu yakni garmen, elektronika, makanan dan minuman, mainan anak-anak dan sepatu, hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar dan kewajiban verifikasi di pelabuhan muat. Kedua, menetapkan pelabuhan-pelabuhan tertentu yang terbuka untuk barang-barang tertentu. Yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Belawan, Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Makassar dan Bandar Juanda.

10. Meningkatkan pengawasan barang beredar dengan membentuk task force terpadu antara instansi terkait mulai 1 November.(dtc)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: