Sebagian Besar Perusahaan Bandel

Sampaikan LKPM
kepada Penanaman
Modal Daerah

RADAR PALEMBANG, LAPOR-Tingkat kepatuhan perusahaan yang beroperasi di Provinsi Sumsel  melaporkan kegiatan usahanya kepada Badan Penanaman Modal Daerah sangat tidak memuaskan. Dari 1.132 perusahaan yang tercatat hanya sekitar 16 perusahaan (5 persen) yang rutin membuat laporan kegiatan.


Berdasarkan undang-undang penanaman modal pasal 14 mengatakan, perusahaan berkewajiban menyampaikan LKPM kepada pemerintah provinsi dalam hal ini dinas penanaman modal daerah. “Laporan tersebut digunakan untuk mengetahui kegiatan perusahaan sampai sejauh mana permasalahan yang dihadapi, serta apa ada penyimpangan dari izin yang telah diterbitkan,” ujar Kasubdin Pengawasan dan Pengendalian provinsi, Ir Yeni Puspa, usai acara sosialisasi LKPM di Hotel Wisata, kemarin.
Namun, akunya, kemungkinan ini bukan sepenuhnya menjadi kesalahan perusahaan bersangkutan, bisa jadi mereka mengirimkan laporan tersebut langsung ke badan koordinasi penanaman modal Indonesia (BKPMI) di Jakarta. Karena seluruh perizinan awal dikeluarkan kantor pusat. Walaupun begitu, perusahaan tersebut tetap berkewajiban mengirimkan laporan itu ke tingkat provinsi dimana perusahaan itu berada.
Disamping itu, batas waktu penyampaian LKPM itu masih belum tenggat waktu. Pemerintah provinsi menunggu sampai Bulan Desember atau batas akhir masa penyampaian. “Ini baru Bulan Oktober jadi kalau perusahaan yang sudah mempunyai izin usaha tetap (IUT) akan ditunggu sampai Desember mendatang. Jadi mungkin belum waktunya bagi mereka untuk menyampaikan.”
Bagi perusahaan yang tidak menyampaikan laporannya selama tiga tahun berturut-turut akan dikenai sanksi berat. Usaha perusahaan itu akan dihentikan untuk sementara. Hanya saja aturan tersebut belum dikenakan dengan semestinya oleh pemerintah daerah, mengingat saat ini pemda tengah gencar menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah ini.
“Tapi kami sudah menyurati dan datangi mereka, lalu kami juga rutin adakan sosialisasi seperti ini untuk menyadarkan betapa pentingnya laporan tersebut. Jika sampai Desember nanti sudah masuk setidaknya 75 persen saja, itu sudah jauh lebih baik,” ujar Yeni.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional Sampai Bulan Juli 2008, izin lokasi yang telah dikeluarkan Bupati/Walikota sebanyak 176 izin dengan luas areal 1,78 juta hektar, sekitar 152.730 ribu diantaranya sudah dimanfaatkan dam 1,63 juta hektar lainnya belum dimanfaatkan. Sedangkan untuk data arahan lahan yang dikeluarkan Gubernur Sumsel  hingga Juli 2008 berjumlah 983.855 hektar lahan dengan 65 surat.
Adapun mengenai jumlah perusahaan yang telah membuka bisnis di Sumsel dari Januari sampai dengan Juni 2008, tercatat ada 12 perusahaan, 9 diantaranya penanaman modal asing dan 3 perusahaan berasal dari penanaman modal dalam negeri.
Total investasi PMA mencapai Rp 1,486 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.158 orang. Sedangkan PMDN, nilai investasi Rp 114,333 miliar dengan 348 tenaga kerja yang diserap. Sehingga rencana total tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.505 tenaga kerja.(ade)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: